JurnalPatroliNews – JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mengetahui adanya pengadaan motor listrik berlogo Badan Gizi Nasional (BGN) yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial. Ia bahkan menyatakan terkejut saat mendapat informasi bahwa unit kendaraan tersebut sudah tersedia.
“Sudah beli? Oh nggak (nggak tahu),” ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Purbaya menjelaskan, rencana pengadaan motor listrik dan komputer untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebenarnya pernah diajukan oleh BGN pada tahun lalu. Namun, usulan tersebut disebut telah ditolak oleh Kementerian Keuangan.
“Setahu saya tahun lalu pernah diajukan juga untuk motor dan komputer, kalau nggak salah ditolak. Untuk tahun ini saya nggak tahu, tapi nanti saya cek lagi, harusnya sama treatment-nya,” katanya.
Ia menekankan bahwa penggunaan anggaran program MBG seharusnya difokuskan pada kebutuhan utama, yakni penyediaan makanan bagi masyarakat. Sementara kebutuhan operasional, menurutnya, dapat ditanggung oleh pelaksana program.
“Harusnya utamanya untuk makanan. Kalau yang pebisnis kan sudah untung cukup, mereka cicil dari sana. Tapi saya akan cek lagi. Tahun lalu kita sudah tolak,” tegas Purbaya.
Di sisi lain, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa pengadaan motor listrik tersebut memang masuk dalam rencana anggaran tahun 2025. Kendaraan itu dirancang untuk menunjang operasional Program MBG, khususnya bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG,” ujar Dadan dalam keterangannya.
Meski demikian, Dadan mengungkapkan bahwa unit motor listrik yang telah tersedia saat ini belum didistribusikan karena masih menunggu penyelesaian administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN).
Ia juga membantah kabar yang menyebut jumlah pengadaan mencapai 70.000 unit. Menurutnya, jumlah tersebut tidak benar.
“Informasi 70.000 unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan di tahun 2025,” pungkasnya.
Polemik ini menambah sorotan terhadap pengelolaan anggaran program MBG, terutama terkait prioritas penggunaan dana di tengah upaya pemerintah meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
