JurnalPatroliNews – BAMAKO – Pemerintah Mali secara resmi mencabut pengakuannya terhadap Sahrawi Arab Democratic Republic, negara yang diproklamasikan sepihak oleh kelompok Front Polisario.
Keputusan tersebut diumumkan bertepatan dengan kunjungan Menteri Luar Negeri Maroko, Nasser Bourita, ke ibu kota Bamako.
Menteri Luar Negeri Mali, Abdoulaye Diop, menyampaikan bahwa langkah ini diambil setelah melalui kajian mendalam terhadap isu Sahara Barat yang dinilai berdampak pada stabilitas kawasan.
“Keputusan ini diambil setelah analisis mendalam terhadap isu penting Sahara, yang memiliki dampak terhadap perdamaian dan keamanan sub-regional,” ujar Diop, Sabtu (11/4/2026).
Dengan keputusan tersebut, Mali bergabung dengan sejumlah negara yang menarik pengakuan terhadap Polisario, kelompok yang selama ini mendapat dukungan Aljazair dan menantang klaim kedaulatan Maroko atas wilayah Sahara Barat.
Mali sebelumnya telah mengakui SADR sejak 1980. Namun perubahan sikap ini dinilai sebagai pukulan bagi Polisario dan pendukungnya, sekaligus mencerminkan pergeseran geopolitik di kawasan.
Tak hanya mencabut pengakuan, Mali juga secara terbuka mendukung proposal otonomi yang diajukan Maroko sebagai solusi konflik Sahara Barat. Pemerintah Mali menilai pendekatan tersebut sebagai opsi paling realistis dan kredibel.
“Mali memandang rencana otonomi di bawah kedaulatan Maroko sebagai solusi paling realistis,” demikian pernyataan resmi pemerintah.
Mali juga menegaskan dukungannya terhadap proses politik yang dimediasi Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui utusannya, Staffan de Mistura.
Dukungan internasional terhadap rencana otonomi Maroko disebut terus menguat. Lebih dari 120 negara dilaporkan memandang inisiatif tersebut sebagai jalan keluar paling realistis untuk mengakhiri konflik berkepanjangan di Sahara Barat.
Pada Oktober lalu, Dewan Keamanan PBB juga mengadopsi Resolusi 2797 yang menekankan pentingnya solusi politik yang realistis, serta mendorong keterlibatan aktif semua pihak, termasuk Aljazair, dalam proses negosiasi.
Sebelumnya, Amerika Serikat turut memfasilitasi dialog antar pihak terkait dan kembali menegaskan dukungannya terhadap inisiatif otonomi sebagai solusi kredibel bagi sengketa tersebut.
