JurnalPatroliNews – Jakarta – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto dalam agenda penting penyerahan denda administratif, penyelamatan keuangan negara, serta penguasaan kembali kawasan hutan tahap VI.
Kegiatan tersebut diselenggarakan di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada Jumat (10/4).
Dalam laporan resminya, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyerahkan hasil penyelamatan keuangan negara dengan total nilai mencapai Rp11,42 triliun.
Dana tersebut berasal dari berbagai instrumen hukum, meliputi denda administratif sektor kehutanan sebesar Rp7,23 triliun, PNBP hasil penanganan korupsi senilai Rp1,96 triliun, serta setoran pajak periode Januari hingga April 2026 sebesar Rp967,7 miliar.
Selain itu, terdapat kontribusi pajak dari PT Agrinas Palma Nusantara sebesar Rp108,5 miliar dan denda terkait lingkungan hidup senilai Rp1,14 triliun.
Penyelamatan Aset dan Hutan Konservasi Tidak hanya fokus pada perbaikan kas negara, Satgas PKH juga mencatatkan keberhasilan dalam aspek penguasaan kembali ruang publik.
Sejak dibentuk pada Februari 2025, satgas telah berhasil mengambil alih kembali lahan perkebunan sawit seluas 5.888.260,07 hektare serta lahan pertambangan seluas 10.257,22 hektare yang sebelumnya dikelola secara ilegal.
Pada penyerahan tahap VI ini, kawasan hutan konservasi seluas 254.780,12 hektare yang mencakup wilayah Kalimantan Barat, Aceh, dan Jawa Barat secara resmi dikembalikan kepada Kementerian Kehutanan.
Di samping itu, lahan perkebunan kelapa sawit seluas 30.543,4 hektare turut diserahkan kepada Kementerian Keuangan untuk dikelola lebih lanjut oleh Danantara melalui PT Agrinas Palma Nusantara.
Apresiasi Presiden dan Komitmen TNI Presiden Prabowo Subianto dalam arahannya menyampaikan apresiasi mendalam atas tren positif penyelamatan keuangan negara yang telah berlangsung selama 1,5 tahun masa pemerintahannya.
Presiden merinci keberhasilan kumulatif, mulai dari penyelamatan Rp13,255 triliun pada Oktober 2025, kemudian Rp6,625 triliun pada Desember 2025, hingga pencapaian hari ini.
Kehadiran Jenderal TNI Agus Subiyanto dalam kegiatan ini menegaskan posisi TNI yang berdiri teguh mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga kedaulatan sumber daya alam (SDA).
TNI berkomitmen untuk terus bersinergi dengan lembaga penegak hukum serta instansi terkait guna memastikan aset-aset negara tidak dikuasai oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Sinergi lintas sektoral ini diharapkan mampu memperkuat penegakan hukum di sektor lingkungan serta memastikan kekayaan alam nasional dapat dikelola secara transparan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
