JurnalPatroliNews – JAKARTA — Munculnya isu dugaan upaya kudeta terhadap Presiden RI Prabowo Subianto dinilai sebagai peringatan dini bagi seluruh elemen bangsa untuk memperkuat stabilitas dan soliditas nasional.
Isu tersebut sebelumnya disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden RI, Hashim Djojohadikusumo, yang menyinggung adanya potensi ancaman terhadap pemerintahan yang sah.
Direktur Garuda Institute, Irvan Mahmud, menilai pernyataan tersebut sebaiknya tidak ditanggapi dengan kepanikan, melainkan dijadikan momentum refleksi bersama untuk menjaga jalannya demokrasi tetap berada dalam koridor konstitusi.
“Pernyataan ini sebaiknya tidak langsung menimbulkan kepanikan, tetapi justru menjadi alarm bagi kita semua untuk menjaga stabilitas politik dan memastikan bahwa proses demokrasi tetap berjalan dalam koridor konstitusi,” ujar Irvan, Selasa (14/4/2026).
Menurutnya, dinamika politik dalam sistem demokrasi merupakan hal yang wajar. Namun demikian, setiap upaya yang mengarah pada tindakan inkonstitusional tidak dapat dibenarkan dan harus disikapi secara serius oleh negara.
Irvan juga menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo memiliki legitimasi kuat dari rakyat melalui proses pemilihan umum yang sah. Karena itu, setiap perbedaan pandangan politik semestinya disalurkan melalui mekanisme demokrasi yang berlaku.
“Bukan melalui cara-cara yang dapat merusak tatanan negara,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menahan diri dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa.
Menurut Irvan, momentum ini justru harus dimanfaatkan untuk memperkuat komitmen kebangsaan, mengingat stabilitas politik menjadi fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
