JurnalPatroliNews – MAGELANG — Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, mengajak seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk bersinergi mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Ajakan tersebut disampaikan Ferry saat menjadi narasumber dalam Kursus Pemantapan Pemerintah Daerah bagi Ketua DPRD di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu malam (18/4/2026). Ia menegaskan, lebih dari 83 ribu KDKMP disiapkan menjadi motor baru produksi dan distribusi ekonomi di tingkat desa.
Ferry mengapresiasi dukungan DPRD di seluruh Indonesia yang telah berkontribusi dalam merealisasikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut. Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat demi memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Per hari ini pembangunan yang sudah selesai 100 persen sudah mencapai 5.500 titik. Ini tidak lepas dari dukungan pemerintah daerah di berbagai tingkatan,” ujarnya.
Menurut Ferry, KDKMP memiliki tiga fungsi utama. Pertama, sebagai pusat distribusi kebutuhan pokok dan barang bersubsidi seperti LPG 3 kilogram, pupuk subsidi, beras SPHP, dan gula. Kedua, sebagai off-taker yang menyerap hasil produksi masyarakat desa dan kelurahan. Ketiga, sebagai instrumen penyaluran program dan bantuan pemerintah pusat kepada masyarakat.
Ia menekankan bahwa kehadiran KDKMP akan mengubah posisi masyarakat desa dari sekadar penerima manfaat menjadi pelaku utama dalam kegiatan ekonomi.
“Ini akan mengubah mindset ekonomi kita, dari yang sebelumnya pasif menjadi aktif. Sistem ekonomi kita diharapkan kembali berbasis kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong,” kata Ferry.
Lebih lanjut, ia mendorong DPRD di daerah untuk aktif mengembangkan dan mempromosikan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal agar dapat mengisi gerai-gerai di KDKMP.
“Jangan khawatir produk tidak laku, karena kami akan memprioritaskan produk UMKM lokal untuk mengisi rak-rak di Kopdes Merah Putih. Tapi ini perlu didorong bersama,” ujarnya.
Program KDKMP diharapkan menjadi instrumen strategis dalam memperkuat ekonomi desa sekaligus mendorong kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal di seluruh Indonesia.
