JurnalPatroliNews – JAKARTA – Isu perombakan Kabinet Merah Putih kembali mencuat. Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan melantik sejumlah pejabat baru pada Senin (27/4/2026) sore.
Informasi yang beredar menyebutkan, sejumlah nama telah disiapkan untuk mengisi posisi strategis di lingkar pemerintahan. Di antaranya, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) saat ini, Muhammad Qodari, yang disebut-sebut akan dilantik sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI).
Sementara itu, posisi KSP dikabarkan akan diisi oleh Dudung Abdurachman yang saat ini menjabat sebagai Penasihat Presiden Bidang Urusan Pertahanan Nasional.
Nama lain yang turut mencuat adalah Abdul Kadir Karding. Ia disebut akan mengisi jabatan Kepala Badan Karantina Nasional. Selain itu, mantan Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, diisukan akan ditunjuk sebagai Utusan Khusus Presiden bidang komunikasi.
Tak hanya itu, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat, juga disebut-sebut masuk dalam bursa dan berpeluang menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup.
Menanggapi kabar tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Ia meminta seluruh jajaran kabinet tetap fokus menjalankan tugas.
“Perombakan kabinet sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden. Kami siap dengan segala skenario, yang terpenting saat ini seluruh jajaran tetap bekerja,” ujar Bima Arya di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Istana terkait kabar pelantikan tersebut. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi maupun Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya belum memberikan pernyataan.
Sebelumnya, pada awal April lalu, Teddy Indra Wijaya juga belum memberikan kepastian saat ditanya mengenai kemungkinan reshuffle. Ia menyatakan publik diminta menunggu pengumuman langsung dari Presiden.
Meski belum terkonfirmasi, dinamika isu reshuffle ini kembali memicu spekulasi publik terkait arah kebijakan dan komposisi baru pemerintahan ke depan.
