JurnalPatroliNews – Jakarta – Reshuffle Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto untuk kelima kalinya menuai sorotan dari kalangan pengamat kebijakan publik. Pergantian susunan kabinet yang terjadi berulang kali dalam waktu relatif singkat dinilai menunjukkan lemahnya sistem evaluasi internal pemerintahan dan belum sepenuhnya berbasis meritokrasi.
Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Felia Primaresti, menilai reshuffle pada dasarnya merupakan hak prerogatif presiden dalam menyusun dan mengevaluasi tim pemerintahan.
Namun, menurutnya, frekuensi pergantian pejabat yang terlalu sering justru dapat menimbulkan persepsi negatif di mata publik.
“Ini menimbulkan kesan trial and error, bukan hasil dari perencanaan yang matang dan berbasis meritokrasi,” ujar Felia kepada wartawan, Kamis (30/4/2026).
Ia menjelaskan, reshuffle memang dapat dipahami sebagai langkah cepat untuk merespons kinerja menteri yang dianggap belum optimal maupun untuk menyesuaikan arah kebijakan pemerintah dengan dinamika yang berkembang.
Meski demikian, jika pergantian pejabat terus terjadi dalam waktu singkat, publik dapat menilai bahwa proses seleksi, penempatan, hingga evaluasi menteri belum berjalan secara sistematis.
“Jika pergantian pejabat terlalu sering terjadi, publik dapat menilai bahwa proses seleksi, penempatan, dan evaluasi menteri belum berjalan secara sistematis,” katanya.
Felia menekankan bahwa kabinet ideal seharusnya dibangun berdasarkan pertimbangan kapasitas individu, rekam jejak profesional, kompetensi sektoral, serta kemampuan membangun koordinasi antarkementerian.
Menurutnya, reshuffle yang berulang juga dapat mengindikasikan bahwa persoalan pemerintahan tidak hanya terletak pada sosok pejabat, tetapi juga pada desain kelembagaan dan pola pengambilan keputusan di tingkat eksekutif.
“Karena itu, reshuffle berulang berisiko menunjukkan bahwa problem pemerintahan bukan semata pada individu pejabat, tetapi juga pada desain kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan di level eksekutif,” jelasnya.
Pandangan tersebut menambah daftar kritik terhadap dinamika Kabinet Merah Putih yang belakangan dinilai menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas internal sekaligus memastikan efektivitas jalannya pemerintahan di tengah tekanan ekonomi dan geopolitik global.
