JurnalPatroliNews – JAKARTA — Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara membentuk anak usaha baru bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai langkah memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis nasional sesuai mandat Presiden Prabowo Subianto.
Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara, Pandu Sjahrir, mengatakan pembentukan perusahaan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki sistem perdagangan ekspor-impor nasional, terutama untuk komoditas unggulan Indonesia.
“Sudah dibahas soal bagaimana kita menguatkan tata kelola ekspor komoditas strategis. Salah satunya adalah Danantara Indonesia ditunjuk oleh bapak presiden untuk memperkuat sistem perdagangan ekspor-impor dengan mendirikan PT Danantara Sumber Daya Indonesia,” ujar Pandu dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Menurutnya, PT Danantara Sumber Daya Indonesia akan mulai efektif beroperasi pada 1 Juni 2026 dalam kerangka BUMN. Perusahaan tersebut nantinya memiliki sejumlah fungsi strategis, mulai dari meningkatkan transparansi perdagangan hingga memastikan transaksi ekspor berjalan akuntabel dan sesuai mekanisme harga pasar.
“DSI akan menjalankan beberapa peran. Memperkuat transparansi dan sistem pelaporan perdagangan, memastikan transaksi yang dilakukan secara akuntabel dan sesuai dengan harga pasar,” katanya.
Selain itu, DSI juga disebut akan berperan dalam optimalisasi pengelolaan devisa hasil ekspor serta melakukan konsolidasi data dan tata kelola guna meningkatkan efisiensi sektor perdagangan nasional.
Pandu menambahkan, implementasi sistem baru tersebut akan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan berbagai kementerian, lembaga pemerintah, serta pelaku usaha. Ia berharap pembentukan badan baru tersebut mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional di tengah dinamika perdagangan global.
“Akan ada beberapa fase tadi sempat dibicarakan juga. Ini adalah one platform multiple benefit. Yang kita pengennya kalau the world is happy Indonesia should be happier. Dan ini adalah sumber daya Indonesia untuk dunia yang membawa kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia,” tuturnya.
Ia juga memastikan mekanisme baru yang dijalankan Danantara akan dilakukan secara terbuka dan sesuai prosedur yang berlaku.
“Kita akan menjalankan ini protap secara baik dan terbuka. Dan kita semoga dengan mekanisme yang baru ini kita bisa membuat hal yang jauh lebih baik lagi,” pungkas Pandu.
Sebelumnya, Presiden Prabowo dalam pidatonya di DPR RI menegaskan bahwa kebijakan penguatan tata kelola ekspor tersebut bertujuan memperketat pengawasan sekaligus memberantas praktik-praktik yang merugikan negara, termasuk under invoicing dan pelarian devisa hasil ekspor.
“Tujuan utama kebijakannya adalah pengawasan dan monitoring serta memberantas praktik under invoicing, praktik pemindahan harga, dan pelarian devisa hasil ekspor,” tegas Prabowo.
Adapun sejumlah komoditas yang akan masuk dalam skema ekspor satu pintu itu meliputi minyak kelapa sawit atau CPO, batu bara, hingga produk mineral dan ferro alloy.
