JurnalPatroliNews – Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia terus menunjukkan komitmen kuat dalam mengawal ekosistem ketenagakerjaan nasional yang sehat.
Langkah ini diwujudkan dengan berupaya menciptakan titik keseimbangan yang harmonis antara akselerasi peningkatan kinerja operasional perusahaan dan jaminan perlindungan hak serta tingkat kesejahteraan para pekerja.
Pernyataan bernada komitmen tersebut disuarakan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, pasca-menyaksikan secara langsung agenda sakral penandatanganan dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) XI.
Kesepakatan kerja tersebut diikat oleh pihak manajemen PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk bersama jajaran Serikat Karyawan (Sekar) Telkom yang berlangsung di Jakarta pada Senin (18/5).
Saat menyampaikan pidato sambutannya, Menaker Yassierli memberikan garis bawah yang tebal mengenai urgensi memelihara nilai sinergi antara para pelaku usaha dan elemen pekerja.
Menurut pandangannya, indikator keberhasilan sebuah sektor industri mutlak harus berjalan beriringan dan selaras dengan jaminan kesejahteraan sumber daya manusia yang menggerakkannya.
Yassierli menguraikan bahwa pemerintah selalu memegang teguh prinsip dasar di mana sektor industrinya harus mampu bergerak maju, sementara di sisi lain para pekerjanya juga harus berada dalam satu hati dengan industri tersebut. Industri wajib tumbuh berkembang dan pekerja harus hidup sejahtera.
Dirinya tidak menampik bahwa untuk menemukan rumusan formula ideal tersebut di lapangan tentu bukan perkara yang mudah, namun hal itulah yang terus diupayakan oleh jajaran kementerian.
Lebih lanjut, Menaker menjelaskan bahwa negara memikul tanggung jawab konstitusional yang besar untuk memastikan seluruh tenaga kerja di Indonesia mendapatkan hak mereka atas pekerjaan serta penghidupan yang layak.
Atas dasar mandat itulah, berbagai regulasi di bidang ketenagakerjaan terus dilakukan penyempurnaan secara berkala agar tetap adaptif merespons dinamika ekonomi global, tanpa mengurangi esensi perlindungan maksimal bagi buruh dan pekerja.
Dorong Transformasi Hubungan Kerja dari Konfrontatif Menuju Kolaboratif Dalam kesempatan yang sama, Menaker Yassierli juga melayangkan dorongan agar fungsi dan peran dari serikat pekerja di seluruh tanah air dapat bertransformasi ke arah yang lebih strategis.
Pola interaksi dan hubungan industrial antara pihak manajemen perusahaan dan pekerja harus mulai bergeser, meninggalkan gaya lama yang cenderung konfrontatif menjadi pola hubungan yang kolaboratif demi memicu lahirnya berbagai inovasi segar di lingkungan kerja.
Ia menambahkan bahwa jalinan PKB ini bukan merupakan sebuah titik finish atau tujuan akhir dari hubungan industrial, melainkan justru menjadi gerbang awal dari suatu perjalanan panjang untuk membangun hubungan ketenagakerjaan yang jauh lebih transformatif ke depan.
Melalui momentum penandatanganan PKB XI Telkom ini, Menaker menaruh harapan besar agar nilai-nilai luhur warisan bangsa seperti tradisi gotong royong, semangat kekeluargaan, serta budaya musyawarah dapat diimplementasikan sebagai fondasi utama dalam membangun hubungan industrial yang modern.
Kolaborasi solid yang dipertontonkan di internal PT Telkom Indonesia ini diharapkan mampu berdiri sebagai benchmark atau percontohan nyata bagi perusahaan-perusahaan lain di penjuru Indonesia, terutama dalam memperkuat daya saing menghadapi tantangan dunia kerja yang kian kompetitif.
Sementara itu, Direktur Utama Telkom, Dian Siswarini, menyatakan bahwa pengesahan PKB XI Telkom ini merupakan momentum krusial bagi korporasi untuk menata kembali aspek Governance atau Tata Kelola serta Compliance atau Kepatuhan perusahaan.
Proses ini dinilai penting untuk memastikan seluruh kebijakan perusahaan berjalan selaras dengan regulasi pemerintah, sekaligus memperjelas batasan kewenangan masing-masing pihak, baik dari sisi manajemen, serikat karyawan, maupun karyawan secara individu.
Langkah ini juga diarahkan untuk mendorong implementasi merit system yang lebih kuat di tubuh perusahaan.
Menutup keterangannya, Dian melempar doa dan harapan agar PKB Telkom XI ini dapat semakin memperkokoh pilar-pilar hubungan industrial yang harmonis, adaptif, serta berkelanjutan, yang mana semuanya tetap berjalan searah dengan koridor perlindungan hak-hak karyawan sesuai regulasi hukum yang berlaku.
