JurnalPatroliNews – Jakarta – Program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam pengentasan kemiskinan terus diperluas hingga menjangkau wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) di Indonesia. Pemerintah memastikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu kini hadir mulai dari Sabang hingga Merauke.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, saat ini Sekolah Rakyat rintisan telah beroperasi di 166 titik di berbagai daerah sejak Juli hingga Oktober 2025. Sejumlah lokasi di antaranya berada di wilayah kepulauan dan kawasan 3T.
“Kalau kita lihat, 166 titik itu sudah mulai proses belajar-mengajar sejak tahun lalu dan tersebar mulai dari Sabang sampai Merauke. Ada di Aceh, Papua, NTT, Sulawesi Utara, termasuk wilayah-wilayah 3T seperti Anambas dan Natuna,” ujar Gus Ipul di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Kamis (21/5/2026).
Program pendidikan berbasis asrama tersebut merupakan bagian dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga pra sejahtera.
Di wilayah Maluku, pemerintah saat ini tercatat telah mengoperasikan tiga Sekolah Rakyat rintisan, yakni SRMA 40 Ambon, SRT 73 Maluku Tengah, dan SRT 74 Tual. Selain itu, empat lokasi tambahan juga diusulkan masuk tahap pembangunan berikutnya di Ambon, Seram Bagian Timur, Aru, dan Maluku Tenggara.
Gus Ipul menjelaskan, pemerintah terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum terkait pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat. Tahun ini, pemerintah menargetkan pembangunan 100 sekolah permanen dengan kapasitas masing-masing mencapai 1.000 siswa mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.
“Kita terus konsolidasi bersama Kementerian PU. Harapannya tahun depan bisa terbangun 200 gedung Sekolah Rakyat. Sekarang kami juga mendorong daerah agar menyiapkan lahan dan persyaratan lainnya,” katanya.
Menurut Gus Ipul, proses penjangkauan siswa dilakukan melalui kerja sama antara Kemensos dan pemerintah daerah. Program ini diprioritaskan bagi anak-anak yang tidak sekolah, putus sekolah, atau rentan putus sekolah akibat kondisi ekonomi keluarga.
“Kita bekerja sama dengan pemerintah daerah karena data siswa yang masuk Sekolah Rakyat harus ditetapkan oleh pemerintah daerah,” jelasnya.
Hingga saat ini, sekitar 15 ribu anak dari keluarga kurang mampu telah menikmati pendidikan gratis melalui program Sekolah Rakyat. Jumlah tersebut diproyeksikan terus bertambah pada tahun ajaran baru Juli 2026 mendatang dengan target penerimaan mencapai 32.640 siswa.
Pemerintah berharap keberadaan Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi solusi pendidikan bagi masyarakat miskin, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam menciptakan generasi unggul di wilayah-wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses pendidikan.
