JurnalPatroliNews | Denpasar – Gubernur Bali Wayan Koster mengambil langkah strategis untuk mengatasi perbedaan harga kebutuhan pokok antara wilayah daratan Kabupaten Klungkung dan Nusa Penida. Salah satu solusi yang disiapkan adalah menambah frekuensi pengiriman barang guna memastikan pasokan bahan pokok lebih lancar dan harga tetap terkendali.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Koster saat memimpin rapat tindak lanjut persetujuan lintas pelayaran Padangbai–Nusa Penida di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Senin (15/6).
Menurut Koster, disparitas harga yang selama ini terjadi di Nusa Penida tidak terlepas dari keterbatasan distribusi logistik serta minimnya frekuensi pengiriman barang. Kondisi tersebut kerap menyebabkan stok kebutuhan pokok menipis sehingga berdampak pada kenaikan harga di tingkat konsumen.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali bersama Pemerintah Kabupaten Klungkung berencana melakukan uji coba penambahan trip pengiriman barang melalui jalur laut dari dua kali menjadi tiga kali dalam sehari.
“Jika penambahan trip ini berhasil dilakukan, maka perbedaan harga antara Klungkung daratan dan Nusa Penida dapat ditekan karena pasokan menjadi lebih lancar dan stok barang tetap tersedia,” ujar Koster.
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut memang akan berdampak pada peningkatan subsidi operasional pelayaran dari sekitar Rp1,4 miliar menjadi Rp2,1 miliar. Namun langkah tersebut dinilai sebanding dengan manfaat yang akan dirasakan masyarakat, terutama dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
Bahkan, menurut Koster, dengan skema layanan perintis yang ada saat ini, distribusi logistik menuju Nusa Penida idealnya dapat dilakukan hingga tiga sampai empat kali dalam sehari.
Sementara itu, Bupati Klungkung I Made Satria mengakui bahwa tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok di Nusa Penida selama ini dipengaruhi oleh keterbatasan stok dan antrean distribusi barang akibat minimnya frekuensi pengiriman.
“Kondisi ini menyebabkan pasokan tidak selalu tersedia tepat waktu sehingga berdampak pada harga di pasaran,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah daerah menilai diperlukan regulasi baru yang memungkinkan peningkatan frekuensi pengiriman barang agar distribusi logistik lebih efektif dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.
Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali I Kadek Mudarta memaparkan hasil kajian Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Bali yang menunjukkan bahwa layanan pelayaran Padangbai–Nusa Penida saat ini masih belum layak dikomersialkan secara penuh.
Kajian tersebut didasarkan pada tingkat keterisian penumpang dan kendaraan (load factor) serta struktur tarif yang berlaku saat ini. Selain itu, regulasi dari Kementerian Perhubungan juga tidak memperbolehkan adanya dua sistem layanan berbeda, yakni perintis dan komersial, dalam satu lintasan pelayaran yang sama.
Pemerintah juga mengingatkan bahwa komersialisasi secara langsung berpotensi menimbulkan risiko baru, seperti kenaikan harga barang dan kemungkinan penghentian layanan oleh operator swasta apabila dinilai tidak menguntungkan secara bisnis.
Karena itu, proses menuju komersialisasi disarankan dilakukan secara bertahap melalui penyesuaian tarif dan evaluasi berkala terhadap kinerja layanan.
Pemerintah Kabupaten Klungkung akan melakukan kajian ulang terhadap tarif yang berlaku saat ini dan mengusulkan skema tarif baru dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat pengguna jasa. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Bali akan menyesuaikan regulasi melalui revisi Peraturan Gubernur terkait tarif pelayaran.
Evaluasi layanan direncanakan berlangsung selama enam bulan setelah tarif baru diberlakukan. Jika tingkat keterisian kapal konsisten di atas 60 persen dan operasional menunjukkan keuntungan, maka pemerintah akan melanjutkan proses komersialisasi, termasuk kemungkinan penambahan armada dan pembentukan badan usaha pengelola.
Langkah tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas layanan transportasi laut menuju Nusa Penida, tetapi juga mampu menekan biaya distribusi logistik sehingga masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dan stabil. (Sarjana)
Komentar