JurnalPatroliNews – Bandar Lampung – Ketua Umum Gerakan Pemuda Berkarya Dendi Albar mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk memperluas pemeriksaan dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis( MBG ) hingga ke tingkat daerah.
Pihak organisasi kepemudaan tersebut meminta agar penegak hukum melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh dapur penyedia program di Provinsi Lampung.
Desakan ini mencuat setelah terungkapnya kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret jajaran pimpinan pusat Badan Gizi Nasional.
Dendi Albar menilai pengawasan ketat dari pusat hingga ke daerah sangat diperlukan mengingat besarnya alokasi anggaran yang beredar dalam program nasional tersebut.
Berdasarkan data Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis, terdapat seribu sembilan belas dapur yang telah beroperasi di wilayah Lampung hingga Maret tahun dua ribu dua puluh enam.
Jika digabungkan dengan fasilitas yang dibangun oleh Badan Gizi Nasional dan Kementerian Pekerjaan Umum, jumlahnya diperkirakan mencapai seribu dua ratus titik dapur.
Seluruh fasilitas memasak tersebut tercatat melayani sekitar dua koma tujuh juta warga yang menjadi penerima manfaat program.
Perputaran dana untuk menopang program pemenuhan gizi di Provinsi Lampung sendiri ditaksir menyentuh angka satu koma satu triliun rupiah setiap bulannya.
Kejaksaan Agung diharapkan dapat melakukan audit mendalam guna mengantisipasi adanya potensi penyimpangan anggaran, penggelembungan harga pengadaan, hingga penyalahgunaan wewenang.
Gerakan Pemuda Berkarya juga menyoroti adanya puluhan dapur di beberapa kabupaten yang sempat dihentikan sementara operasionalnya karena masalah perizinan dan standar sanitasi yang buruk.
Fakta di lapangan menunjukkan masih banyak dapur mitra yang belum mengantongi sertifikat higiene resmi dari otoritas kesehatan setempat.
Kondisi tersebut memperkuat urgensi dilakukannya evaluasi total terhadap tata kelola pengadaan bahan baku serta distribusi anggaran di tingkat wilayah.
Meskipun mendukung penuh langkah kejaksaan di tingkat pusat, perluasan penyelidikan ke daerah dinilai menjadi kunci agar uang rakyat tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu.
Komentar