JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa pembangunan ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif serta berkelanjutan masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia.
Ia menyampaikan bahwa penguatan kolaborasi antarpihak sangat diperlukan agar kebijakan pemerintah mampu memberikan dampak nyata bagi kualitas tenaga kerja nasional.
Fondasi utama dalam setiap perumusan kebijakan ketenagakerjaan harus didasarkan pada amanat konstitusi mengenai hak setiap warga untuk memperoleh penghidupan layak.
Dinamika ekonomi global yang bergerak cepat menuntut respons terkoordinasi dari pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan terkait.
Hal tersebut disampaikan oleh Yassierli saat menghadiri Rapat Kerja Nasional Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia tahun 2026 di Jakarta.
Fokus utama kementerian saat ini tertuju pada peningkatan kualitas sumber daya manusia agar selaras dengan kebutuhan industri yang terus berkembang pesat.
Pekerja Indonesia kini dituntut memiliki keterampilan masa depan yang relevan terutama yang berkaitan erat dengan kemajuan teknologi dan digitalisasi.
Program pelatihan serta peningkatan keahlian perlu diperluas secara terarah agar tenaga kerja domestik lebih adaptif terhadap perubahan dunia kerja.
Menaker mendorong serikat pekerja untuk berperan strategis tidak hanya dalam memperjuangkan hak tetapi juga meningkatkan kompetensi para anggotanya.
Penguatan kapasitas individu menjadi kunci penting agar para buruh tetap memiliki daya saing yang tinggi di pasar kerja internasional.
Pemerintah terus berupaya memperkuat perlindungan bagi pekerja serta meningkatkan pengawasan terhadap norma-norma kerja yang berlaku di lapangan.
Pengembangan sistem informasi pasar kerja yang terintegrasi diharapkan dapat memperluas akses serta mengefektifkan proses penempatan tenaga kerja.
Yassierli juga menyoroti pentingnya transformasi hubungan industrial dari sekadar keharmonisan menjadi kemitraan strategis yang produktif.
Relasi yang sehat antara pekerja dan perusahaan diharapkan mampu menciptakan kesejahteraan bersama dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan.
Sementara itu Presiden KSPI Said Iqbal menilai pemerintahan saat ini memiliki peluang besar untuk mewujudkan konsep negara sejahtera atau welfare state.
Tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dinilai menjadi faktor penentu dalam upaya meningkatkan taraf hidup seluruh rakyat Indonesia.
Komentar