JurnalPatroliNews – Jakarta – Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menilai penyempurnaan regulasi ketenagakerjaan perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara aktif.
Langkah kolaboratif yang melibatkan serikat pekerja serta konfederasi buruh tersebut dinilai penting untuk menciptakan kebijakan yang adil dan berimbang.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk membuka ruang partisipasi yang luas bagi organisasi pekerja demi mengumpulkan masukan konstruktif.
Arahan ini disampaikan langsung oleh Wamenaker saat menerima kunjungan audiensi dari jajaran pengurus Konfederasi Serikat Nusantara di Jakarta pada Kamis ini.
Afriansyah menyatakan bahwa regulasi yang baik harus mampu menjawab kebutuhan para pekerja sekaligus mendukung keberlangsungan serta iklim dunia usaha.
Selain membahas pembaruan aturan, pihak kementerian juga menyoroti urgensi dari penguatan sistem pengawasan ketenagakerjaan di lapangan.
Sistem pengawasan yang efektif dinilai sangat diperlukan untuk memastikan seluruh ketentuan hukum dapat dijalankan secara konsisten oleh semua pihak.
Otoritas ketenagakerjaan juga memandang perlu adanya penataan keorganisasian serikat buruh melalui mekanisme verifikasi data keanggotaan yang lebih akurat.
Validitas data tersebut krusial agar representasi pekerja dalam berbagai forum dialog sosial didasarkan pada basis fakta yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam forum audiensi tersebut, Afriansyah turut memberikan perhatian khusus pada implementasi sistem alih daya atau outsourcing yang masih berjalan.
Pemerintah terus mengupayakan pembaruan regulasi alih daya guna memperkuat perlindungan hak atas upah yang layak serta jaminan sosial para pekerja.
Seluruh elemen hubungan industrial diimbau untuk selalu mengedepankan jalur komunikasi mufakat dalam menyelesaikan setiap perselisihan yang muncul.
Komunikasi yang harmonis antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah menjadi kunci utama dalam menjaga kondusivitas ekonomi nasional di tengah tantangan global.
Komentar