JurnalPatroliNews | Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, memastikan alokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2027 akan mengalami penyesuaian. Berdasarkan perhitungan sementara, kebutuhan anggaran program tersebut diproyeksikan turun menjadi sekitar Rp174 triliun, lebih rendah dibandingkan proyeksi sebelumnya sebesar Rp268 triliun.
Pernyataan tersebut disampaikan Said kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senin (6/7/2026). Menurutnya, penurunan anggaran merupakan hasil evaluasi terhadap kebutuhan riil pelaksanaan program, bukan bentuk pengurangan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
“Kalau MBG, pasti turun,” tegas Said.
Ia menjelaskan, efisiensi anggaran dilakukan setelah mempertimbangkan sejumlah kebijakan, di antaranya moratorium pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta penghentian distribusi program Makan Bergizi Gratis pada hari-hari libur.
Selain itu, kebutuhan jumlah SPPG juga dinilai tidak perlu mencapai 27.000 unit seperti rencana awal. Berdasarkan evaluasi, kebutuhan nasional diperkirakan cukup sekitar 21.000 titik untuk melayani sekitar 84 juta peserta didik di seluruh Indonesia.
“Kalau dihitung bersama kebutuhan anggaran kesehatan, termasuk penanganan stunting dan ibu hamil, menurut saya total kebutuhannya tidak lebih dari Rp174 triliun,” ujarnya.
Fokus pada Kualitas, Bukan Besarnya Anggaran
Said menegaskan, penyesuaian anggaran tidak akan memengaruhi kualitas pelaksanaan program MBG. Menurutnya, yang menjadi prioritas pemerintah dan DPR adalah memastikan tata kelola berjalan baik serta manfaat gizi benar-benar diterima oleh para penerima program.
“Jangan melihat program MBG hanya dari besarnya anggaran. Yang terpenting adalah kualitas pelayanan dan kualitas gizi yang diterima anak-anak kita,” katanya.
Ia menambahkan, meskipun terjadi penurunan anggaran yang cukup signifikan, pemerintah tetap berkomitmen menjaga standar pelayanan sehingga tujuan program meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia tetap tercapai.
Masih Menunggu Persetujuan APBN 2027
Meski telah menyampaikan proyeksi kebutuhan anggaran, Said mengingatkan bahwa angka Rp174 triliun masih bersifat sementara dan belum menjadi keputusan final.
Besaran anggaran tersebut baru akan diputuskan dalam pembahasan RAPBN 2027 bersama pemerintah yang dijadwalkan berlangsung hingga September mendatang.
“Kalau dari Rp268 triliun menjadi Rp174 triliun memang penurunannya cukup besar. Tapi keputusan akhirnya nanti saat pembahasan bersama pemerintah. Banggar tidak bisa memutuskan sendiri,” pungkasnya.
Komentar