JurnalPatroliNews | Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel, mengajak seluruh negara yang terlibat dalam sengketa Laut China Selatan (LCS) untuk mengedepankan jalur diplomasi dan dialog sebagai solusi utama.
Menurutnya, pendekatan damai akan lebih efektif menjaga stabilitas kawasan dibandingkan langkah-langkah yang berpotensi memperuncing perbedaan.
Pernyataan tersebut disampaikan Gobel di tengah berlanjutnya proses perundingan Code of Conduct (COC) antara negara-negara ASEAN dan China yang kini memasuki tahap pembahasan lanjutan (second reading). Kesepakatan tersebut diharapkan menjadi pedoman bersama guna mencegah meningkatnya ketegangan di kawasan Laut China Selatan.
“Sebagai negara sahabat, Indonesia terus mendorong agar penyelesaian konflik Laut China Selatan dilakukan melalui jalur dialog yang konstruktif dan saling menghormati,” ujar Gobel dalam keterangannya, Sabtu (4/7/2026).
Ia menilai proses negosiasi COC harus dibangun di atas semangat persaudaraan dan saling menghargai di antara negara-negara yang memiliki hubungan historis, budaya, dan geografis yang erat.
Menurut Gobel, penyelesaian sengketa secara damai tidak hanya penting bagi keamanan kawasan, tetapi juga menjadi faktor utama dalam menjaga iklim perdagangan dan investasi di Asia Tenggara.
“Perdamaian di Laut China Selatan sama artinya dengan menjaga stabilitas ASEAN. Kawasan yang aman akan menciptakan kepastian bagi perdagangan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi seluruh negara anggota,” katanya.
Gobel juga menyoroti dinamika geopolitik global yang masih dipenuhi ketidakpastian, terutama akibat konflik di Timur Tengah yang memberikan dampak terhadap perekonomian dunia. Dalam situasi tersebut, menurutnya, ASEAN perlu mempertahankan stabilitas kawasan agar tetap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi.
Ia menilai penyelesaian melalui dialog langsung jauh lebih relevan dibanding terus memperdebatkan putusan Mahkamah Arbitrase Internasional tahun 2016 yang hingga kini belum mampu mengakhiri sengketa secara menyeluruh.
“Putusan arbitrase telah berlalu cukup lama, tetapi belum menghasilkan penyelesaian yang dapat diterima semua pihak. Karena itu, dialog antarpemerintah menjadi langkah yang lebih realistis untuk menemukan titik temu,” jelasnya.
Gobel mendorong negara-negara yang memiliki klaim di Laut China Selatan untuk memperluas komunikasi melalui berbagai jalur, baik pertemuan bilateral, kerja sama pemerintah (Government to Government/G2G), maupun forum regional ASEAN.
Ia meyakini pendekatan yang mengedepankan nilai-nilai persahabatan dan budaya ketimuran akan membuka ruang kompromi yang lebih besar dibandingkan pendekatan yang bersifat konfrontatif.
Sebagai negara yang tidak termasuk pihak pengklaim utama, Indonesia dinilai tetap memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas kawasan. Gobel mengatakan Indonesia dapat memainkan peran sebagai fasilitator sekaligus jembatan komunikasi antara negara-negara ASEAN dan China apabila dibutuhkan.
“Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam diplomasi kawasan. Jika diperlukan, Indonesia dapat membantu mempertemukan para pihak untuk mencari solusi yang adil dan dapat diterima bersama,” ujarnya.
Menurut Gobel, keberhasilan penyusunan Code of Conduct akan menjadi fondasi penting bagi terciptanya perdamaian jangka panjang di Laut China Selatan sekaligus memperkuat posisi ASEAN sebagai kawasan yang aman, stabil, dan tetap menjadi motor pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global.
Komentar