JurnalPatroliNews | Bekasi – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa Sensus Ekonomi (SE) 2026 akan menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan nasional yang lebih akurat, adaptif, dan berbasis data.
Melalui sensus tersebut, pemerintah akan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dinamika dunia usaha yang menjadi dasar dalam merumuskan strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan daya saing industri.
Pernyataan itu disampaikan Yassierli saat menjadi pembicara pada High Level Meeting (HLM) Lintas Kementerian bertajuk “Kolaborasi SE 2026, Fondasi Daya Saing Industri Masa Depan” yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) RI di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (21/7/2026).
Basis Data untuk Kebijakan yang Tepat Sasaran
Menurut Yassierli, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 akan menghasilkan data komprehensif mengenai perkembangan sektor usaha, persebaran aktivitas ekonomi, karakteristik skala usaha, hingga kondisi penggunaan tenaga kerja di berbagai sektor.
Data tersebut dinilai menjadi instrumen penting dalam membantu pemerintah memahami perubahan struktur ekonomi sekaligus mengantisipasi kebutuhan pasar kerja di masa depan.
“Sensus Ekonomi 2026 akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai perkembangan sektor usaha, persebaran kegiatan ekonomi, karakteristik skala usaha, hingga penggunaan tenaga kerja,” ujar Yassierli.
Ia menjelaskan, hasil sensus akan memudahkan pemerintah memetakan potensi penciptaan lapangan kerja, mengidentifikasi sektor-sektor yang memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, serta membaca perubahan kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha.
Selaraskan Pelatihan Vokasi dengan Kebutuhan Industri
Lebih lanjut, Menaker menekankan bahwa data SE 2026 juga akan dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas kebijakan di bidang pengembangan tenaga kerja.
Melalui informasi yang lebih akurat, pemerintah dapat menyelaraskan program pelatihan vokasi dengan kebutuhan riil industri, meningkatkan efektivitas penempatan tenaga kerja, sekaligus mendorong peningkatan produktivitas nasional.
Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari strategi memperkuat daya saing tenaga kerja Indonesia di tengah persaingan ekonomi global yang semakin dinamis.
“SE ini untuk kita semua, untuk Indonesia, serta untuk adik-adik kita dan anak cucu kita. Maju industrinya, sejahtera pekerjanya. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026,” kata Yassierli.
BPS Tekankan Pentingnya Kolaborasi
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan.
Ia menilai sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, pelaku usaha, asosiasi industri, hingga pengelola kawasan industri menjadi faktor penting untuk menghasilkan data yang berkualitas.
Amalia menyampaikan empat fokus utama yang diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan SE 2026, yakni mempererat sinergi antara BPS, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Perindustrian; membangun komitmen bersama dengan asosiasi usaha, pengelola Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta pelaku usaha; memperluas sosialisasi sensus kepada dunia industri; dan memperkuat koordinasi antarkementerian guna mendukung kelancaran proses pendataan.
Menurutnya, kolaborasi tersebut akan memastikan data yang dihasilkan mampu menjadi dasar pengambilan kebijakan pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan secara lebih efektif.
Komentar