JurnalPatroliNews | Jakarta – Reformasi pendidikan tinggi yang menyeluruh dinilai menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Upaya tersebut tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan mutu akademik, tetapi juga harus menyentuh aspek tata kelola, pembiayaan, hingga penguatan ekosistem inovasi agar seluruh perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, mampu berkontribusi terhadap pembangunan nasional.
Pandangan tersebut disampaikan Wakil Rektor Universitas Paramadina, Handi Risza, sebagai tanggapan atas artikel Direktur Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof. Dr. Mukhamad Najib, berjudul Indonesia Emas dan Pendidikan Tinggi Bermutu yang terbit di harian Media Indonesia pada 27 Juli 2026.
Menurut Handi, gagasan yang disampaikan Prof. Najib menegaskan bahwa pendidikan tinggi merupakan investasi strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing bangsa. Perspektif tersebut, kata dia, sejalan dengan teori human capital yang dikembangkan Gary Becker serta teori endogenous growth Paul Romer yang menempatkan investasi pendidikan sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi.
Ia juga menilai pandangan tersebut selaras dengan rekomendasi OECD dan UNESCO yang menempatkan pendidikan tinggi sebagai investasi produktif untuk mendorong pembangunan ekonomi, sosial, dan keberlanjutan lingkungan.
Namun demikian, Handi menilai penguatan narasi mengenai pentingnya investasi pendidikan belum cukup jika tidak dibarengi penyelesaian berbagai persoalan struktural yang masih membayangi dunia pendidikan tinggi Indonesia.
“Kita tidak hanya membutuhkan penegasan bahwa pendidikan tinggi penting bagi Indonesia. Yang lebih mendesak adalah menjawab mengapa mutu pendidikan tinggi masih menghadapi berbagai persoalan struktural dan bagaimana kebijakan yang tepat untuk mengatasinya,” ujarnya.
Dalam pandangannya, salah satu tantangan terbesar berada pada kondisi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang selama ini menjadi tulang punggung pemerataan akses pendidikan tinggi nasional.
Handi menyebut sekitar 91,7 persen perguruan tinggi di Indonesia merupakan PTS yang menampung hampir separuh mahasiswa di Tanah Air. Meski memiliki peran strategis, banyak PTS kini menghadapi tekanan akibat penurunan jumlah mahasiswa, keterbatasan pembiayaan, hingga ancaman penutupan sejumlah program studi.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya dipengaruhi kondisi ekonomi masyarakat, tetapi juga belum adanya regulasi yang mengatur secara lebih proporsional pola penerimaan mahasiswa di luar jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).
“Masa depan pendidikan tinggi Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita memperkuat kualitas ribuan PTS yang selama ini menjadi tulang punggung pemerataan akses pendidikan tinggi nasional,” tegasnya.
Untuk memperkuat keberlanjutan perguruan tinggi swasta, Handi mengusulkan pembentukan Dana Abadi Perguruan Tinggi Swasta (Endowment Fund for Private Higher Education).
Menurutnya, model pembiayaan pendidikan tinggi yang selama ini bertumpu pada APBN, uang kuliah mahasiswa, dan hibah kompetitif belum cukup menjamin keberlanjutan pengembangan institusi.
Dana abadi tersebut, lanjutnya, dapat diberikan kepada PTS yang memiliki tata kelola yang baik, mutu akademik tinggi, produktivitas riset, jejaring industri yang kuat, serta kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.
“Sudah saatnya pemerintah mempertimbangkan pembentukan Dana Abadi Perguruan Tinggi Swasta sebagai instrumen investasi jangka panjang berbasis kinerja,” katanya.
Selain aspek pembiayaan, Handi menilai ukuran keberhasilan perguruan tinggi ke depan tidak lagi hanya dilihat dari jumlah lulusan, publikasi ilmiah, maupun akreditasi.
Ia menekankan bahwa kampus harus mampu menghasilkan inovasi yang berdampak langsung terhadap peningkatan produktivitas nasional, pengembangan teknologi, pemberdayaan UMKM, transformasi digital, transisi energi, hingga menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyelesaikan berbagai tantangan pembangunan.
Handi juga mendorong transformasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) agar tidak hanya menjalankan fungsi administratif dan pengawasan, tetapi berkembang menjadi pusat pendampingan mutu, fasilitator kolaborasi riset, penghubung dengan dunia usaha, inkubator inovasi, serta akselerator internasionalisasi perguruan tinggi.
Ia mengusulkan agar pemerintah menyusun peta jalan pendidikan tinggi menuju Indonesia Emas 2045 yang dilengkapi indikator kinerja terukur, mulai dari peningkatan jumlah doktor, komersialisasi paten, lahirnya perusahaan rintisan berbasis kampus (startup), peningkatan investasi industri dalam riset, hingga kontribusi inovasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Menutup pandangannya, Handi menegaskan bahwa reformasi pendidikan tinggi harus dilakukan secara komprehensif dengan dukungan kemauan politik yang kuat agar seluruh perguruan tinggi memperoleh kesempatan berkembang secara adil.
“Reformasi pendidikan tinggi menuju Indonesia Emas 2045 harus dimulai dari pembenahan tata kelola, reformasi pembiayaan, hingga penguatan ekosistem inovasi. Dengan kebijakan yang proporsional dan berkeadilan, PTN maupun PTS akan memiliki daya saing yang setara dalam menghasilkan inovasi dan memberikan nilai tambah bagi pembangunan bangsa,” pungkasnya.
Komentar