JurnalPatroliNews – Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersiap memasuki era baru pemeriksaan keuangan negara dengan memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence (AI) sebagai bagian dari transformasi digital lembaga.
Sistem audit berbasis kecerdasan buatan tersebut direncanakan mulai diuji pada 2027 untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan sekaligus memperkuat efektivitas rekomendasi hasil audit.
Anggota I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana, mengungkapkan bahwa BPK tengah menyiapkan sistem Artificial Intelligence Forecast Audit (AIFA) sebagai model pemeriksaan yang mengintegrasikan kecerdasan buatan dengan analisis data dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan.
“Tahun depan kita akan mencoba sistem yang namanya AIFA, Artificial Intelligence Forecast Audit,” ujar Nyoman saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 kepada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan di Jakarta, Senin (3/8/2026).
Menurut Nyoman, pendekatan baru tersebut akan mengubah pola kerja pemeriksaan yang selama ini lebih berfokus pada evaluasi terhadap objek audit.
Melalui AIFA, BPK akan lebih dahulu menghimpun berbagai masukan dari kementerian, lembaga, DPR, DPD, serta para pemangku kepentingan lainnya sebelum proses audit dilakukan.
“Bukan hanya kami mengaudit, tetapi sebelum mengaudit kami juga meminta masukan dari DPR, DPD, kementerian, dan stakeholder lainnya,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa pendekatan tersebut diharapkan menghasilkan pemeriksaan yang lebih komprehensif sekaligus mampu memberikan rekomendasi yang lebih tepat sasaran.
Selain mengevaluasi objek pemeriksaan, BPK juga akan melakukan evaluasi terhadap kualitas rekomendasi yang dihasilkannya sendiri.
“Bukan hanya memberikan rekomendasi kepada objek yang diperiksa, tetapi kami juga akan menilai apakah rekomendasi yang kami keluarkan semakin berkualitas,” ujar Nyoman.
Nyoman menegaskan bahwa pemanfaatan AI tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran auditor maupun nilai-nilai dasar dalam pemeriksaan keuangan negara.
Menurutnya, teknologi hanya berfungsi sebagai instrumen pendukung yang mampu mempercepat analisis data dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.
“Teknologi tidak bisa menggantikan etika, tidak bisa menggantikan integritas, dan tidak bisa menggantikan leadership,” tegasnya.
Karena itu, penerapan AI tetap harus berjalan seiring dengan prinsip akuntabilitas, profesionalisme, serta tata kelola pemerintahan yang baik.
Dalam paparannya, Nyoman juga menekankan pentingnya penerapan konsep Government 5.0, yang mengedepankan pemanfaatan teknologi digital dan analisis big data dalam mendukung proses pengambilan keputusan pemerintah.
Ia menilai berbagai persoalan pemerintahan saat ini hampir selalu melibatkan lebih dari satu kementerian atau lembaga, sehingga membutuhkan sistem integrasi data yang kuat.
“Pengambilan keputusan yang baik adalah keputusan yang didasarkan pada big data analytics. Hampir tidak ada persoalan yang hanya melibatkan satu kementerian, semuanya membutuhkan kolaborasi dan integrasi data,” jelasnya.
Sebagai contoh, ia menyebut pengelolaan isu pekerja migran Indonesia memerlukan pertukaran data lintas instansi agar kebijakan yang dihasilkan lebih akurat.
Meski demikian, Nyoman mengakui implementasi Government 5.0 masih menghadapi sejumlah tantangan.
Beberapa di antaranya adalah belum meratanya tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di berbagai instansi serta masih terjadinya fragmentasi data yang menghambat interoperabilitas antarsistem pemerintah.
Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat kesiapan infrastruktur AI, keamanan siber, tata kelola dan etika penggunaan data, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, hingga penguatan kolaborasi antarlembaga.
Menurut Nyoman, seluruh upaya tersebut bertujuan agar pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak hanya berorientasi pada evaluasi terhadap pengelolaan keuangan negara di masa lalu, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan dan pembangunan nasional di masa depan.
“Audit adalah partner. Audit bukan hanya memeriksa masa lalu, tetapi kami ingin memastikan masa depan Indonesia menjadi lebih baik,” pungkasnya.
Komentar