JurnalPatroliNews | Jakarta – Komitmen pemerintah daerah dalam mendukung Program Sekolah Rakyat terus menguat. Empat kepala daerah dari Kabupaten Agam, Buton Selatan, Kutai Kartanegara, dan Buru mendatangi Kementerian Sosial untuk menyampaikan kesiapan penyediaan lahan permanen sebagai bagian dari percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah masing-masing.
Audiensi tersebut diterima langsung oleh Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Kamis (6/8/2026).
Keempat kepala daerah yang hadir yakni Bupati Agam Benni Warlis, Bupati Buton Selatan Muhammad Adios, Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri, dan Bupati Buru Ikram Umasugi.
Dalam pertemuan itu, Agus Jabo mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang secara aktif mendukung salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang pendidikan dan pengentasan kemiskinan.
“Saya senang apabila para kepala daerah turut berupaya menyukseskan program prioritas Presiden,” ujar Agus Jabo.
Sekolah Rakyat untuk Memutus Rantai Kemiskinan
Wamensos menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagai instrumen strategis pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin, khususnya kelompok desil 1 dan desil 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menurutnya, proses seleksi peserta didik dilakukan secara ketat agar program benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan.
“Tujuan utama program ini adalah memutus transmisi kemiskinan antargenerasi melalui jalur pendidikan. Karena itu tidak boleh ada titipan dalam proses penerimaannya,” tegasnya.
Ia mengungkapkan hingga kini masih terdapat sekitar 4,1 juta anak yang belum pernah mengenyam pendidikan atau putus sekolah, sementara kapasitas Sekolah Rakyat yang telah berjalan baru mampu menampung sekitar 43 ribu siswa.
Karena itu, pemerintah terus memperluas pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai daerah.
Boarding School dengan Fasilitas Lengkap
Agus Jabo menjelaskan Sekolah Rakyat menggunakan konsep boarding school agar peserta didik memperoleh lingkungan belajar yang lebih kondusif sekaligus mendukung pembentukan karakter.
Selain memperoleh layanan pendidikan, para siswa juga mendapatkan berbagai fasilitas penunjang, antara lain konsumsi tiga kali sehari, dua kali makanan ringan, perlengkapan belajar, laptop, hingga delapan stel seragam.
“Program ini diperuntukkan bagi keluarga miskin, tetapi fasilitas yang diberikan disiapkan dengan standar yang baik agar anak-anak memperoleh kesempatan belajar yang optimal,” katanya.
Intervensi untuk Seluruh Keluarga
Menurut Agus Jabo, strategi pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada pendidikan anak semata.
Pemerintah juga menjalankan pendekatan terpadu melalui pemberdayaan ekonomi keluarga serta peningkatan kualitas tempat tinggal orang tua siswa.
Bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), pemerintah menyiapkan program renovasi 10 ribu rumah bagi keluarga peserta Sekolah Rakyat.
Selain itu, setiap keluarga juga memperoleh dukungan melalui Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) senilai Rp5 juta.
“Keberhasilan program ini membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ujarnya.
Empat Daerah Siapkan Lahan Permanen
Dalam kesempatan tersebut, masing-masing kepala daerah menyampaikan perkembangan kesiapan pembangunan Sekolah Rakyat.
Bupati Agam Benni Warlis menyatakan pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas 10 hektare di kawasan Padang Mardani, Jorong Manggopoh Utara, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung.
Menurutnya, proses koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional telah dilakukan sehingga lahan siap diusulkan sebagai lokasi pembangunan.
Sementara itu, Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri menyerahkan salinan sertifikat lahan milik pemerintah daerah seluas 7 hektare kepada Kementerian Sosial sebagai bagian dari tahapan verifikasi pembangunan.
Di Kabupaten Buru, Bupati Ikram Umasugi menyampaikan proses penyiapan lahan dan sertifikat masih berlangsung.
Adapun Pemerintah Kabupaten Buton Selatan telah mengusulkan lahan seluas 8,11 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
“Masyarakat Buton Selatan sangat menantikan hadirnya Sekolah Rakyat,” ujar Bupati Buton Selatan Muhammad Adios.
Audiensi tersebut juga dihadiri jajaran tenaga ahli Menteri Sosial, pejabat eselon Kementerian Sosial, serta Sekretariat Bersama Program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari koordinasi percepatan pembangunan di berbagai daerah.
Komentar