JurnalPatroliNews | Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak ingin Program 3 Juta Rumah berhenti sebagai pencapaian angka pembangunan.
Pemprov Jabar menegaskan program strategis nasional tersebut harus benar-benar berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak, aman dan tepat sasaran.
Karena itu, pemerintah daerah akan memperkuat pengawasan sejak proses pendataan calon penerima manfaat, pembangunan hingga tahap pelaksanaan di lapangan.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada integritas seluruh pihak yang terlibat.
Hal itu disampaikan Herman saat menjadi keynote speaker dalam Sosialisasi Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 6 Tahun 2026 tentang Bedah Rumah yang digelar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat, Jumat (7/8/2026).
Menurut Herman, Program 3 Juta Rumah tidak boleh diperlakukan hanya sebagai target kuantitatif.
Di balik setiap unit rumah terdapat masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal layak.
Karena itu, ketepatan sasaran menjadi salah satu ukuran utama keberhasilan program.
“Yang penting tidak ada otak jahat untuk menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat lewat Program 3 Juta Rumah ini,” tegas Herman.
Pesan tersebut menjadi penekanan Pemprov Jabar agar pelaksanaan program tidak terjebak pada orientasi mengejar jumlah unit rumah.
Pendataan penerima manfaat harus dilakukan secara akurat.
Pembangunan harus sesuai kebutuhan.
Sementara pengawasan harus mampu memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria.
Menurut Herman, setiap tahapan harus dilaksanakan secara profesional dan transparan.
Sebab, celah dalam proses pendataan maupun pelaksanaan berpotensi membuat program yang dirancang untuk membantu masyarakat justru tidak memberikan manfaat maksimal.
Integritas, kata dia, menjadi faktor yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan Program 3 Juta Rumah.
Jawa Barat memiliki 27 kabupaten/kota yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program perumahan di daerah.
Herman mengajak seluruh pemerintah daerah mulai mengalihkan perhatian dari tahap persiapan menuju implementasi.
Berbagai regulasi dan persiapan yang telah dilakukan harus diterjemahkan menjadi pekerjaan nyata di lapangan.
“September 2026 kita fokus kepada implementasi pembangunan 3 juta rumah,” ujar Herman.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa fase pelaksanaan program akan memasuki tahap yang lebih konkret mulai September.
Pemprov Jabar meminta pemerintah kabupaten/kota memastikan pelaksanaan berjalan efektif, tepat sasaran dan mampu menjawab persoalan kebutuhan hunian masyarakat di wilayah masing-masing.
Salah satu tantangan terbesar dalam program perumahan berskala besar adalah memastikan siapa yang benar-benar berhak menerima manfaat.
Kesalahan pendataan dapat menimbulkan dua persoalan sekaligus.
Masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan bisa terlewat, sementara pihak yang tidak memenuhi kriteria justru berpotensi masuk dalam daftar penerima.
Karena itu, proses verifikasi dan validasi menjadi bagian yang sangat penting.
Pemprov Jabar menilai pemerintah daerah harus memiliki data yang dapat dipertanggungjawabkan sebelum pembangunan dilakukan.
Dengan data yang akurat, pembangunan dapat diarahkan kepada kelompok masyarakat yang memang membutuhkan.
Herman juga menekankan pentingnya pengawasan sejak awal.
Pengawasan tidak seharusnya baru dilakukan ketika pembangunan telah selesai atau ketika persoalan muncul.
Sebaliknya, pengawasan perlu berjalan bersamaan dengan setiap tahapan program.
Mulai dari penetapan penerima, perencanaan, proses pembangunan hingga hasil akhir harus dapat dipantau.
Model pengawasan seperti ini dibutuhkan untuk memastikan program berjalan sesuai regulasi sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan.
Bagi pemerintah daerah, transparansi menjadi bagian penting agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana program tersebut dijalankan dan siapa saja yang menerima manfaat.
Program 3 Juta Rumah memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar pembangunan fisik.
Hunian layak berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat.
Rumah yang aman dan sehat dapat memberikan lingkungan yang lebih baik bagi keluarga, meningkatkan kenyamanan serta mendukung produktivitas masyarakat.
Karena itu, pembangunan rumah harus dilihat sebagai investasi sosial jangka panjang.
Program tersebut juga harus menjawab kondisi masyarakat yang berbeda-beda di setiap daerah.
Kebutuhan hunian di kawasan perkotaan tentu memiliki karakter berbeda dengan wilayah pedesaan.
Demikian pula persoalan rumah tidak layak huni di kawasan padat penduduk membutuhkan pendekatan yang berbeda dibandingkan pembangunan hunian baru.
Dengan target implementasi yang mulai difokuskan pada September 2026, pemerintah daerah kini menghadapi pekerjaan besar.
Program harus bergerak dari dokumen dan regulasi menuju pembangunan yang dapat dilihat dan dirasakan masyarakat.
Jawa Barat, dengan jumlah kabupaten/kota yang besar dan karakter wilayah yang beragam, memiliki tantangan tersendiri.
Koordinasi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menjadi kunci agar pelaksanaan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Pemprov Jabar menegaskan akan mengawal proses tersebut agar orientasi utama program tetap berada pada kepentingan masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan Program 3 Juta Rumah tidak hanya akan diukur dari berapa banyak rumah yang berdiri.
Ukuran sebenarnya adalah apakah rumah tersebut diberikan kepada orang yang tepat, dibangun dengan standar yang layak, dilaksanakan secara transparan dan benar-benar mengubah kualitas hidup penerimanya.
Bagi Jawa Barat, September bukan sekadar awal pembangunan.
September akan menjadi momentum untuk membuktikan apakah Program 3 Juta Rumah mampu bergerak dari target nasional menjadi manfaat nyata bagi rakyat.
Komentar