JurnalPatroliNews | Jakarta — Transformasi digital yang semakin cepat di sektor keuangan Indonesia membawa konsekuensi baru. Di balik kemudahan layanan berbasis teknologi, industri keuangan kini menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks, terutama seiring meluasnya penggunaan artificial intelligence (AI), komputasi awan (cloud), open API, serta berbagai layanan keuangan digital.
Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam forum Indonesia Cyber Protection 2026 bertajuk “Securing Indonesia’s Financial Digital Future” yang digelar Warta Ekonomi di Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Forum tersebut mempertemukan regulator, pemerintah, pelaku industri keuangan, dan praktisi keamanan siber untuk membahas penguatan perlindungan data, keamanan sistem, serta ketahanan operasional menghadapi eskalasi ancaman digital.
Direktur Keamanan Siber dan Sandi Keuangan, Perdagangan, dan Pariwisata BSSN, Edit Prima, mengungkapkan skala ancaman siber yang dihadapi Indonesia sudah berkembang menjadi persoalan sistemik.
BSSN mencatat terdapat 3,64 miliar anomali serangan siber sepanjang Januari-Juli 2025. Namun, kemampuan pemantauan lembaga tersebut saat ini baru mencakup kurang dari 10 persen aktivitas digital.
Edit menggambarkan kondisi tersebut seperti kamera pengawas yang hanya mampu melihat sebagian kecil wilayah.
“Ibarat CCTV dalam sebuah kompleks perumahan, ia hanya bisa memantau kurang dari 10 persen total jalan yang ada. Artinya, lebih dari 90 persen aktivitas anomali di depan rumah atau di jalanan tidak bisa kita pantau. Ini menjadi PR besar bagi kapasitas negara dalam membantu seluruh stakeholders mendeteksi ancaman yang semakin masif,” ujar Edit.
Tantangan tersebut menjadi semakin serius karena perkembangan AI memungkinkan pelaku serangan mengotomatisasi berbagai tahapan serangan, mulai dari pencarian celah hingga penyusunan pola serangan yang semakin sulit dikenali.
Dari sisi regulator, Advisor Kelompok Spesialis Layanan Digital dan Keamanan Siber OJK, Rela Ginting, menilai keamanan siber tidak dapat dipisahkan dari persoalan kepercayaan masyarakat.
Hingga Juli 2026, tercatat 22,69 juta akun konsumen keuangan digital dan 18,80 juta pengguna layanan agregasi.
Menurut Rela, institusi keuangan tidak dapat membangun kepercayaan publik hanya dengan menjanjikan bahwa gangguan atau serangan tidak akan pernah terjadi. Yang jauh lebih penting adalah kesiapan menghadapi insiden ketika serangan benar-benar terjadi.
“Kepercayaan tidak dibangun dengan janji bahwa insiden tidak akan pernah terjadi, karena hal itu tidak realistis di tengah ancaman yang terus berubah. Kepercayaan dibangun melalui bukti bahwa lembaga telah bersiap, mampu mendeteksi cepat, melapor dini, berkomunikasi jujur, dan bertanggung jawab terhadap dampak,” jelas Rela.
Pandangan serupa disampaikan Direktur TI dan Digital PT Pegadaian, Yos Iman Jaya Dappu. Menurutnya, pertahanan siber tidak cukup hanya mengandalkan teknologi.
Faktor manusia dan proses bisnis harus menjadi bagian penting dari strategi keamanan. Sebab, kecanggihan sistem keamanan dapat kehilangan efektivitas apabila sumber daya manusia di dalam organisasi tidak memiliki kesadaran terhadap risiko digital.
“Step pertama cyber security adalah meng-awareness people,” kata Yos.
Persoalan tersebut semakin relevan ketika AI mulai digunakan baik oleh pihak yang mempertahankan sistem maupun pelaku serangan. Kondisi ini berpotensi melahirkan pola persaingan teknologi yang sering digambarkan sebagai “AI lawan AI”.
Chairman CISSReC, Pratama Persadha, menilai pendekatan keamanan tradisional tidak lagi cukup menghadapi perubahan tersebut.
“Ketika musuhnya AI, ya kita susah ngadepinnya pakai cara-cara manual, jadi compliance harus diikuti proteksi dan security, yang ujungnya adalah resilience,” ungkapnya.
Menurutnya, kepatuhan terhadap regulasi harus berjalan beriringan dengan kemampuan teknis untuk melindungi sistem dan memastikan operasional tetap berjalan ketika terjadi gangguan.
Di sisi lain, AI juga dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari solusi keamanan siber. Departemen AI AFTECH sekaligus Director of Government Relations Advance Intelligence Indonesia, Entin Rostini, mendorong pelaku industri meningkatkan pemanfaatan teknologi tersebut untuk mendeteksi dan merespons ancaman.
Ia menyebut sekitar 84 persen anggota AFTECH telah mengadopsi AI, meski pemanfaatannya secara khusus untuk keamanan siber masih relatif terbatas.
“Padahal tadi Bapak-bapak semua menyampaikan PR kita ke depan serangannya sudah menggunakan AI. Why not? Itu kita untuk keamanan siber ini juga harus mencoba juga ditingkatkan nih dari 20%,” pungkas Entin.
Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa pertarungan keamanan digital ke depan bukan hanya mengenai siapa yang memiliki teknologi paling canggih, tetapi juga siapa yang paling cepat beradaptasi.
Bagi industri keuangan, resiliensi menjadi kebutuhan utama. Sistem tidak cukup hanya dibangun untuk mencegah serangan, tetapi juga harus mampu mendeteksi, merespons, memulihkan diri, dan tetap menjaga kepercayaan masyarakat ketika insiden terjadi.
Di tengah pertumbuhan transaksi digital dan semakin luasnya pemanfaatan AI, penguatan keamanan siber akhirnya bukan lagi sekadar persoalan teknologi informasi. Ia telah menjadi bagian dari fondasi stabilitas industri keuangan dan kepercayaan publik terhadap ekonomi digital Indonesia.
Komentar