JurnalPatroliNews | Internasional — Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menolak gagasan penyelenggaraan pemilihan umum di tengah perang dengan Rusia. Menurut dia, pelaksanaan pemilu dalam kondisi konflik justru berisiko memperlemah persatuan nasional dan membuka persoalan baru bagi Ukraina.
Pernyataan tersebut disampaikan Zelensky setelah mantan Menteri Pertahanan Mykhailo Fedorov menyerukan agar pemerintah mencari cara untuk memungkinkan pemilu digelar.
“Saya percaya bahwa dalam perang seperti ini, pemilu itu sendiri merupakan risiko besar. Pemilu saat ini adalah tsunami bagi negara yang akan memecah belah Ukraina,” kata Zelensky sebagaimana dikutip AFP, Minggu (23/8/2026).
Ia bahkan memperingatkan bahwa jika Ukraina memilih menggelar pemilu ketika perang masih berlangsung, keputusan tersebut berpotensi membawa dampak serius terhadap stabilitas negara.
“Jika kita ingin menghancurkan negara ini, maka kita bisa bergerak ke arah penyelenggaraan pemilu di tengah masa perang ini,” tambahnya.
Ukraina saat ini menangguhkan penyelenggaraan pemilu berdasarkan aturan darurat militer yang diberlakukan selama menghadapi invasi Rusia sejak 2022.
Zelensky mengatakan kondisi perang membuat pelaksanaan pemilu menghadapi persoalan yang jauh lebih kompleks dibandingkan situasi normal.
Sejumlah hambatan yang menjadi perhatian antara lain mekanisme pemungutan suara bagi personel militer yang berada di garis depan, jutaan warga Ukraina yang mengungsi ke luar negeri, serta masyarakat yang tinggal di wilayah yang berada di bawah pendudukan Rusia.
Ancaman disinformasi dan intervensi informasi dari Rusia juga menjadi salah satu kekhawatiran dalam penyelenggaraan pemilu.
Jajak pendapat yang dilakukan Institut Sosiologi Kyiv menunjukkan hanya sekitar 15 persen warga Ukraina yang menilai pemilu perlu dilaksanakan sebelum konflik berakhir.
Pernyataan Zelensky muncul di tengah gejolak politik domestik Ukraina. Ia baru saja memberhentikan Menteri Pertahanan Mykhailo Fedorov, sebuah keputusan yang memicu demonstrasi dan perdebatan publik.
Fedorov yang digulingkan pekan ini kemudian secara mengejutkan menyerukan agar pemerintah mencari mekanisme untuk menyelenggarakan pemilu. Namun, ia tidak memberikan peta jalan terperinci mengenai bagaimana pemilu dapat digelar dalam kondisi perang.
Situasi tersebut membuat isu pemilu kembali menjadi perdebatan di tengah masyarakat Ukraina.
Di sisi lain, konflik bersenjata dengan Rusia masih berlangsung. Serangan rudal dan pesawat nirawak terus mengancam Kyiv serta sejumlah kota lainnya.
Zelensky berusaha menampilkan penolakannya terhadap pemilu bukan sebagai upaya mempertahankan kekuasaan, melainkan sebagai langkah untuk mencegah perpecahan di tengah situasi perang.
Dalam konferensi pers pada Sabtu (22/8/2026), yang menjadi pengarahan publik pertamanya dalam beberapa bulan, Zelensky juga menanggapi gelombang dukungan terhadap Fedorov dan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.
Zelensky mengatakan masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan melakukan demonstrasi. Namun, ia mengingatkan agar kritik tidak berubah menjadi sikap yang merendahkan para prajurit yang mempertaruhkan nyawa di medan perang.
“Sejak kapan pemasaran mulai mengalahkan orang-orang yang mengorbankan nyawa mereka?” katanya.
Mantan Menteri Pertahanan Fedorov sendiri dikenal sebagai salah satu pendukung pengembangan strategi perang nirawak Ukraina. Ia juga mendorong reformasi militer, meski kemudian terlibat perbedaan pandangan dengan jajaran komando militer.
Dalam situasi tersebut, Zelensky menegaskan pentingnya mempertahankan hubungan yang erat antara masyarakat sipil dan angkatan bersenjata.
“Saya percaya bahwa masyarakat dan tentara tidak boleh dipisahkan,” ujar Zelensky.
Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Ukraina pada Senin (24/8/2026), pemerintah Kyiv menghadapi dua tantangan sekaligus: mempertahankan pertahanan negara dari serangan Rusia dan menjaga stabilitas politik domestik agar konflik tidak berkembang menjadi perpecahan internal.
Komentar