JurnalPatroliNews | Pekanbaru — Presiden Prabowo Subianto meminta tiga orang yang diduga terkait kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau dibawa ke Jakarta untuk menjalani pendalaman lebih lanjut.
Ketiga orang tersebut sebelumnya terungkap dalam penyelidikan kepolisian karena berada di lokasi kebakaran dengan alasan sedang memancing. Namun, polisi menemukan fakta bahwa lokasi tersebut tidak memiliki aktivitas atau area pemancingan yang sesuai dengan alasan mereka.
Instruksi tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin rapat penanganan karhutla di Posko Aju, Pekanbaru, Riau, Selasa (24/8/2026).
Dalam rapat tersebut, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan memaparkan perkembangan penegakan hukum terhadap kasus karhutla di wilayah Riau.
Herry menyebut kepolisian telah menggunakan pendekatan multi-door dalam menangani perkara karhutla. Sejak 2025 hingga 2026, terdapat 94 laporan polisi dengan total 106 tersangka yang telah ditangani.
“Sejak tahun 2025 sampai sekarang, kita sudah melakukan pendekatan multi-door approach. Sudah ada 94 kasus atau laporan polisi, kemudian dengan 106 tersangka,” kata Herry dalam rapat tersebut.
Khusus sepanjang Januari hingga Agustus 2026, kepolisian telah menangani 33 laporan dengan 36 tersangka.
Dari perkara tersebut, total luas lahan yang terbakar mencapai sekitar 806,57 hektare.
“Khusus untuk 2026, total dari Januari sampai sekarang, 33 laporan polisi dan 36 tersangka dengan luas yang terbakar sejumlah 806,57 hektare,” ujar Herry.
Menurut Herry, berdasarkan hasil penanganan perkara yang dilakukan kepolisian, faktor manusia menjadi penyebab dalam seluruh kasus karhutla yang ditangani, baik karena kesengajaan maupun kelalaian.
“Kemudian untuk upaya pencegahan sekaligus memutus mata rantai karhutla yang disebabkan… semuanya disebabkan oleh manusia, Bapak,” katanya.
Dalam pemaparannya, Herry mengungkap adanya dugaan modus tertentu yang digunakan untuk menyamarkan aktivitas pembakaran lahan.
Ia menyebut terdapat orang-orang yang berada di sekitar lokasi kebakaran dengan dalih melakukan aktivitas seperti memancing.
“Ini biasa digunakan modus, modus oleh perusahaan besar, menggunakan petani atau masyarakat kecil, pura-pura memancing di situ kemudian melakukan pembakaran,” kata Herry.
Pernyataan tersebut langsung mendapat perhatian Presiden Prabowo.
Presiden kemudian mempertanyakan apakah penyidik telah menemukan bukti atau indikasi adanya korporasi yang memberikan perintah kepada pihak-pihak di lapangan.
“Maaf Kapolda, ada bukti-bukti atau indikasi ke arah korporasi yang menyuruh?” tanya Prabowo.
Herry menjawab bahwa hingga saat ini penyidik belum menemukan bukti keterlibatan korporasi dalam kasus tersebut.
Namun, dalam penyelidikan terhadap perkara karhutla pada 2025, polisi menemukan dua hingga tiga orang yang berada di lokasi kebakaran meski tidak diketahui memiliki kebun di kawasan tersebut.
“Sampai saat ini belum, Bapak, tapi beberapa tersangka yang 2025 setelah kita lakukan investigasi, ada yang tidak mempunyai kebun di situ. Ada dua atau tiga orang,” jawab Herry.
Herry kemudian menjelaskan bahwa orang-orang tersebut mengaku berada di lokasi untuk memancing.
Namun, alasan tersebut menimbulkan kecurigaan karena lokasi yang dimaksud tidak memiliki tempat pemancingan.
“Dia ada di situ padahal alasan dia hanyalah untuk memancing, padahal tidak ada lokasi memancing di situ,” ujar Herry.
Prabowo kemudian memastikan jumlah orang yang dimaksud.
“Ada berapa orang?” tanya Prabowo.
“Ada tiga orang pada tahun lalu, Bapak,” jawab Herry.
Mendengar penjelasan tersebut, Prabowo langsung meminta agar ketiga orang itu dibawa ke Jakarta untuk menjalani pendalaman.
“Tolong dibawa ke Jakarta ya. Ya? Tolong dikirim ke Jakarta, Kapolri ya. Kita dalami di sini,” tegas Prabowo.
Instruksi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah ingin menelusuri lebih jauh kemungkinan adanya aktor lain di balik pembakaran lahan, termasuk dugaan keterlibatan pihak yang lebih besar.
Tidak hanya meminta kepolisian melakukan pendalaman, Prabowo juga menginstruksikan Badan Intelijen Negara (BIN) ikut menelusuri informasi terkait ketiga orang tersebut.
Langkah itu dilakukan untuk memastikan apakah aktivitas mereka di lokasi kebakaran hanya merupakan tindakan individual atau memiliki keterkaitan dengan jaringan maupun pihak lain.
Meski demikian, sampai tahap ini belum ada bukti yang disampaikan secara terbuka mengenai keterlibatan korporasi dalam kasus tersebut.
Karena itu, dugaan mengenai adanya pihak yang memerintahkan pembakaran masih harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan.
Bagi pemerintah, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api. Pengungkapan penyebab dan aktor di balik kebakaran menjadi bagian penting untuk memutus pola pembakaran lahan yang berulang.
Rapat di Pekanbaru tersebut sekaligus menegaskan perhatian pemerintah terhadap penegakan hukum karhutla. Presiden ingin setiap indikasi pembakaran yang disengaja ditelusuri secara serius, termasuk kemungkinan adanya pihak yang memanfaatkan masyarakat sebagai pelaksana di lapangan.
Dengan instruksi membawa tiga orang tersebut ke Jakarta dan melibatkan BIN dalam pendalaman, pemerintah kini berupaya membuka kemungkinan baru dalam pengungkapan perkara karhutla di Riau.
Komentar