JurnalPatroliNews | Kathmandu — Bencana banjir bandang yang menghantam Nepal tidak hanya meninggalkan kehancuran di lapangan. Di ruang digital, pemerintah Nepal kini menghadapi ancaman lain berupa penyebaran konten palsu, video hasil kecerdasan buatan atau AI, hingga kode QR donasi ilegal yang memanfaatkan situasi duka korban.
Pemerintah Nepal meminta Meta dan TikTok segera menghapus berbagai unggahan yang dinilai menyesatkan dan merugikan masyarakat. Permintaan itu disampaikan dalam pertemuan dengan perwakilan kedua platform di Nepal pada Jumat (28/8/2026).
Pemerintah menilai kecepatan penanganan konten sangat penting karena informasi palsu dalam situasi bencana dapat mengacaukan operasi penyelamatan, memicu kepanikan, bahkan memperburuk trauma keluarga korban.
Koordinator satuan tugas pemerintah Nepal untuk regulasi dan pengelolaan media sosial, Bijay Kumar Roy, mengatakan materi yang mengandung unsur menyesatkan maupun tidak pantas harus segera dihapus setelah dilaporkan.
Pemerintah juga mendesak platform media sosial meningkatkan kemampuan sistem otomatis mereka untuk mendeteksi dan memblokir konten manipulatif sebelum menyebar lebih luas.
Masalah yang ditemukan pemerintah tidak hanya berupa berita palsu.
Sejumlah rekaman lama kembali diedarkan seolah-olah merupakan dokumentasi banjir terbaru di Nepal. Lebih jauh, video dan gambar yang dibuat menggunakan AI juga beredar seakan-akan menggambarkan kondisi nyata di lokasi bencana.
Dalam situasi seperti ini, visual palsu dapat dengan cepat membentuk persepsi publik karena tampak meyakinkan dan emosional. Pemerintah Nepal memandang kondisi tersebut berbahaya, terutama ketika masyarakat membutuhkan informasi akurat mengenai lokasi terdampak, jalur evakuasi serta kebutuhan bantuan.
Ancaman lainnya datang dari kode QR donasi palsu. Pelaku diduga memanfaatkan kepanikan dan solidaritas publik dengan mengatasnamakan korban bencana untuk menggalang dana melalui kanal yang tidak sah.
Menurut laporan media Nepal yang dikutip Anadolu, Meta dan TikTok saat ini membutuhkan sekitar 24 hingga 48 jam untuk menindaklanjuti konten yang telah dilaporkan. Pemerintah menilai waktu tersebut terlalu lama untuk kondisi darurat ketika sebuah unggahan dapat menyebar luas hanya dalam hitungan menit.
Karena itu, Nepal mendorong kedua platform memperpendek waktu respons, termasuk mempercepat proses penindakan dan menyamarkan materi visual yang sangat mengganggu sebelum dapat dilihat lebih banyak pengguna. Pemerintah juga membentuk tim lintas lembaga untuk mengawasi konten digital yang berpotensi membahayakan operasi tanggap darurat.
Langkah tersebut menjadi semakin mendesak karena skala bencana yang terjadi sangat besar.
Banjir bandang dan longsor melanda wilayah Nepal pada 26 Agustus 2026, terutama kawasan di sekitar aliran Bhote Koshi dan Trishuli. Sejumlah permukiman, jalan, jembatan serta fasilitas infrastruktur mengalami kerusakan berat.
Di wilayah perbatasan, material lumpur dan batu juga menerjang Gyirong Port di wilayah Tibet, China. Akses jalan, komunikasi dan pasokan listrik di kawasan tersebut ikut terganggu.
Operasi pencarian dan penyelamatan masih berlangsung. Laporan terbaru Reuters menyebut sedikitnya 669 orang meninggal di Nepal dan tujuh orang di China, sementara sekitar 3.000 orang masih dinyatakan hilang. Lebih dari 3.700 orang telah berhasil diselamatkan di Nepal.
Medan yang hancur, jalan terputus, longsoran lumpur serta kondisi cuaca membuat proses pencarian berlangsung sangat sulit. Pemerintah Nepal bahkan memperkirakan kebutuhan pembangunan kembali dapat mencapai miliaran dolar dan telah meminta bantuan teknis dari sejumlah negara.
Di tengah tragedi tersebut, pemerintah Nepal menghadapi tantangan ganda: menyelamatkan korban di lapangan sekaligus menjaga ruang digital agar tidak berubah menjadi arena penyebaran hoaks, manipulasi AI dan penipuan donasi.
Bagi Nepal, perang melawan disinformasi kini menjadi bagian tak terpisahkan dari operasi tanggap bencana.
Komentar