JurnalPatroliNews | Jakarta — Persoalan klasifikasi desil dalam data sosial ekonomi kembali menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi akses masyarakat terhadap program beasiswa pendidikan.
Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDIP, Stevano Rizki Adranacus, meminta pemerintah tidak menjadikan perubahan status desil sebagai alasan tunggal untuk menutup akses anak terhadap bantuan pendidikan.
Menurut Stevano, data sosial ekonomi memang dibutuhkan agar program pemerintah lebih tepat sasaran. Namun, data tersebut harus terus diperbarui dan diuji dengan kondisi faktual masyarakat.
“Pemerintah harus memiliki solusi terkait persoalan desil ini, khususnya terhadap akses beasiswa pendidikan anak. Jangan sampai persoalan desil justru menghambat anak-anak untuk mendapatkan beasiswa,” kata Stevano kepada wartawan di Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Ia menilai persoalan tersebut harus mendapat perhatian karena bantuan pendidikan memiliki dampak langsung terhadap keberlanjutan sekolah dan pendidikan tinggi penerima manfaat.
Stevano mengakui klasifikasi desil memiliki fungsi penting dalam kebijakan pemerintah.
Desil dapat digunakan sebagai salah satu instrumen untuk memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat sehingga intervensi negara dapat diarahkan kepada kelompok yang dianggap membutuhkan.
Namun, menurutnya, hasil klasifikasi tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai gambaran yang selalu sempurna mengenai kondisi sebuah keluarga.
“Desil merupakan instrumen kebijakan untuk mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat agar intervensi pemerintah lebih tepat sasaran. Namun, kita harus memastikan klasifikasi tersebut mampu merepresentasikan kondisi riil masyarakat,” ujarnya.
Artinya, perubahan angka atau kategori desil perlu dilihat bersama kondisi ekonomi keluarga secara keseluruhan.
Stevano menyoroti sifat kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dinamis.
Pendapatan keluarga dapat berubah karena berbagai faktor, termasuk kehilangan pekerjaan, perubahan usaha, penurunan pendapatan maupun beban ekonomi yang meningkat.
Dalam situasi tertentu, keluarga yang sebelumnya berada dalam kondisi relatif lebih baik dapat mengalami tekanan ekonomi dalam waktu singkat.
Sebaliknya, kondisi ekonomi sebuah keluarga juga dapat membaik.
Karena itu, data sosial ekonomi tidak seharusnya diperlakukan sebagai data yang bersifat permanen.
“Data sosial ekonomi tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang statis. Pemerintah perlu menyediakan mekanisme koreksi apabila terdapat ketidaksesuaian antara status desil dengan kondisi faktual keluarga,” kata Stevano.
Menurut Stevano, persoalan utama bukan terletak pada penggunaan data, melainkan bagaimana data tersebut diterapkan dalam menentukan hak masyarakat.
Kesalahan klasifikasi dapat membawa dampak serius apabila langsung diterjemahkan menjadi penghentian bantuan pendidikan.
Anak atau mahasiswa yang masih membutuhkan dukungan bisa kehilangan kesempatan memperoleh beasiswa hanya karena sistem belum mampu menangkap perubahan kondisi ekonomi keluarga secara akurat.
Karena itu, pemerintah perlu menyediakan ruang bagi masyarakat untuk melakukan koreksi apabila data yang tercatat tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Stevano mendorong agar pemerintah menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menentukan penerima beasiswa.
Menurutnya, status desil dapat tetap digunakan sebagai salah satu dasar, tetapi harus diperkuat dengan proses verifikasi sosial ekonomi.
“Penentuan penerima beasiswa perlu menggunakan pendekatan yang komprehensif. Desil dapat menjadi salah satu instrumen, tetapi harus dilengkapi dengan verifikasi kondisi sosial ekonomi dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses masyarakat,” jelasnya.
Dengan mekanisme tersebut, perubahan data tidak langsung menghilangkan hak penerima tanpa melalui proses pengecekan.
Stevano juga menilai penyelesaian persoalan data tidak dapat hanya dibebankan kepada satu lembaga.
Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan pendidikan perlu bekerja bersama memastikan data penerima beasiswa benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat.
Sekolah dan perguruan tinggi memiliki posisi penting karena berada dekat dengan peserta didik.
Institusi pendidikan juga dapat menjadi salah satu sumber informasi ketika terdapat perubahan kondisi ekonomi penerima bantuan.
Kolaborasi tersebut dapat membantu pemerintah memperoleh gambaran yang lebih lengkap sebelum mengambil keputusan mengenai kelanjutan bantuan pendidikan.
Selain pembaruan data, Stevano meminta pemerintah menyediakan mekanisme pengaduan yang sederhana dan mudah dijangkau.
Masyarakat yang merasa dirugikan akibat perubahan status desil harus memiliki ruang untuk menyampaikan keberatan.
Pengaduan juga harus memiliki proses tindak lanjut yang jelas.
Jangan sampai masyarakat sudah mengajukan koreksi, tetapi hak atas beasiswa lebih dahulu dihentikan sebelum persoalan datanya selesai diperiksa.
Dalam konteks pendidikan, waktu menjadi faktor penting karena mahasiswa maupun siswa memiliki jadwal akademik yang tidak dapat selalu menunggu proses administrasi yang panjang.
Stevano menilai negara harus menempatkan keberlanjutan pendidikan sebagai prioritas.
Program beasiswa bukan hanya bantuan finansial, tetapi juga instrumen untuk membuka mobilitas sosial bagi anak dari keluarga yang membutuhkan.
Ketika bantuan terhenti akibat persoalan data yang belum dikoreksi, dampaknya dapat jauh lebih besar daripada sekadar persoalan administratif.
Anak dapat kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan atau bahkan terpaksa menunda studinya.
Karena itu, mekanisme perlindungan selama proses verifikasi perlu dipertimbangkan pemerintah.
Penggunaan data sosial ekonomi dalam kebijakan publik menurut Stevano harus bersifat adaptif.
Data yang digunakan untuk menentukan penerima manfaat harus dapat mengikuti perubahan kondisi masyarakat.
Sistem yang baik bukan hanya mampu mengklasifikasikan masyarakat, tetapi juga menyediakan mekanisme untuk memperbaiki klasifikasi ketika ditemukan ketidaksesuaian.
Dengan demikian, teknologi dan data digunakan untuk memperluas akses terhadap hak masyarakat, bukan justru menciptakan hambatan baru.
Dalam menentukan penerima beasiswa, pemerintah dapat menggunakan sejumlah indikator secara bersamaan.
Status desil dapat menjadi salah satu indikator awal.
Namun, indikator tersebut perlu diperkuat dengan kondisi pendapatan keluarga, jumlah tanggungan, keadaan pekerjaan orang tua, kondisi sosial serta verifikasi dari lingkungan pendidikan.
Pendekatan tersebut akan memberikan gambaran yang lebih lengkap.
Semakin besar keputusan yang berdampak terhadap masa depan pendidikan seseorang, semakin penting pula proses verifikasi dilakukan secara hati-hati.
Persoalan desil juga memperlihatkan tantangan ketika data digital digunakan dalam keputusan kebijakan sosial.
Sistem memang dapat membantu pemerintah mengolah data dalam jumlah besar.
Namun, tidak semua perubahan kehidupan manusia dapat langsung terbaca melalui angka.
Di lapangan terdapat keluarga yang mengalami perubahan ekonomi secara mendadak.
Karena itu, keputusan yang berdampak terhadap hak pendidikan perlu tetap menyediakan ruang bagi pemeriksaan manusia dan mekanisme keberatan.
Stevano kembali menekankan bahwa perbaikan data harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap hak pendidikan.
“Prinsipnya, jangan sampai kualitas data yang belum sempurna mengorbankan keberlanjutan pendidikan anak,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi pesan utama agar pemerintah berhati-hati dalam menggunakan data desil sebagai dasar kebijakan beasiswa.
Kesalahan data dapat diperbaiki, tetapi kehilangan kesempatan pendidikan bisa memiliki dampak jangka panjang terhadap masa depan seseorang.
Dorongan Stevano muncul di tengah semakin luasnya penggunaan data sosial ekonomi sebagai basis berbagai program pemerintah.
Semakin banyak program yang bergantung pada data, semakin penting pula memastikan mekanisme pemutakhiran dan koreksinya berjalan baik.
Untuk sektor pendidikan, prinsip tersebut menjadi semakin penting karena penerima bantuan berada pada fase kehidupan yang menentukan masa depan mereka.
Pemerintah perlu memastikan bahwa sistem pendataan mampu membedakan antara keluarga yang memang tidak lagi membutuhkan bantuan dengan keluarga yang masih membutuhkan tetapi mengalami perubahan status data.
Pada akhirnya, desil merupakan alat untuk membantu pemerintah membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Namun, alat tersebut tidak boleh menggantikan penilaian terhadap kondisi masyarakat secara nyata.
Ketika data sesuai dengan kondisi lapangan, kebijakan dapat lebih tepat.
Sebaliknya, ketika terdapat ketidaksesuaian, harus tersedia jalan keluar yang cepat dan transparan.
Bagi dunia pendidikan, prinsip tersebut sangat penting.
Beasiswa seharusnya menjadi jembatan bagi anak-anak untuk terus belajar, bukan terputus hanya karena persoalan administrasi yang belum terselesaikan.
Karena itu, pemerintah dituntut membangun sistem yang akurat, adaptif dan memiliki mekanisme koreksi yang efektif.
Sebab pada akhirnya, angka desil hanyalah data.
Di balik angka tersebut ada keluarga, ada siswa, ada mahasiswa dan ada masa depan yang tidak boleh dikorbankan karena sistem belum mampu membaca kondisi kehidupan mereka secara utuh.
Komentar