JurnalPatroliNews | Jakarta — Presiden Prabowo Subianto membuka wacana baru dalam penataan sistem kebencanaan nasional dengan mengkaji kemungkinan penggabungan Badan Geologi dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Gagasan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin rapat terbatas mengenai penanganan bencana dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 7 September 2026. Dalam forum tersebut, Presiden menilai koordinasi antarlembaga perlu diperkuat agar pemantauan ancaman bencana dapat dilakukan lebih terintegrasi.
Namun, penggabungan kedua lembaga tersebut belum menjadi keputusan final. Prabowo menyatakan gagasan itu masih akan dibahas lebih lanjut.
“Kepala Badan Geologi nanti saya kira kerja sama lebih erat dengan yang lain untuk monitor ini. Nanti kita pikirkan apakah Badan Geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG. Tapi ya nanti kita bahas itu,” ujar Prabowo.
Bencana Memaksa Pemerintah Evaluasi Sistem
Wacana tersebut muncul di tengah rentetan bencana yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia.
Dalam rapat, Prabowo menyoroti penanganan pascagempa di Flores, aktivitas Gunung Anak Krakatau, serta kebakaran hutan dan lahan berikut dampak asap. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan pentingnya kesiapan pemerintah menghadapi bencana secara terus-menerus.
Indonesia sendiri berada di kawasan Ring of Fire, sehingga ancaman gempa bumi, letusan gunung api dan berbagai bencana geologi menjadi bagian dari risiko yang harus diantisipasi.
Karena itu, Prabowo menilai sistem mitigasi tidak boleh hanya bergerak setelah bencana terjadi.
Integrasi Lembaga Masih Dikaji
Badan Geologi dan BMKG saat ini memiliki mandat yang berbeda.
Badan Geologi berada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan memiliki tugas di bidang sumber daya geologi, vulkanologi, mitigasi bencana geologi, air tanah, geologi lingkungan serta survei geologi.
Sementara BMKG memiliki mandat dalam meteorologi, klimatologi dan geofisika.
Perbedaan tugas tersebut membuat wacana penggabungan membutuhkan kajian mendalam mengenai struktur kelembagaan, kewenangan, alur komando, sistem data dan mekanisme pelayanan informasi kebencanaan.
Ketua DPR RI Puan Maharani pada Selasa, 8 September 2026, menilai wacana penyatuan kedua lembaga memang perlu dikaji terlebih dahulu. Menurutnya, penggabungan hanya layak dilakukan apabila memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Koordinasi Jadi Persoalan Utama
Terlepas dari bentuk kelembagaannya nanti, kebutuhan terbesar pemerintah adalah memastikan informasi kebencanaan dapat bergerak cepat dari pusat pemantauan menuju masyarakat dan pemerintah daerah.
Dalam penanganan Gunung Anak Krakatau, misalnya, pemerintah melibatkan BNPB, BMKG dan Badan Geologi dalam pemantauan aktivitas gunung, sebaran abu vulkanik serta dampaknya terhadap penerbangan dan masyarakat.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan kebencanaan memang tidak berdiri sendiri.
Data aktivitas gunung api perlu dibaca bersama informasi cuaca dan angin. Informasi gempa perlu dihubungkan dengan potensi dampak wilayah. Sementara peringatan kepada masyarakat membutuhkan sistem komunikasi yang cepat dan mudah dipahami.
Prabowo Dorong Anggaran Mitigasi Ditambah
Selain kelembagaan, Prabowo juga menyoroti kebutuhan anggaran untuk mitigasi.
Presiden menegaskan pemerintah harus memiliki kemampuan menghadapi bencana setiap saat dan meminta agar investasi mitigasi diperkuat secara signifikan.
Menurut Prabowo, kesiapsiagaan tidak boleh menunggu ketika bencana sudah terjadi.
“Berarti mungkin ini pembelajaran juga bagi kita, pemerintahan yang saya pimpin alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan,” tegasnya.
Pesan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah ingin menggeser pendekatan penanggulangan bencana dari dominan reaktif menuju lebih preventif.
Masterplan Bencana Diminta Dibuat
Prabowo juga meminta pemerintah menyusun masterplan penanggulangan bencana secara menyeluruh.
Perencanaan tersebut diarahkan agar pemerintah memiliki skenario menghadapi berbagai jenis ancaman dan tidak harus kembali membangun sistem dari awal setiap kali bencana terjadi.
Kesiapan peralatan menjadi bagian dari perhatian Presiden, mulai dari pesawat untuk operasi modifikasi cuaca, helikopter, hingga drone yang dapat membawa dan menjatuhkan air di lokasi kebakaran.
“Persiapan mengatasi mitigasi itu jangan menunggu kejadian, jauh sebelumnya kita siapkan,” ujar Prabowo.
Pelajaran dari Erupsi Anak Krakatau
Erupsi Anak Krakatau menjadi salah satu contoh bagaimana sistem kebencanaan harus bekerja lintas bidang.
Badan Geologi bertugas memantau aktivitas vulkanik, sedangkan BMKG memiliki peran penting dalam memantau kondisi atmosfer dan penyebaran abu untuk kebutuhan keselamatan penerbangan.
Dalam penanganan terbaru Anak Krakatau, pemerintah memang telah menjalankan koordinasi antarlembaga secara terpadu.
Karena itu, wacana penggabungan dapat dibaca sebagai upaya mengevaluasi apakah koordinasi yang selama ini berlangsung sudah menjadi bentuk paling efektif atau masih membutuhkan desain kelembagaan baru.
Bukan Sekadar Menggabungkan Kantor
Jika nantinya benar-benar diwujudkan, penggabungan BMKG dan Badan Geologi tidak cukup hanya dengan menyatukan struktur organisasi.
Yang jauh lebih penting adalah integrasi data, pusat komando, sistem peringatan dini, teknologi pemantauan dan mekanisme respons.
Masyarakat membutuhkan satu informasi yang cepat, akurat dan mudah dipahami ketika gempa terjadi, gunung api erupsi, cuaca ekstrem datang, atau bencana hidrometeorologi mengancam.
Karena itu, efektivitas kebijakan seharusnya diukur dari seberapa cepat informasi berubah menjadi tindakan penyelamatan.
DPR Buka Ruang Dukungan, Tapi Bersyarat
Puan mengatakan DPR tidak menutup kemungkinan mendukung apabila pemerintah menilai penggabungan tersebut membuat sistem lebih efektif.
Namun, ia menegaskan manfaat untuk masyarakat harus menjadi ukuran utama.
Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa wacana reorganisasi kelembagaan belum otomatis mendapat lampu hijau tanpa kajian.
Efektivitas, pembagian kewenangan, kebutuhan anggaran dan hasil nyata bagi masyarakat akan menjadi faktor penting dalam menentukan arah kebijakan.
Tantangan Ada pada Implementasi
Wacana integrasi menghadirkan peluang sekaligus tantangan.
Di satu sisi, integrasi dapat memperkuat koordinasi dan mengurangi potensi tumpang tindih informasi. Di sisi lain, penggabungan lembaga dengan mandat dan kompetensi yang berbeda membutuhkan desain organisasi yang matang agar tidak justru mengganggu fungsi yang selama ini berjalan.
Karena itu, kajian kelembagaan perlu memperhitungkan aspek ilmiah, teknis, administratif dan pelayanan publik secara bersamaan.
Mitigasi Harus Bergerak Sebelum Bencana
Pesan utama Prabowo dalam rapat tersebut sebenarnya tidak berhenti pada isu penggabungan lembaga.
Presiden ingin negara memiliki sistem mitigasi yang bekerja sebelum bencana terjadi.
Dari data kebencanaan, peralatan operasional, anggaran, sistem peringatan dini hingga koordinasi pemerintah daerah, seluruhnya harus dipersiapkan terlebih dahulu.
Wacana penggabungan BMKG dan Badan Geologi menjadi salah satu bagian dari evaluasi tersebut.
Belum ada keputusan final untuk menggabungkan kedua lembaga. Namun, satu arah kebijakan mulai terlihat: pemerintah ingin sistem kebencanaan Indonesia menjadi lebih terintegrasi, lebih cepat merespons, dan tidak lagi menunggu bencana datang baru bergerak.
Komentar