JurnalPatroliNews | Jakarta — Presiden Prabowo Subianto mendorong agar seluruh masyarakat Indonesia memiliki rekening bank. Kebijakan tersebut bukan sekadar memperluas kepemilikan rekening, tetapi diarahkan menjadi bagian dari strategi pemerintah memperbesar inklusi keuangan dan memastikan masyarakat semakin mudah mengakses layanan finansial.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan saat ini tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 93,62 persen, sedangkan tingkat literasi keuangan berada di angka 69,57 persen.
Meski angka tersebut menunjukkan kemajuan, pemerintah masih melihat adanya ruang untuk memperluas akses masyarakat terhadap sistem keuangan formal.
“Ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusi keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin, lebih tinggi dari yang sudah kita capai,” ujar Airlangga di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 8 September 2026.
Prabowo Minta BRI dan BSI Siapkan Rekening
Dalam rapat bersama jajaran menteri, Prabowo disebut meminta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan Bank Syariah Indonesia (BSI) menyiapkan rekening bagi masyarakat.
“Tadi Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat,” kata Airlangga.
Arahan tersebut membuka kemungkinan semakin luasnya penggunaan rekening bank sebagai sarana masyarakat berinteraksi dengan sistem keuangan formal.
Bagi pemerintah, keberadaan rekening juga dapat menjadi infrastruktur pendukung ketika berbagai program ekonomi dan sosial disalurkan secara lebih terarah.
Data Dukcapil Akan Jadi Basis
Pemerintah tidak ingin pembukaan rekening dilakukan tanpa basis data yang jelas.
Airlangga menjelaskan, data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) akan menjadi salah satu basis yang dipadankan dengan sistem keuangan.
“Data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia terutama untuk payment system-nya dan yang kedua gateway system-nya,” ujar Airlangga.
Dengan integrasi tersebut, pemerintah ingin membangun koneksi yang lebih kuat antara data penduduk dan infrastruktur pembayaran nasional.
Bukan Sekadar Punya Rekening
Kepemilikan rekening menjadi penting karena akses terhadap layanan keuangan tidak berhenti pada penyimpanan dana.
Rekening dapat menjadi pintu masuk masyarakat untuk menerima pembayaran, melakukan transaksi, menabung, menggunakan layanan digital, maupun mengakses berbagai produk keuangan formal sesuai ketentuan.
Karena itu, target pemerintah bukan semata-mata memperbanyak jumlah rekening, tetapi mendorong agar rekening tersebut benar-benar dapat digunakan secara produktif oleh masyarakat.
Inklusi Sudah Tinggi, Tapi Belum Berhenti
Dengan tingkat inklusi keuangan 93,62 persen, sebagian besar masyarakat Indonesia disebut sudah memiliki akses terhadap layanan keuangan formal.
Namun, angka literasi keuangan yang berada di 69,57 persen menunjukkan masih terdapat jarak antara akses dan pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah ingin memperkuat keduanya secara bersamaan.
Masyarakat bukan hanya diharapkan memiliki akses, tetapi juga memahami bagaimana menggunakan layanan keuangan secara aman dan tepat.
Rekening Bisa Jadi Infrastruktur Program Pemerintah
Penguatan kepemilikan rekening juga berpotensi memudahkan pemerintah dalam menjalankan berbagai program yang membutuhkan mekanisme pembayaran langsung kepada masyarakat.
Dengan sistem yang semakin terintegrasi, penyaluran manfaat program dapat diarahkan melalui kanal keuangan formal dengan basis data yang lebih terstruktur.
Namun, efektivitas kebijakan tetap bergantung pada kualitas data, kesiapan sistem, keamanan transaksi, serta kemampuan masyarakat mengakses layanan tersebut.
Tantangan Besarnya: Integrasi Data
Penggunaan data kependudukan sebagai basis sistem keuangan juga membutuhkan ketelitian tinggi.
Padanan data antara Dukcapil, sistem pembayaran Bank Indonesia, perbankan dan infrastruktur terkait harus mampu menjaga akurasi sekaligus keamanan data.
Semakin luas integrasi data, semakin besar pula kebutuhan terhadap perlindungan informasi pribadi dan keamanan siber.
Karena itu, perluasan inklusi keuangan harus berjalan beriringan dengan tata kelola data yang kuat.
BRI dan BSI Jadi Bagian Penting
Penugasan kepada BRI dan BSI menunjukkan pemerintah ingin memanfaatkan jaringan perbankan yang telah menjangkau masyarakat luas.
BRI memiliki jaringan layanan yang kuat hingga berbagai wilayah, sementara BSI menjadi salah satu pemain utama dalam ekosistem perbankan syariah nasional.
Keduanya diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses masyarakat ke sistem keuangan formal.
Menuju Ekosistem Keuangan yang Lebih Terhubung
Arahan Prabowo tersebut pada akhirnya membawa agenda inklusi keuangan ke tahap berikutnya.
Bukan hanya soal berapa banyak masyarakat yang memiliki rekening, tetapi bagaimana identitas kependudukan, rekening perbankan, sistem pembayaran dan berbagai layanan pemerintah dapat saling terhubung secara aman dan efisien.
Airlangga menegaskan pemerintah ingin tingkat literasi dan inklusi keuangan terus bergerak naik dari capaian saat ini.
Bila integrasi tersebut berjalan baik, rekening bank bukan lagi sekadar tempat menyimpan uang, melainkan dapat menjadi salah satu infrastruktur utama dalam aktivitas ekonomi masyarakat dan penyaluran berbagai program pemerintah.
Pesan Presiden Prabowo pun menjadi jelas: semakin banyak warga masuk ke sistem keuangan formal, semakin luas pula peluang mereka untuk mengakses layanan dan aktivitas ekonomi secara lebih terintegrasi.
Komentar