JurnalPatroliNews | Jakarta — Polemik akurasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) kembali mencuat. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempertanyakan penetapan desil kesejahteraan setelah muncul laporan yang menurutnya tidak mencerminkan kondisi ekonomi seseorang.
Purbaya menyinggung data yang menyebut putranya, Yudo Achilles Sadewa, tercatat berada pada desil 7, sementara seorang tukang becak justru disebut masuk desil 10.
Bagi Purbaya, kondisi tersebut perlu diperiksa sebelum data DTSEN digunakan lebih jauh sebagai pijakan berbagai kebijakan pemerintah.
“Kenapa datanya salah? Saya enggak tahu. Saya belum pernah cek dengan BPS gimana metodologinya, itu urusan mereka, mereka lebih ahli harusnya,” kata Purbaya saat ditemui di kawasan Sunter, Jakarta Utara, Selasa, 8 September 2026.
Purbaya Tak Mau Tutup Mata
Purbaya menegaskan pemerintah tidak boleh mengabaikan laporan masyarakat mengenai ketidaksesuaian data desil.
Menurut dia, apabila data kesejahteraan digunakan sebagai salah satu dasar menentukan sasaran program pemerintah, maka tingkat akurasinya harus menjadi perhatian utama.
Polemik menjadi lebih sensitif ketika contoh ketidaksesuaian tersebut menyangkut keluarganya sendiri.
“Apalagi katanya anak saya desil 7, yang tukang becak ada desil 10. Kan enggak bener itu. Nanti saya cek lagi,” ujar Purbaya.
Pernyataan tersebut, kata Purbaya, bukan berarti dirinya telah menyimpulkan metodologi BPS salah. Ia justru mengaku belum memeriksa secara langsung bagaimana proses penghitungan dan penetapan desil dilakukan.
DTSEN Belum Dianggap Final
Purbaya juga mempertanyakan data desil yang sudah dapat diakses publik ketika proses pemutakhiran DTSEN 2026 menurutnya masih berjalan.
Karena itu, ia menginginkan adanya pengujian terhadap data sebelum digunakan sebagai dasar kebijakan secara lebih luas.
Menurut Purbaya, proses pengujian dapat dilakukan melalui pengambilan sejumlah sampel yang kemudian dibandingkan dengan kondisi masyarakat di lapangan.
“Ini kan belum final. Setelah final baru kita tes nanti. Saya akan tes sampel-sampel saja berapa ratus, pas apa tidak,” kata Purbaya.
Langkah tersebut diarahkan untuk melihat seberapa besar tingkat kesesuaian antara klasifikasi dalam DTSEN dengan kondisi sosial ekonomi sebenarnya.
Ratusan Sampel Akan Diuji
Purbaya mengatakan dirinya berencana mengambil beberapa ratus sampel dari data desil.
Sampel tersebut akan diperiksa dan dicocokkan dengan keadaan masyarakat yang sebenarnya.
Metode sederhana itu, menurut Purbaya, dapat memberikan gambaran apakah terdapat persoalan yang signifikan dalam pengelompokan kesejahteraan.
Apabila ternyata ketidaksesuaian ditemukan dalam jumlah besar, pemerintah dapat meminta BPS melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap data maupun proses yang digunakan.
Dengan demikian, polemik desil tidak hanya berhenti pada satu atau dua contoh yang viral, tetapi akan diuji melalui pemeriksaan sampel yang lebih luas.
Bukan Sekadar Soal Anak Menteri
Purbaya menekankan persoalan utama bukan terletak pada status desil keluarganya.
Yang menjadi perhatian adalah kemungkinan adanya masyarakat dengan kondisi ekonomi tertentu yang memperoleh klasifikasi tidak sesuai sehingga berpotensi memengaruhi akses mereka terhadap program pemerintah.
Dalam sistem perlindungan sosial, perubahan klasifikasi kesejahteraan dapat berpengaruh terhadap penentuan kelompok sasaran sejumlah program.
Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting agar kelompok yang semestinya memperoleh dukungan tidak justru terlewat.
Pemerintah Sudah Kucurkan Anggaran Besar
Sorotan terhadap DTSEN juga tidak bisa dilepaskan dari besarnya dukungan anggaran pemerintah untuk proses sensus dan pemutakhiran data.
Purbaya sebelumnya mengatakan pemerintah telah mengalokasikan lebih dari Rp7 triliun untuk kegiatan sensus dan pemutakhiran data melalui BPS. Ia menilai anggaran tersebut semestinya menjadi dasar untuk menghasilkan data yang semakin baik.
Purbaya juga mengungkapkan belum menerima usulan tambahan anggaran dari BPS untuk memperbaiki data desil pada saat memberikan keterangan tersebut.
Menurut dia, perbaikan kualitas data harus menjadi bagian dari tanggung jawab pengelolaan anggaran yang sudah diberikan.
Ada Kemungkinan Kembali ke Data Lama
Purbaya bahkan membuka kemungkinan pemerintah kembali menggunakan data sebelumnya apabila hasil evaluasi menunjukkan DTSEN belum cukup rapi untuk digunakan sebagai dasar kebijakan.
“Kalau memang belum rapi, kita pakai data yang lama. Terus kita rapikan lagi. Kalau memang perlu anggaran, kita keluarkan anggaran,” ujar Purbaya.
Pernyataan tersebut menunjukkan pemerintah membuka opsi melakukan transisi secara bertahap daripada memaksakan penggunaan data yang masih dianggap bermasalah.
Namun, keputusan mengenai basis data yang digunakan tetap membutuhkan koordinasi dengan lembaga pengelola data dan kementerian terkait.
Desil Tidak Sama dengan Kekayaan Pribadi
Di tengah polemik tersebut, ada hal penting yang perlu dipahami mengenai istilah desil.
Desil bukan label sederhana mengenai seseorang kaya atau miskin berdasarkan satu indikator seperti rumah, kendaraan atau jenis pekerjaan.
Klasifikasi tersebut merupakan pemeringkatan kesejahteraan relatif yang dibangun melalui sejumlah indikator sosial ekonomi.
Karena itu, seseorang yang masuk desil tertentu tidak otomatis dapat disimpulkan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu.
Konteks inilah yang membuat dugaan perbedaan antara status desil Yudo dan seorang tukang becak tetap perlu diuji berdasarkan keseluruhan variabel yang digunakan dalam penghitungan.
BPS Masih Menjadi Penentu Metodologi
Purbaya sendiri mengakui belum mengetahui secara rinci metodologi BPS yang menghasilkan klasifikasi tersebut.
Dengan kata lain, pernyataan mengenai kemungkinan ketidaksesuaian masih berada pada tahap evaluasi dan belum merupakan kesimpulan resmi bahwa DTSEN salah secara keseluruhan.
Pengujian lapangan justru menjadi langkah penting untuk membedakan antara kesalahan individual, persoalan pembaruan data, dan masalah yang bersifat sistemik.
Apabila hanya ditemukan beberapa kasus, persoalannya bisa berupa data individu yang belum diperbarui.
Sebaliknya, apabila ketidaksesuaian ditemukan secara luas, evaluasi terhadap metode penghitungan tentu menjadi lebih penting.
Polemik Berujung pada Uji Data
Langkah yang ditawarkan Purbaya pada akhirnya mengarah pada satu hal: data harus diuji terhadap kenyataan di lapangan.
Contoh anak pejabat tercatat dalam desil tertentu dan tukang becak disebut berada di desil lebih tinggi memang menarik perhatian publik. Namun, contoh tersebut sendiri belum cukup untuk menyimpulkan seluruh sistem DTSEN bermasalah.
Yang lebih menentukan adalah hasil pemeriksaan terhadap sampel dalam jumlah memadai.
Dari sana pemerintah dapat mengetahui apakah persoalannya terletak pada pembaruan data, variabel yang digunakan, pemeringkatan kesejahteraan, atau faktor lain.
Pemerintah Dihadapkan pada Ujian Akurasi
DTSEN dibangun untuk menjadi basis data yang lebih terpadu dalam menentukan sasaran berbagai program pemerintah.
Karena fungsi tersebut sangat strategis, polemik mengenai desil menjadi ujian terhadap kualitas data yang digunakan negara.
Purbaya kini mendorong pengujian ratusan sampel untuk membuktikan apakah data tersebut benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat.
Bila banyak ditemukan ketidaksesuaian, perbaikan harus dilakukan.
Namun jika hasil pengujian menunjukkan tingkat akurasi yang tinggi, polemik yang muncul dapat ditempatkan sebagai kasus individual atau persoalan pembaruan data.
Dari Viral ke Pembuktian
Perdebatan mengenai DTSEN kini tidak seharusnya berhenti pada narasi “anak menteri desil 7” atau “tukang becak desil 10”.
Pertanyaan yang lebih penting adalah: seberapa akurat sebenarnya DTSEN menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia?
Purbaya memilih menjawabnya melalui pengujian sampel.
Langkah tersebut akan menjadi penting karena keputusan pemerintah menyangkut bantuan sosial, perlindungan sosial dan berbagai program lainnya membutuhkan basis data yang dapat dipercaya.
Pada akhirnya, kualitas DTSEN tidak ditentukan oleh satu contoh yang viral.
Kualitasnya ditentukan oleh apakah data tersebut mampu menggambarkan kondisi masyarakat secara akurat ketika diuji di lapangan.
Komentar