Ratusan Siswa Diduga Keracunan MBG, Pemkab Pati Minta Maaf dan Bergerak

JurnalPatroliNews | Pati — Sebanyak 269 siswa dari tiga sekolah di Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, diduga mengalami keracunan setelah mengikuti program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pemerintah Kabupaten Pati menetapkan peristiwa tersebut sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) dan memastikan seluruh biaya penanganan serta perawatan korban ditanggung pemerintah daerah.

Plt Bupati Pati sekaligus Ketua Satgas Percepatan MBG Pati, Risma Ardhi Chandra, menyampaikan permintaan maaf kepada para orang tua siswa dan masyarakat atas insiden tersebut.

“Sekali lagi mohon maaf kepada orang tua murid, kepada masyarakat Kabupaten Pati, kami akan terus berupaya masalah ini bisa tertangani dengan segera dan masalah pengobatan semua ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Pati,” kata Chandra dalam keterangannya, Kamis (10/9/2026).

Menurut Chandra, keselamatan siswa dan guru menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Penanganan dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Kesehatan, fasilitas kesehatan, pihak sekolah, serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Badan Gizi Nasional (BGN).

269 Siswa Terdampak

Data Dinas Kesehatan Kabupaten Pati hingga pukul 13.00 WIB, Kamis (10/9/2026), mencatat sebanyak 269 siswa dari tiga sekolah mengalami keluhan yang diduga berkaitan dengan keracunan.

Ketiga sekolah tersebut yakni SMPN 1 Gembong, MTsN 3 Pati, dan MTs Mambaul Ulum.

Dari total tersebut, sebanyak 210 korban menjalani rawat jalan, sedangkan 59 lainnya harus mendapatkan perawatan di rumah sakit.

Sebaran pasien rawat inap tercatat di beberapa fasilitas kesehatan, yakni 24 korban di RSUD RAA Soewondo Pati, 13 korban di RS Mitra Bangsa, 20 korban di RS KSH, serta dua korban di Fastabiq Sehat.

Pemerintah daerah memastikan kondisi para korban terus dipantau hingga dinyatakan pulih.

Tenaga Kesehatan Diterjunkan ke Rumah Siswa

Pemkab Pati tidak hanya mengandalkan penanganan di fasilitas kesehatan. Tenaga medis juga disiapkan untuk mendatangi rumah korban yang masih mengalami keluhan.

“Misalkan ada yang masih sakit, kita minta tenaga kesehatan untuk datang ke rumah siswa-siswa tadi,” ujar Chandra.

Langkah tersebut ditempuh untuk memastikan siswa yang menjalani rawat jalan tetap mendapatkan pengawasan medis dan tidak mengalami kondisi yang memburuk.

Chandra menegaskan pemerintah akan terus berkoordinasi dengan kepala sekolah, tenaga kesehatan, perawat, serta direktur rumah sakit yang menangani para korban.

“Prioritas kami saat ini adalah memastikan seluruh siswa dan guru yang mengalami keluhan telah mendapatkan penanganan dan memastikan kondisi mereka terus terpantau,” katanya.

SPPG Gembong 1 Ditutup Sementara

Sebagai langkah kehati-hatian, SPPG Gembong 1 yang menjadi pengelola layanan MBG di wilayah tersebut ditutup sementara.

Pemkab Pati juga telah mengirimkan sampel makanan ke Laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Hasil pemeriksaan laboratorium diperkirakan baru dapat diketahui dalam waktu sekitar satu hingga dua pekan.

Karena itu, pemerintah belum menyimpulkan penyebab pasti munculnya keluhan pada ratusan siswa tersebut dan masih menunggu hasil pemeriksaan resmi.

Pemerintah Janji Buka Hasil Investigasi

Selain memastikan korban mendapatkan pelayanan kesehatan, pemerintah daerah bersama pihak terkait tengah melakukan pendataan serta sinkronisasi jumlah korban.

Investigasi juga dilakukan untuk menelusuri kemungkinan sumber masalah, termasuk proses pengolahan, distribusi, hingga keamanan pangan dalam penyelenggaraan MBG.

“Kami akan terus mengawal proses investigasi dan bersama pihak terkait melakukan evaluasi terhadap proses distribusi serta keamanan pangan, dengan tetap menunggu hasil investigasi resmi,” tegas Chandra.

Pernyataan tersebut menjadi penting karena pemerintah belum dapat memastikan apakah keluhan kesehatan para siswa benar-benar disebabkan oleh makanan MBG sebelum hasil pemeriksaan laboratorium dan investigasi selesai.

Belanja Tidak Terduga Disiapkan

Pemkab Pati menyatakan pembiayaan penanganan kondisi darurat dapat menggunakan belanja tidak terduga karena kasus tersebut telah dikategorikan sebagai KLB dan menyangkut keselamatan masyarakat.

Langkah tersebut menunjukkan pemerintah daerah menempatkan penanganan korban sebagai prioritas tanpa menunggu proses administrasi yang berpotensi memperlambat pelayanan kesehatan.

Kasus dugaan keracunan massal ini kini menjadi perhatian serius karena menyangkut pelaksanaan program MBG yang dirancang sebagai salah satu program prioritas pemerintah.

Di tengah proses penyembuhan ratusan siswa, perhatian berikutnya tertuju pada hasil pemeriksaan laboratorium dan investigasi menyeluruh untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi di balik insiden tersebut.

Pemerintah Kabupaten Pati menyatakan akan terus mengawal penanganan korban hingga tuntas sekaligus mengevaluasi mekanisme distribusi dan keamanan pangan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

Komentar