JurnalPatroliNews | Bandung — Polemik dugaan pelecehan seksual dan penganiayaan yang menyeret nama Wakil Bupati Sumedang Fajar Aldila memasuki babak baru. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) memastikan akan turun langsung menemui sejumlah pihak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk mencari gambaran utuh mengenai persoalan yang tengah menjadi perhatian publik.
Langkah tersebut diambil setelah pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum menghasilkan temuan yang dapat memastikan adanya peristiwa sebagaimana informasi yang beredar.
Dedi mengatakan dirinya telah meminta perkembangan pemeriksaan kepada Inspektorat. Namun, dari keterangan pihak-pihak yang telah diperiksa, tidak ada yang mengakui dugaan peristiwa tersebut benar-benar terjadi.
“Kalau kita berdasarkan investigasi yang ada di Inspektorat, nggak ada yang bisa diumumkan,” kata Dedi seusai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat, Jumat (11/9/2026).
Menurut Dedi, kondisi tersebut terjadi karena seluruh pihak yang diperiksa memberikan keterangan yang membantah adanya peristiwa sebagaimana dugaan yang beredar.
“Kenapa nggak ada yang bisa diumumkan? Semua pihak mengakui perbuatannya tidak pernah ada. Artinya semua pihak yang diperiksa oleh Inspektorat tidak ada satu pun yang mengakui peristiwa itu ada,” ujarnya.
Meski belum memperoleh konfirmasi yang menguatkan dugaan tersebut, Dedi tidak ingin polemik berhenti hanya pada hasil pemeriksaan administratif. Ia memilih melakukan pendekatan secara langsung dengan mendatangi Pemkab Sumedang.
Dedi menjadwalkan kunjungan tersebut pada Senin (14/9/2026). Dalam pertemuan itu, dia berencana berbicara secara langsung dengan Bupati Sumedang, Wakil Bupati Sumedang, istri Wakil Bupati, serta Sekretaris Daerah Sumedang.
“Saya nanti akan tanyanya Bupati, Wakil Bupati, istrinya, Sekdanya, akan saya tanya langsung,” kata Dedi.
Berbeda dengan pemeriksaan Inspektorat yang memiliki mekanisme formal, Dedi mengatakan dirinya akan menggunakan pendekatan personal untuk memahami duduk persoalan.
Ia ingin mendapatkan penjelasan langsung dari pihak-pihak terkait melalui percakapan yang lebih terbuka.
“Saya akan mengajak ngobrol sebagai orang tua pada anak-anaknya atau pada adik-adiknya, sehingga saya nanti bisa mendapatkan kesimpulannya secara langsung,” tuturnya.
Dedi juga menjelaskan alasan Pemprov Jabar sebelumnya menyerahkan pemeriksaan kepada Inspektorat. Menurutnya, pemeriksaan tersebut memang menjadi kewenangan lembaga terkait sehingga tidak tepat apabila gubernur langsung mengambil alih sejak awal.
“Kalau kemarin kan menugaskan Inspektorat karena memang tugasnya. Masa Gubernur langsung yang memeriksa kan nggak bagus,” ujarnya.
Meski demikian, Dedi menyadari isu tersebut masih menimbulkan perhatian luas. Karena itu, pertemuan langsung di Sumedang diharapkan dapat memberikan informasi tambahan sebelum pemerintah mengambil langkah berikutnya.
Kasus ini mencuat setelah beredar informasi mengenai dugaan pelecehan seksual dan penganiayaan terhadap seorang sekretaris pribadi berinisial R yang disebut-sebut melibatkan Fajar Aldila.
Informasi yang beredar menyebut dugaan peristiwa tersebut terjadi di rumah dinas Wakil Bupati Sumedang pada 17 Agustus 2026 dan kemudian ramai diperbincangkan di media sosial.
Namun hingga kini, berdasarkan keterangan Dedi, pemeriksaan Inspektorat belum menemukan pihak yang mengakui terjadinya peristiwa tersebut.
Pemprov Jawa Barat selanjutnya masih akan mendalami persoalan ini. Hasil komunikasi langsung Dedi dengan para pihak di Sumedang akan menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk menentukan langkah selanjutnya.
Komentar