JurnalPatroliNews | Manado — Perdebatan mengenai peran organisasi masyarakat sipil dalam mengawasi pemerintah kembali mengemuka. LSM Garda Timur Indonesia (GTI) menilai perbedaan pandangan antarorganisasi merupakan bagian dari dinamika demokrasi, tetapi kritik seharusnya disampaikan berdasarkan data dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ketua Umum DPP GTI, Fikri Alkatiri, menegaskan independensi LSM tidak dapat diukur dari kedekatan dengan pejabat atau pemerintah. Menurutnya, independensi justru terlihat dari keberanian menyampaikan kritik berdasarkan fakta lapangan, dokumen, serta informasi yang dapat diuji.
“Jangan karena ingin dipuji atau dianggap paling dekat dengan kepala dinas, kemudian LSM lain justru dijadikan sasaran. Kalau memang merasa paling benar dan paling objektif, mari kita buka semuanya secara terang-terangan,” tegas Fikri, kepada awak media, Senin (14/9/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan GTI di tengah perdebatan dengan LSM Rako terkait sikap dan fungsi kontrol sosial organisasi masyarakat sipil terhadap pemerintah.
GTI Siap Debat Terbuka
GTI menyatakan siap membuka ruang debat atau dialog publik bersama LSM Rako untuk membahas substansi persoalan yang menjadi perdebatan.
Fikri mengatakan forum terbuka dapat menjadi tempat untuk mempertemukan data, dokumen, dan argumentasi masing-masing pihak sehingga publik dapat menilai persoalan secara lebih objektif.
“Kami siap debat terbuka. Silakan bawa data, dokumen dan dasar argumentasinya. Kami juga akan membawa data yang kami miliki. Tidak perlu bermain opini. Publik berhak mengetahui siapa yang berbicara berdasarkan fakta dan siapa yang hanya membangun narasi,” katanya.
Menurut Fikri, perbedaan pendapat semestinya tidak diarahkan menjadi persaingan untuk menunjukkan siapa yang paling dekat dengan pemerintah, melainkan siapa yang mampu menyampaikan argumentasi berdasarkan fakta.
LSM Harus Independen
GTI juga menegaskan fungsi social control bukan berarti menjadi corong pemerintah. Namun, LSM juga dinilai tidak seharusnya otomatis bersikap berseberangan dengan pemerintah tanpa dasar yang jelas.
Fikri mengatakan organisasi masyarakat sipil harus menempatkan kepentingan masyarakat sebagai pijakan utama. Kebijakan pemerintah yang dinilai baik dan bermanfaat bagi masyarakat patut diapresiasi, sementara kebijakan yang bermasalah harus dikritisi.
“Kami tidak mencari pujian dari pejabat. Kami juga tidak membutuhkan perlindungan dari siapa pun. Kalau memang ada kekeliruan dari pihak pemerintah, kami kritik. Kalau ada kebijakan yang benar dan berpihak kepada masyarakat, kami apresiasi. Itu prinsip independensi,” tegasnya.
GTI turut mengingatkan agar kebebasan menyampaikan kritik tetap disertai tanggung jawab. Setiap tudingan di ruang publik, menurut Fikri, semestinya memiliki dasar yang dapat diuji secara faktual maupun hukum.
Karena itu, GTI membuka ruang dialog dengan LSM Rako dengan harapan perbedaan pandangan dapat dibahas secara terbuka, mengedepankan data, dokumen, fakta, dan kepentingan masyarakat, bukan sekadar perang opini.
Komentar