JurnalPatroliNews | Jakarta — Pemerintah diingatkan untuk tidak terus menambah tekanan terhadap kelas menengah yang selama ini masih menjadi salah satu kelompok penting dalam menopang konsumsi rumah tangga dan perputaran ekonomi.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Dipo Ramli, menilai tekanan terhadap kelas menengah dapat semakin berat apabila dibarengi dengan tambahan beban perpajakan dan kenaikan biaya hidup.
Pandangan tersebut disampaikan Dipo dalam podcast YouTube Hendri Satrio Official yang dikutip pada Rabu, 23 September 2026.
Menurut Dipo, kelas menengah memiliki ruang konsumsi yang relatif penting bagi aktivitas perekonomian. Karena itu, kebijakan yang semakin membebani kelompok tersebut dinilai berpotensi menekan konsumsi sekaligus mengurangi perputaran uang di masyarakat.
“Jadi kelas menengah ini dia enggak bisa ditekan terus. Dia enggak bisa ditekan terus dari pajak. Kan sempat ngomong misalnya mau pajakin makanan dan minuman, minuman manis gitu kan. Jadi ada saja lah pokoknya,” ujar Dipo.
Ia menjelaskan, kebijakan terhadap kelas menengah semestinya tidak hanya dihitung dari sisi tambahan penerimaan negara. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap konsumsi dan aktivitas pelaku usaha.
Dipo menyebut konsumsi masyarakat memiliki multiplier effect atau efek pengganda. Ketika masyarakat tetap berbelanja, aktivitas tersebut turut menggerakkan produsen, pedagang, pekerja hingga pemasok bahan baku.
“Jadi buat membetulkan Indonesia, gimana si kelas menengah ini yang harus digenjot. Kalau dia digenjot ada namanya efek pengganda, multiplier effect. Jadi dengan dia belanja, misalnya dia belanja baju, yang bikin baju jadi hidup. Yang bikin baju hidup, dia jadi beli bahan baku. Jadi ada banyak efeknya,” katanya.
Atas dasar itu, Dipo menilai stimulus yang secara langsung memperkuat kemampuan belanja masyarakat dapat menjadi salah satu opsi kebijakan.
“Nah, jadi solusi apa sih buat Indonesia? Menurut saya sih paling gampang ya, kalau mau, kasih cash saja langsung. Biar mereka belanja,” ujar Dipo.
Kelas Menengah Tak Hanya Pekerja Swasta
Dalam perbincangan tersebut, Hendri Satrio menyoroti persepsi bahwa kelompok kelas menengah hanya berasal dari kalangan pekerja swasta.
Menurut Hensa, sapaan Hendri Satrio, aparatur sipil negara (ASN) juga termasuk bagian dari kelompok kelas menengah yang ikut merasakan tekanan ekonomi.
“Kelas menengah itu kebanyakan kan ASN. Jadi jangan cuma disangka pegawai swasta doang, itu ASN-ASN juga kelas menengah. Jadi kalau mereka ditekan di kantor, ditekan juga di kehidupan nih, lama-lama bisa pecah,” ujar Hensa.
Dipo kemudian mengingatkan bahwa tekanan yang berkepanjangan terhadap kelas menengah tidak berhenti pada kelompok tersebut. Dampaknya, menurut dia, berpotensi merembet ke masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang lebih rendah.
Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena kelas menengah memiliki hubungan erat dengan konsumsi, kegiatan usaha dan pendapatan kelompok masyarakat lainnya.
“Saya khawatir bila ekonomi begini terus, tekanan kepada kelas menengah tidak berhenti. Dan tentunya kalau tekanan kelas menengah tidak berhenti, tekanan itu juga akan langsung masuk ke kelas bawahnya,” kata Dipo.
Menurut dia, persoalan daya beli kelas menengah pada akhirnya bukan hanya menyangkut kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menyentuh kesinambungan aktivitas ekonomi secara lebih luas.
Dipo pun menyampaikan kekhawatiran apabila tekanan ekonomi terhadap kelas menengah dan kelompok di bawahnya terus berlanjut tanpa ada upaya memperkuat daya beli.
“Kalau itu (tekanan terhadap kelas menengah dan bawah) terjadi, budaya amuk yang sudah lama tidur itu bisa saja bangkit. Dan kalau sudah bangkit, pemerintah pasti akan lebih repot ngurusin negara ini,” pungkas Dipo.
Komentar