JurnalPatroliNews | Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pesan tegas kepada jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam peringatan HUT ke-81 TNI. Di tengah penguatan organisasi dan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), Puan mengingatkan agar TNI tetap berpijak pada akar pengabdiannya, yakni rakyat.
Pesan tersebut disampaikan Puan saat menghadiri upacara parade HUT ke-81 TNI di Lapangan Prima, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (5/10/2026). Tahun ini peringatan HUT TNI mengusung tema “TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur.”
“Sebagai prajurit yang lahir dari rahim rakyat, TNI tidak boleh lupa akan akarnya, yaitu rakyat,” kata Puan.
Menurutnya, kekuatan pertahanan harus digunakan untuk melindungi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Karena itu, penguatan TNI tidak boleh dipisahkan dari tanggung jawab menjaga kepercayaan publik.
Modernisasi Pertahanan Harus Berjalan Bersama Profesionalisme
Puan menilai perkembangan situasi geopolitik dunia yang semakin dinamis menuntut TNI meningkatkan profesionalisme serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi.
Modernisasi pertahanan, menurutnya, bukan hanya persoalan menambah jumlah atau kecanggihan alutsista. Negara juga harus memastikan prajurit memiliki kemampuan untuk mengoperasikan, memelihara dan mempertahankan sistem pertahanan tersebut dalam jangka panjang.
“Situasi geopolitik global yang dinamis menuntut TNI untuk terus menjadi prajurit yang profesional, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi,” ujarnya.
Pesan tersebut menempatkan kesiapan sumber daya manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari modernisasi pertahanan. Persenjataan canggih tanpa prajurit yang terlatih dan sistem pemeliharaan yang kuat tidak akan menghasilkan kemampuan pertahanan yang optimal.
204 Satuan Baru Jadi Babak Baru TNI
Peringatan HUT ke-81 TNI tahun ini juga menjadi momentum perubahan besar dalam struktur organisasi pertahanan.
Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI, yang mencakup unsur Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Enam Kodam baru menjadi bagian dari restrukturisasi tersebut.
Untuk TNI AD, pembentukan satuan baru antara lain mencakup 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan dan tiga Batalyon Bantuan Tempur. Sementara TNI AL mendapat tambahan satu Brigade Infanteri Marinir dan empat batalyon marinir. Di lingkungan TNI AU dibentuk antara lain Divisi II Korpasgat, satu brigade Korpasgat, tiga batalyon Korpasgat, satu skadron pendidikan, dua skadron udara dan dua satuan radar.
Menurut Puan, tambahan kekuatan tersebut harus benar-benar memperkuat kemampuan TNI dalam menjaga kedaulatan sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat.
“Dengan berbagai satuan baru ini, kita berharap TNI dapat semakin kuat dalam menjaga rakyat serta kedaulatan NKRI,” ucapnya.
Jangan Sampai Penambahan Kekuatan Menjauhkan TNI dari Rakyat
Bertambahnya satuan dan modernisasi pertahanan membawa konsekuensi tanggung jawab yang semakin besar.
Puan menilai kedekatan TNI dengan masyarakat harus tetap dipelihara melalui pengabdian yang menghormati hukum, melindungi keselamatan warga dan menjaga kepercayaan publik.
Dengan demikian, ekspansi struktur pertahanan tidak semata-mata dilihat dari bertambahnya satuan, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat di wilayah penugasan.
TNI dituntut mampu menjaga kedaulatan negara sekaligus hadir ketika masyarakat menghadapi berbagai keadaan darurat.
Prajurit Juga Berperan Saat Bencana
Puan memberikan apresiasi kepada prajurit TNI yang selama ini terlibat membantu masyarakat ketika terjadi bencana maupun keadaan darurat.
Namun, ia menekankan bahwa dukungan terhadap tugas kemanusiaan membutuhkan koordinasi yang jelas dan dukungan pemerintah sesuai mandat penugasan. Dengan begitu, bantuan kepada masyarakat dapat berlangsung efektif tanpa mengganggu kesiapan pertahanan.
Keterlibatan prajurit dalam membantu masyarakat menjadi salah satu bentuk konkret hubungan antara TNI dan rakyat. Kehadiran personel di tengah bencana atau situasi krisis sekaligus memperlihatkan bahwa kekuatan pertahanan memiliki dimensi kemanusiaan yang tidak kalah penting.
Kesejahteraan Prajurit Jadi Perhatian
Di balik tuntutan profesionalisme dan kesiapan tempur, Puan juga mengingatkan pentingnya kesejahteraan prajurit dan keluarga mereka.
Menurutnya, negara perlu memastikan pelayanan kesehatan, dukungan keluarga, pendidikan, latihan serta pemeliharaan kemampuan prajurit mendapatkan perhatian yang memadai.
“Kepastian kesejahteraan, pelayanan kesehatan, dan dukungan bagi keluarga merupakan bagian dari tanggung jawab negara terhadap mereka yang menjalankan pengabdian,” jelas Puan.
Puan menilai investasi pertahanan tidak berhenti pada pembelian atau pembangunan alutsista. Kualitas manusia yang mengoperasikan sistem pertahanan juga merupakan investasi strategis negara.
Kekuatan TNI Diukur dari Manfaatnya bagi Negara
Pesan Puan pada HUT ke-81 TNI datang ketika organisasi pertahanan Indonesia sedang memasuki fase penguatan besar-besaran.
Struktur komando diperluas, satuan baru dibentuk, dan modernisasi pertahanan terus didorong. Namun, semua itu pada akhirnya akan diuji oleh satu pertanyaan mendasar: seberapa besar kekuatan tersebut mampu melindungi bangsa dan memberikan rasa aman bagi rakyat?
Karena itu, Puan menempatkan hubungan TNI dengan rakyat sebagai fondasi yang tidak boleh hilang di tengah perubahan organisasi dan teknologi pertahanan.
“TNI kuat” bukan hanya berarti memiliki lebih banyak satuan atau alutsista yang semakin modern. Kekuatan itu juga harus tercermin dalam profesionalisme prajurit, kepatuhan terhadap hukum, kemampuan menghadapi ancaman dan kesediaan hadir untuk masyarakat.
Pada HUT ke-81 TNI, pesan tersebut menjadi penegasan bahwa modernisasi pertahanan harus berjalan seiring dengan pengabdian kepada rakyat.
Komentar