JurnalPatroliNews – Jakarta – Penegakan hukum terhadap korporasi di sektor kehutanan memasuki babak baru. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan pembekuan izin disertai paksaan pemulihan ekosistem hutan terhadap enam perusahaan yang terkait dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pengumuman tersebut disampaikan Raja Juli di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10/2026), saat menghadiri Sidang Kabinet Paripurna. Penindakan ini menambah daftar perusahaan yang dikenai sanksi administratif oleh Kementerian Kehutanan menjadi 32 perusahaan yang tersebar di tujuh provinsi.
“Pada hari ini, kami umumkan kembali pembekuan disertai paksaan pemulihan ekosistem hutan terhadap enam perusahaan,” kata Raja Juli.
Ia menegaskan, langkah penegakan hukum tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Raja Juli, penindakan terhadap pelanggaran kehutanan harus berlaku bagi seluruh pihak tanpa membedakan skala pelaku, termasuk perusahaan yang memiliki konsesi luas.
“Jelas perintah Bapak Presiden bahwa penegakan hukum tidak boleh hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Tidak saja mengena kepada orang-orang kecil, petani-petani kecil, tetapi juga kepada korporasi,” ujarnya.
Dengan tambahan enam perusahaan tersebut, pemerintah memperkuat penindakan administratif di sektor kehutanan. Meski demikian, jenis sanksi yang diterapkan terhadap setiap perusahaan berbeda, bergantung pada tindakan administratif yang dikenakan.
Konsesi 32 Perusahaan Capai 1,93 Juta Hektare
Kementerian Kehutanan mencatat luas konsesi 32 perusahaan yang dikenai pembekuan izin, pencabutan izin, maupun paksaan pemulihan ekosistem mencapai 1.931.115 hektare.
“Jadi luas konsesi ya, yang kami berikan baik itu pembekuan, pencabutan, maupun paksaan pemulihan ekosistem seluas 1.931.115 hektare. Terhadap 32 konsesi,” kata Raja Juli.
Dari keseluruhan perusahaan tersebut, sebanyak 19 perusahaan dikenai pembekuan disertai paksaan pemulihan ekosistem, delapan perusahaan dikenai paksaan pemulihan ekosistem, dan lima perusahaan lainnya dicabut izinnya.
Sementara itu, total areal terbakar yang dikaitkan dengan 32 perusahaan tersebut tercatat mencapai 12.926,74 hektare.
Data tersebut menjadi bagian dari penanganan administratif pemerintah terhadap persoalan karhutla. Namun, penetapan tanggung jawab hukum masing-masing perusahaan tetap perlu merujuk pada hasil pemeriksaan dan proses penegakan hukum yang berlaku.
Enam Perusahaan yang Dikenai Pembekuan
Berikut enam perusahaan yang diumumkan Kementerian Kehutanan menerima sanksi pembekuan disertai paksaan pemulihan ekosistem hutan pada 2026:
- PT Hasil Kalimantan Jaya — berlokasi di Gunung Mas, dengan luas konsesi 36.745 hektare dan areal terbakar 4.803 hektare.
- PT Taiyoung Engreen — berlokasi di Gunung Mas, dengan luas konsesi 59.810 hektare dan areal terbakar 1.049 hektare.
- PT Hutan Produksi Lestari — berlokasi di Kapuas, dengan luas konsesi 10.050 hektare dan areal terbakar 718 hektare.
- PT Ramang Agro Lestari — berlokasi di Pulang Pisau dan Kapuas, dengan luas konsesi 13.580 hektare dan areal terbakar 420 hektare.
- PT Puspa Warna Cemerlang — berlokasi di Gunung Mas, dengan luas konsesi 12.920 hektare dan areal terbakar 348 hektare.
- PT Sinergi Hutan Sejati — berlokasi di Barito Utara, Barito Selatan, dan Kapuas, dengan luas konsesi 68.286 hektare dan areal terbakar 193 hektare.
Pemberian sanksi tersebut mencakup pembekuan izin yang disertai kewajiban pemulihan ekosistem. Pelaksanaan pemulihan menjadi aspek penting dalam penanganan dampak kebakaran, selain penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran yang ditemukan.
Peluang Proses Pidana Tetap Terbuka
Raja Juli menegaskan, sanksi administratif tidak otomatis menghentikan kemungkinan penanganan perkara melalui jalur pidana. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran yang memenuhi unsur hukum, perusahaan terkait dapat diproses lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Sementara itu, kami juga tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan-perusahaan ini juga akan berproses secara pidana apabila memang ada indikasi ke arah sana,” katanya.
Untuk memperkuat penanganan perkara, Raja Juli mengungkapkan telah berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Koordinasi tersebut diarahkan untuk menyelaraskan penanganan kasus karhutla antara Kementerian Kehutanan dan kepolisian.
Menurut Raja Juli, terdapat 120 kasus yang sedang berproses di Kementerian Kehutanan dan direncanakan menjadi bagian dari pembahasan lanjutan bersama aparat kepolisian.
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan juga dijadwalkan bertemu dengan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri untuk mencocokkan data perkara. Langkah ini diperlukan guna mengidentifikasi kasus yang ditangani secara terpisah serta perkara yang memungkinkan ditangani melalui sinergi kedua institusi.
“Pendek kata, penegakan hukum merupakan salah satu yang sangat penting dalam penanganan karhutla pada tahun ini,” pungkas Raja Juli.
Penindakan terhadap puluhan perusahaan tersebut menempatkan pengawasan konsesi, pemulihan ekosistem, dan koordinasi penegakan hukum sebagai bagian penting dari upaya pemerintah menangani karhutla. Efektivitas kebijakan ini selanjutnya akan ditentukan oleh pelaksanaan pemulihan di lapangan, hasil pemeriksaan setiap perkara, dan konsistensi penegakan hukum terhadap seluruh pihak yang terbukti melanggar ketentuan.
Komentar