JurnalPatroliNews – Jakarta – Presiden Prabowo Subianto merespons kritik yang menyebut Kabinet Merah Putih terlalu gemuk dan berpotensi tidak efisien. Ia meminta ukuran kabinet Indonesia dilihat dengan mempertimbangkan luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani pemerintah.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Halaman Tengah Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
“Kita dituduh kabinet gemuk ya kan. Tidak efisien,” kata Prabowo.
Ia kemudian membandingkan Indonesia dengan Eropa yang terdiri atas banyak negara dengan pemerintahan masing-masing. Menurut Prabowo, besarnya wilayah dan jumlah penduduk Indonesia menjadi pertimbangan dalam mengelola pemerintahan di tingkat nasional.
“Tapi saudara-saudara, saya ingatkan negara kita hampir 300 juta. Negara kita fisiknya sebesar Eropa. Eropa itu, 30 negara. Ada 30 kabinet. Ada 30 Menteri Keuangan. Ada 30 Panglima TNI. Ada 30 Jaksa Agung. Ada 30 Kapolri,” ujarnya.
Prabowo menegaskan bahwa Indonesia hanya memiliki satu pemerintahan pusat yang bertanggung jawab mengelola negara dengan wilayah luas dan penduduk hampir 300 juta jiwa.
“Indonesia satu kabinet saudara-saudara. Mana yang, mana yang tidak efisien? Mana yang tidak efisien?” kata Prabowo.
Pernyataan tersebut menjadi tanggapan Prabowo terhadap kritik mengenai ukuran kabinetnya. Namun, penilaian efisiensi pemerintahan juga dapat dilihat dari aspek lain, seperti efektivitas koordinasi, pembagian kewenangan, penggunaan anggaran, serta hasil kebijakan yang dirasakan masyarakat.
Prabowo Sebut Koalisi Besar untuk Merangkul Banyak Kekuatan
Selain menanggapi kritik mengenai ukuran kabinet, Prabowo menjelaskan alasan di balik besarnya koalisi pemerintahan. Ia mengatakan, banyaknya kekuatan politik yang dirangkul dimaksudkan untuk membangun kerja sama dalam memperbaiki kehidupan masyarakat.
“Koalisi kita besar, benar karena saya ingin sebanyak mungkin kekuatan bersatu untuk menjalankan perbaikan kehidupan rakyat kita,” ujar Prabowo.
Menurutnya, dinamika politik di negara sebesar Indonesia tidak terlepas dari persaingan untuk mendapatkan posisi yang jumlahnya terbatas. Meski demikian, ia menyatakan tidak ingin terus memperpanjang persoalan politik yang telah berlalu.
“Negara sebesar kita dinamika politik sebesar kita pasti persaingannya, keras kursi terbatas. Kok ada yang senyum ya?” lanjutnya.
Prabowo kemudian melontarkan kelakar mengenai terbatasnya jabatan dalam pemerintahan, termasuk posisi presiden yang hanya satu.
“Pemimpin partai ini sadar kursi terbatas. Presiden hanya satu,” ujarnya.
Pernyataan itu disampaikan dalam konteks dinamika politik dan upaya membangun koalisi besar untuk mendukung jalannya pemerintahan.
Prabowo Singgung Kekompakan Pemerintah Tangani Bencana
Dalam arahannya, Prabowo juga menyinggung kerja sama jajaran pemerintah dalam menghadapi berbagai bencana yang terjadi di Indonesia.
Ia mencontohkan pengerahan unsur pemerintah dalam menangani bencana di wilayah Sumatera bagian utara, gempa bumi, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Dan kita mampu mengendalikan ada bencana alam, kita hadapi. Sumatera bagian utara kemarin habis-habisan kita turun. Gempa bumi, apa itu Krakatau, Karhutla kita kompak kita hadapi,” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, penanganan berbagai persoalan tersebut membutuhkan kerja bersama di antara unsur pemerintah. Koordinasi lintas instansi menjadi bagian penting dalam menghadapi situasi darurat dan memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.
Di sisi lain, efektivitas penanganan bencana tetap perlu dinilai berdasarkan kesiapan, kecepatan respons, koordinasi petugas, serta hasil penanganan di lapangan.
Efisiensi Kabinet Jadi Perhatian Publik
Pernyataan Prabowo kembali menempatkan ukuran Kabinet Merah Putih dan efektivitas pemerintahan sebagai bahan perbincangan publik.
Perbandingan dengan Eropa yang disampaikan Presiden menekankan perbedaan struktur pemerintahan Indonesia dengan kawasan yang terdiri atas banyak negara. Sementara itu, penilaian efisiensi kabinet juga berkaitan dengan kemampuan setiap kementerian menjalankan mandatnya tanpa tumpang tindih tugas dan pemborosan sumber daya.
Dengan koalisi yang besar, tantangan pemerintah adalah memastikan koordinasi antarkementerian berjalan efektif, penggunaan anggaran tetap terukur, dan program pemerintah menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ukuran kabinet pada akhirnya menjadi salah satu aspek dalam menilai tata kelola pemerintahan. Efisiensi juga perlu dilihat dari kinerja, kualitas pelayanan publik, serta hasil kebijakan yang dicapai.
Komentar