JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berharap anggaran sekitar Rp9 triliun untuk pemulihan pascabencana di Sumatera yang belum terserap pada 2026 dapat dialihkan ke tahun anggaran 2027.
Usulan tersebut disampaikan Tito dalam rapat koordinasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2026).
Tito menjelaskan, anggaran sekitar Rp9 triliun itu telah memiliki peruntukan untuk sejumlah program pemulihan di wilayah terdampak. Namun, proses penyiapan dokumen dan pengadaan dinilai membutuhkan waktu sehingga sejumlah kegiatan berisiko tidak selesai apabila tetap dipaksakan pada akhir 2026.
Proses Dokumen dan Lelang Membutuhkan Waktu
Menurut Tito, tahapan administrasi dan pengadaan menjadi salah satu kendala dalam merealisasikan anggaran pemulihan sesuai jadwal. Proses penyiapan dokumen, pemenuhan persyaratan, hingga lelang dapat memakan waktu berbulan-bulan.
“Di Kementerian Keuangan kan ada pembahasan dokumen, ada persyaratan dokumen, mana titik yang mau dikerjakan secara detail. Nah, proses ini yang hampir dua bulan, belum lagi lelang. Lelangnya itu bisa ada yang sampai dua bulan seperti di PKP, Juni lelangnya baru golnya September,” terang Tito.
Ia menilai, apabila seluruh kegiatan yang direncanakan untuk 2026 dipaksakan berjalan hingga akhir tahun, sebagian proyek dikhawatirkan tidak dapat diselesaikan tepat waktu.
Kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan konsekuensi bagi kontraktor apabila pekerjaan tidak selesai sesuai ketentuan kontrak.
“Sehingga kalau dikerjakan dipaksakan semua yang direncanakan di 2026, diperkirakan enggak akan bisa diselesaikan sampai akhir tahun. Kalau enggak selesai akhir tahun, maka kena penalti dan itu akan memberatkan kontraktor,” ungkapnya.
Tito Berharap Anggaran Rp9 Triliun Tidak Hangus
Atas pertimbangan tersebut, Tito berharap anggaran sekitar Rp9 triliun tidak hangus hanya karena kegiatan pemulihan belum dapat direalisasikan sepenuhnya pada 2026.
Ia menyebut, dana tersebut telah memiliki rincian peruntukan untuk berbagai kebutuhan pemulihan, termasuk pembangunan jalan, rumah, tambak, dan sawah di wilayah terdampak bencana.
“Harapan kita, harapan kami, anggaran yang Rp9 triliun itu jangan sampai hangus. Karena itu sudah ada jelas titiknya, buat jalan ini, buat rumah ini, buat tambak ini, buat sawah ini. Kalau dihanguskan, maka programnya hangus, enggak ada yang ngerjakan, nanti problemnya ada di lapangan,” kata Tito.
Menurutnya, keberlanjutan anggaran penting agar program rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah direncanakan tetap dapat dilaksanakan. Penundaan tanpa kepastian pendanaan dikhawatirkan memperlambat pemulihan kehidupan masyarakat terdampak.
Meski demikian, pengalihan anggaran ke tahun berikutnya memerlukan proses dan persetujuan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan negara.
Total Anggaran Pemulihan Diusulkan Menjadi Rp42 Triliun
Tito berharap anggaran Rp9 triliun yang belum terserap dapat dibawa ke tahun anggaran 2027 atau carry over, kemudian digabungkan dengan program yang memang telah direncanakan untuk tahun tersebut.
Ia menyebut, anggaran program pemulihan yang telah direncanakan untuk 2027 mencapai sekitar Rp33 triliun. Jika usulan pengalihan Rp9 triliun terealisasi, total anggaran pemulihan yang tersedia pada 2027 dapat mencapai sekitar Rp42 triliun.
“Sehingga masyarakat yang terdampak itu nanti yang mungkin akan bereaksi. Jadi harapan kami, yang Rp9 triliun untuk yang udah jelas rincian programnya itu di-carry over atau diluncurkan ke tahun 2027 bersama dengan yang program yang memang sudah ada sebanyak Rp33 triliun, totalnya Rp42 triliun,” pungkasnya.
Usulan tersebut ditujukan agar program pemulihan tidak terhenti akibat kendala waktu pelaksanaan anggaran. Keberlanjutan pendanaan diharapkan dapat mendukung pembangunan kembali infrastruktur dan pemulihan mata pencaharian masyarakat di wilayah terdampak.
Dengan demikian, perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada kepastian pelaksanaan program, ketepatan sasaran, dan manfaat nyata bagi warga yang masih menjalani proses pemulihan pascabencana.
Komentar