JurnalPatroliNews | Miangas, Sulawesi Utara — Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meninjau pengamanan wilayah perbatasan sekaligus mengevaluasi pembangunan infrastruktur di Pulau Miangas, Sulawesi Utara, Kamis (22/10/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Pulau Terluar dan Perbatasan. Dalam kegiatan itu, Maruli juga menjalankan tugasnya sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT), sebagaimana disebutkan dalam keterangan Pusat Penerangan TNI (Puspen TNI).
Sejumlah lokasi menjadi sasaran peninjauan, mulai dari titik nol Miangas, kondisi jalan desa, revitalisasi SMP Nanusa, pembangunan sumur bor, hingga Pos Pengamanan Perbatasan (Pos Pamtas) Miangas.
Selain memeriksa kondisi infrastruktur dan fasilitas pengamanan, Maruli juga berinteraksi dengan masyarakat serta para siswa. Pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi dan mengidentifikasi kebutuhan warga di wilayah perbatasan.
Di hadapan awak media, Maruli mengatakan bahwa sejumlah hal masih perlu dibahas untuk memastikan program pembangunan di Miangas dapat berlanjut. Ia juga berupaya menghimpun berbagai kendala yang dihadapi agar dapat dirumuskan langkah penyelesaiannya.
“Saya kira ada beberapa hal yang mungkin nanti kita perlu diskusikan supaya semua program itu bisa berlanjut. Nah, sementara ini saya cari, mengumpulkan apa kira-kira permasalahan-permasalahannya, nanti kita cari ide-ide apa yang kita bisa lakukan,” ucap Maruli.
Evaluasi Pengamanan dan Pembangunan Wilayah Perbatasan
Peninjauan tersebut menjadi bagian dari upaya mengidentifikasi kebutuhan serta hambatan dalam pelaksanaan pengamanan dan pembangunan di Pulau Miangas, yang merupakan salah satu wilayah terdepan Indonesia.
Keberadaan infrastruktur dasar, fasilitas pendidikan, sumber air bersih, serta pos pengamanan menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas masyarakat sekaligus menunjang pelaksanaan tugas aparat di wilayah perbatasan.
Melalui koordinasi antara TNI dan instansi terkait, evaluasi ini diharapkan dapat membantu menentukan prioritas penanganan permasalahan serta menjaga keberlanjutan program pembangunan.
Pemerintah dan pihak terkait diharapkan dapat terus memperkuat sinergi agar pengamanan wilayah perbatasan berjalan optimal, kebutuhan dasar masyarakat mendapat perhatian, dan pembangunan di Pulau Miangas memberikan manfaat nyata bagi warga.
Peninjauan tersebut juga menegaskan pentingnya melihat kondisi lapangan secara langsung sebagai dasar untuk mengidentifikasi persoalan dan merumuskan langkah tindak lanjut di wilayah terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Komentar