JurnalPatroliNews | Surabaya – Pelatihan kerja anak muda menjadi salah satu fokus Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam memperluas kesempatan kerja dan mendorong kemandirian ekonomi generasi muda. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menegaskan, pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri harus diikuti akses terhadap pekerjaan layak agar generasi muda memiliki kesempatan meningkatkan kesejahteraan.
Pesan tersebut disampaikan Afriansyah saat menjadi narasumber Kuliah Umum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga bertajuk “Refleksi Sumpah Pemuda ke-98: Pendidikan Gratis dan Akses Kerja sebagai Jalan Memutus Kemiskinan” di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (28/10/2026).
Menurut Afriansyah, peningkatan keterampilan dan perluasan akses kerja merupakan dua hal yang saling berkaitan. Generasi muda tidak cukup hanya memiliki pengetahuan dari pendidikan formal, tetapi juga perlu menguasai kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
Ketersediaan kesempatan kerja yang layak juga diperlukan agar keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan dapat dimanfaatkan secara produktif. Dengan demikian, generasi muda diharapkan mampu membangun kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidupnya.
Kemnaker Perkuat Pelatihan Vokasi di BLK
Salah satu upaya mempersiapkan generasi muda memasuki dunia kerja dilakukan melalui pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK).
Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan keterampilan praktis, memberikan kesempatan pelatihan ulang atau reskilling, serta memperkuat kompetensi melalui sertifikasi sesuai kebutuhan pekerjaan.
Afriansyah berharap pelatihan kerja dapat diakses secara terbuka sehingga lebih banyak masyarakat, khususnya generasi muda, memiliki kesempatan meningkatkan kemampuan dan kesiapan memasuki pasar kerja.
“Kami harapkan dengan pelatihan yang dapat diakses secara terbuka dapat meningkatkan keterampilan dan kompetensi yang selaras dengan dunia industri,” kata Afriansyah.
Pelatihan vokasi menjadi salah satu jalur untuk mempertemukan kebutuhan tenaga kerja dengan kompetensi yang dibutuhkan perusahaan. Melalui pembelajaran yang lebih praktis, peserta diharapkan memperoleh bekal yang relevan dengan bidang pekerjaan yang dituju.
Selain keterampilan teknis, pengembangan kompetensi juga perlu mempertimbangkan standar profesi dan kebutuhan industri yang terus berkembang. Karena itu, materi pelatihan harus dievaluasi secara berkala agar tetap sesuai dengan perubahan kebutuhan dunia kerja.
Pelatihan Harus Sesuai dengan Kebutuhan Industri
Kesesuaian antara kompetensi lulusan pelatihan dan kebutuhan industri menjadi perhatian dalam kebijakan pengembangan tenaga kerja.
Kemnaker memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan dunia usaha untuk mendorong penyelarasan program pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja.
Kerja sama tersebut diharapkan dapat membantu mengidentifikasi keterampilan yang dibutuhkan industri, menyusun materi pelatihan yang relevan, serta membuka peluang bagi peserta untuk memperoleh pengalaman dan kesempatan kerja.
Keterlibatan dunia usaha juga penting dalam memberikan gambaran mengenai standar kompetensi yang dibutuhkan dalam proses rekrutmen. Dengan demikian, pelatihan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian program, tetapi juga pada kesiapan peserta menjalankan pekerjaan secara profesional.
Di sisi lain, perguruan tinggi dapat berperan dalam memperkuat hubungan antara pendidikan, pengembangan keterampilan, dan kebutuhan dunia kerja. Sinergi ini diharapkan dapat membantu lulusan mempersiapkan diri menghadapi persaingan kerja.
Afriansyah menekankan bahwa upaya tersebut perlu dilaksanakan secara berkelanjutan agar generasi muda memiliki kompetensi yang relevan dan mampu beradaptasi dengan perkembangan industri.
Akses Informasi dan Penempatan Kerja Jadi Perhatian
Selain pelatihan, akses terhadap informasi pasar kerja dan layanan penempatan tenaga kerja juga menjadi bagian penting dalam memperluas kesempatan kerja.
Pencari kerja memerlukan informasi yang memadai mengenai lowongan, persyaratan kompetensi, dan peluang pekerjaan agar dapat menemukan posisi yang sesuai dengan kemampuan masing-masing.
Upaya memperluas akses tersebut didukung melalui penguatan standardisasi profesi, peningkatan produktivitas, dan kemitraan dengan dunia usaha.
Menurut Afriansyah, ketersediaan keterampilan harus diimbangi dengan akses menuju kesempatan kerja. Tanpa informasi dan layanan penempatan yang memadai, kompetensi yang dimiliki pencari kerja berisiko tidak tersalurkan secara optimal.
Karena itu, keterhubungan antara pelatihan, sertifikasi, informasi pasar kerja, dan penempatan tenaga kerja menjadi aspek yang perlu diperkuat.
Pendekatan tersebut diharapkan membantu pencari kerja, terutama mereka yang baru memasuki dunia profesional, untuk memahami kebutuhan perusahaan sekaligus mempersiapkan diri menghadapi proses seleksi.
Evaluasi Pelatihan Tidak Cukup Menghitung Peserta
Afriansyah juga menyoroti pentingnya evaluasi program pelatihan secara menyeluruh. Keberhasilan pelatihan tidak cukup diukur dari jumlah peserta yang mengikuti kegiatan atau sertifikat kompetensi yang diterbitkan.
Menurutnya, perkembangan lulusan setelah mengikuti pelatihan juga perlu dipantau, termasuk kemampuan mereka mendapatkan pekerjaan atau membangun usaha secara mandiri.
Penelusuran alumni atau tracer study dapat membantu mengetahui apakah keterampilan yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Masukan dari industri juga diperlukan untuk menilai relevansi materi pelatihan dan kompetensi yang dihasilkan.
Melalui evaluasi tersebut, penyelenggara pelatihan dapat mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki, mulai dari materi pembelajaran hingga metode pelatihan dan kerja sama dengan perusahaan.
Pendekatan berbasis hasil diharapkan membantu memastikan bahwa program pelatihan memberikan manfaat nyata bagi peserta. Dengan demikian, peningkatan kompetensi dapat dihubungkan dengan peluang kerja dan penguatan kemandirian ekonomi.
Kesempatan Kerja Harus Inklusif
Dalam kesempatan tersebut, Afriansyah menegaskan bahwa akses terhadap pelatihan dan pekerjaan layak perlu terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.
Kelompok yang perlu memperoleh perhatian mencakup pencari kerja pemula, pekerja aktif yang membutuhkan peningkatan keterampilan, kelompok rentan, serta penyandang disabilitas.
Prinsip inklusivitas diperlukan agar kesempatan pengembangan kompetensi tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Akses yang lebih luas juga membantu memperkuat partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi.
Penyediaan pelatihan dan layanan ketenagakerjaan perlu memperhatikan kebutuhan peserta yang beragam, termasuk aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan dukungan bagi kelompok yang menghadapi hambatan memasuki pasar kerja.
Menurut Afriansyah, perluasan akses harus berjalan bersama dengan upaya menjaga mutu, memastikan relevansi pelatihan, dan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak.
“Agenda besar ke depan bertumpu pada perluasan akses, penjagaan inklusivitas, pemastian relevansi, peningkatan mutu, penguatan kolaborasi, serta pengukuran dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat,” ujar Afriansyah.
Pelatihan dan Akses Kerja untuk Memutus Kemiskinan
Tema kuliah umum yang mengangkat pendidikan gratis dan akses kerja sebagai jalan memutus kemiskinan menegaskan keterkaitan antara pendidikan, keterampilan, dan kesempatan ekonomi.
Pendidikan dapat menjadi fondasi pengembangan pengetahuan, sementara pelatihan vokasi membantu peserta memperoleh keterampilan praktis yang dibutuhkan di dunia kerja. Namun, manfaatnya akan semakin besar apabila didukung kesempatan kerja yang layak dan akses terhadap pasar kerja.
Oleh karena itu, kerja sama pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha menjadi penting untuk membangun jalur pengembangan kompetensi yang lebih terarah.
Melalui penguatan pelatihan vokasi, akses informasi pekerjaan, sertifikasi, dan layanan penempatan tenaga kerja, Kemnaker mendorong agar generasi muda mempunyai peluang lebih luas untuk memasuki dunia kerja ataupun mengembangkan usaha secara mandiri.
Tantangan berikutnya adalah memastikan program tersebut berjalan sesuai kebutuhan industri dan menghasilkan manfaat yang dapat diukur. Keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh jumlah peserta pelatihan, tetapi juga oleh relevansi keterampilan, kesempatan memperoleh pekerjaan, dan peningkatan kesejahteraan setelah program selesai.
Pesan Wamenaker di Universitas Airlangga tersebut menekankan bahwa pelatihan dan akses kerja harus berjalan beriringan. Keduanya diharapkan menjadi bagian dari upaya memperluas kesempatan ekonomi dan membangun kemandirian generasi muda Indonesia.
Komentar