JurnalPatroliNews | Jakarta – Hilirisasi sawit koperasi menjadi salah satu fokus Kementerian Koperasi (Kemenkop) untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi yang dapat dinikmati langsung oleh petani kelapa sawit.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi agar tidak hanya mengelola perkebunan, tetapi juga masuk ke sektor pengolahan melalui pembangunan pabrik Crude Palm Oil (CPO) hingga kilang minyak goreng.
Dorongan tersebut disampaikan Ferry saat memberikan sambutan dalam Pertemuan Nasional Petani Kelapa Sawit Indonesia (PENAS) III dan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) di Jakarta, Rabu (28/10/2026).
Menurut Ferry, penguatan koperasi di sektor hilir diperlukan agar petani memiliki peluang lebih besar untuk menikmati nilai tambah dari industri sawit nasional.
“Melalui strategi penguatan ekonomi kerakyatan, Kemenkop mendorong koperasi agar tidak lagi berhenti pada pengelolaan kebun hulu, melainkan mandiri membangun pabrik Crude Palm Oil (CPO) hingga kilang minyak goreng sendiri,” ujar Ferry.
Ia menyoroti ketimpangan dalam rantai nilai industri sawit selama sekitar tiga dekade terakhir. Menurutnya, pengelolaan perkebunan berskala besar, pabrik CPO, hingga industri produk turunan seperti minyak goreng masih banyak dikuasai oleh korporasi besar.
Kondisi tersebut menjadi alasan bagi Kemenkop untuk memperluas pembinaan koperasi, dari pengelolaan kebun menuju kegiatan industri pengolahan dan pemasaran produk turunan kelapa sawit.
Koperasi Didorong Kuasai Industri Hilir Sawit
Selama ini, banyak petani sawit rakyat memperoleh pendapatan terutama dari penjualan tandan buah segar (TBS). Melalui penguatan hilirisasi, koperasi diharapkan dapat memperluas kegiatan usahanya hingga pengolahan hasil perkebunan.
Dengan memiliki atau mengelola pabrik CPO, koperasi berpeluang memperoleh manfaat ekonomi yang lebih luas dari hasil produksi anggotanya. Langkah tersebut juga diharapkan memperkuat posisi petani dalam rantai usaha sawit, meskipun hasilnya tetap bergantung pada pengelolaan usaha, pembiayaan, ketersediaan bahan baku, dan kondisi pasar.
Ferry menilai koperasi perlu mengonsolidasikan aset, lahan, dan potensi produksi agar mampu mengembangkan usaha dengan skala yang memadai.
Penguatan tersebut menjadi bagian dari strategi membangun ekonomi kerakyatan melalui keterlibatan petani dalam kegiatan produksi dan pengolahan, bukan hanya sebagai pemasok bahan baku.
Kemenkop juga mendorong pengembangan model usaha yang dapat direplikasi oleh koperasi di daerah lain yang memiliki potensi perkebunan sawit. Dengan demikian, pengembangan industri berbasis koperasi diharapkan tidak hanya bertumpu pada satu wilayah.
Pabrik CPO Musi Banyuasin Jadi Percontohan
Sebagai contoh, Ferry memaparkan pengembangan pabrik CPO berbasis koperasi di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Pabrik tersebut memiliki kapasitas pengolahan sekitar 60 ton per jam dan dijadikan model percontohan untuk mendorong koperasi sawit masuk ke industri pengolahan.
Pengembangan usaha ini menunjukkan bahwa koperasi berpotensi mengambil peran lebih besar dalam rantai produksi sawit, mulai dari pengelolaan perkebunan hingga pemrosesan hasil panen.
Model tersebut diharapkan dapat menjadi referensi bagi koperasi lain yang ingin memperluas kegiatan usahanya. Namun, penerapan di daerah lain tetap memerlukan perhitungan kelayakan usaha, ketersediaan pasokan TBS, kesiapan pengelola, serta dukungan pembiayaan dan pemasaran.
Kemenkop ingin agar potensi perkebunan yang dimiliki koperasi dapat dimanfaatkan secara terintegrasi. Dengan pengelolaan yang baik, koperasi memiliki peluang untuk memperkuat pendapatan usaha sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi bagi para anggotanya.
Target Koperasi Miliki Kilang Minyak Goreng
Selain mendorong pembangunan pabrik CPO, Ferry mengungkapkan target agar gerakan koperasi nasional dapat memiliki fasilitas pemurnian atau refinery minyak goreng pada 2027.
Rencana tersebut merupakan tahap lanjutan dari penguatan hilirisasi sawit. Setelah masuk ke pengolahan CPO, koperasi didorong mengembangkan produk jadi yang dapat dipasarkan langsung kepada konsumen.
Menurut Ferry, keberadaan jaringan distribusi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dapat menjadi salah satu saluran pemasaran bagi minyak goreng yang diproduksi koperasi.
“Jadi, pasarnya sudah punya, outlet-nya sudah punya. Kita bisa bayangkan ada puluhan ribu outlet Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang bisa menjual minyak goreng milik koperasi sendiri,” tegas Ferry.
Rencana integrasi produksi dan distribusi tersebut diharapkan membuka peluang bagi koperasi untuk memperluas pasar sekaligus membangun kegiatan usaha yang saling terhubung.
Meski demikian, target pembangunan fasilitas minyak goreng tersebut masih berupa rencana yang perlu ditindaklanjuti melalui persiapan teknis, pembiayaan, pengelolaan produksi, pemenuhan standar mutu, dan kepastian pasokan.
Jika dapat direalisasikan secara berkelanjutan, pengembangan usaha dari kebun hingga produk jadi berpotensi memperluas sumber pendapatan koperasi dan memperkuat perannya dalam perekonomian lokal.
Kemenkop Dorong Kemitraan dengan Agrinas Palma Nusantara
Selain pembangunan pabrik CPO dan rencana kilang minyak goreng, Kemenkop juga mendorong APKASINDO menjalin sinergi strategis dengan PT Agrinas Palma Nusantara melalui skema kemitraan plasma.
Ferry mendorong agar lahan yang berada dalam program penertiban kawasan hutan dan pengelolaannya diserahkan sesuai ketentuan dapat dikerjasamakan dengan koperasi di bawah naungan APKASINDO.
Kerja sama tersebut diharapkan memberi ruang lebih besar bagi petani untuk terlibat dalam pengelolaan perkebunan dan menikmati manfaat ekonomi dari kegiatan usaha sawit.
Melalui skema kemitraan, koperasi dapat berperan dalam mengonsolidasikan petani, mengelola usaha, serta memperkuat hubungan antara produksi perkebunan dan industri pengolahan.
Pelaksanaannya tetap memerlukan kejelasan status lahan, skema kerja sama, pembagian tanggung jawab, dan tata kelola agar kemitraan berjalan secara transparan serta memberikan manfaat bagi anggota koperasi.
Bappenas Tekankan Kekompakan Petani Sawit
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy turut menekankan pentingnya kekompakan petani dalam meningkatkan posisi tawar dan memperkuat hilirisasi sawit.
Menurutnya, petani plasma perlu menjaga solidaritas, termasuk dalam upaya menjaga stabilitas harga TBS di tingkat petani.
“Para petani plasma senantiasa menjaga solidaritas, termasuk dalam menjaga stabilisasi harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani agar tidak mudah tergiur menjual murah ke pihak luar,” ucap Rachmat.
Kekompakan petani menjadi salah satu unsur penting dalam mengonsolidasikan pasokan dan memperkuat posisi koperasi ketika menjalankan kegiatan ekonomi berskala lebih besar.
Penguatan organisasi petani juga dapat membantu membangun koordinasi dalam pemasaran hasil perkebunan, pengembangan usaha, dan penyusunan langkah bersama untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.
Hilirisasi sawit berbasis koperasi, dengan demikian, tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan fasilitas pengolahan, tetapi juga membutuhkan organisasi petani yang solid dan tata kelola usaha yang memadai.
APKASINDO Siap Menjembatani Petani dan Pemerintah
Ketua Dewan Pembina DPP APKASINDO, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, menegaskan komitmen organisasinya untuk menjalankan dua fungsi strategis.
Pertama, menjadi mitra pemerintah yang konstruktif dalam mengawal regulasi agar berpihak pada kepentingan petani. Kedua, menjadi jembatan yang efektif antara kepentingan petani, pengusaha, dan negara.
Pernyataan tersebut menegaskan peran organisasi petani dalam mempertemukan kebutuhan pelaku usaha di tingkat perkebunan dengan kebijakan pemerintah dan kepentingan industri.
Dalam pengembangan hilirisasi sawit, koordinasi di antara petani, koperasi, pemerintah, dan pelaku usaha diperlukan untuk memperkuat rantai pasok sekaligus memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Deputi Pengembangan Usaha Kemenkop Panel Barus, Ketua Dewan Pembina APKASINDO Moeldoko, serta Ketua Umum DPP APKASINDO Gulat M.E. Manurung.
Melalui penguatan hilirisasi sawit berbasis koperasi, Kemenkop mendorong agar petani tidak hanya menikmati hasil dari penjualan TBS, tetapi juga memiliki kesempatan berpartisipasi dalam pengolahan dan pemasaran produk turunannya.
Tantangan berikutnya adalah memastikan rencana tersebut dapat diwujudkan melalui model bisnis yang layak, pengelolaan koperasi yang profesional, dan distribusi manfaat ekonomi yang dapat dirasakan oleh para petani.
Komentar