JurnalPatroliNews | Jakarta – Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai bukan hanya berpotensi memicu perubahan dalam pemerintahan, tetapi juga dapat menggeser konfigurasi kekuatan politik nasional menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, melihat polemik mengenai posisi Gibran memiliki dimensi yang lebih luas daripada persoalan hukum dan ketatanegaraan. Di dalamnya terdapat pertarungan kepentingan partai politik, kalkulasi kekuasaan, serta kemungkinan perubahan hubungan politik antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo.
Menurut Arifki, apabila Gibran benar-benar kehilangan jabatan wakil presiden melalui mekanisme konstitusional, Prabowo berpeluang memperoleh ruang politik yang lebih leluasa untuk mengonsolidasikan pemerintahannya.
Situasi tersebut, dalam pandangannya, juga dapat mengurangi ketergantungan atau irisan kepentingan politik dengan Jokowi yang masih memiliki pengaruh, jaringan, dan modal elektoral tersendiri.
“Jika Gibran keluar dari pemerintahan, Prabowo berpeluang mengurangi bayang-bayang politik Jokowi. Ini bisa menjadi momentum bagi Prabowo untuk membangun komunikasi yang lebih luas dengan berbagai kekuatan politik, termasuk tokoh-tokoh senior seperti SBY dan Megawati, maupun para ketua umum partai politik untuk mempersiapkan konfigurasi politik 2029,” ujar Arifki kepada wartawan, Senin (9/11/2026).
Namun, Arifki mengingatkan bahwa perubahan posisi Gibran tidak otomatis menguntungkan Prabowo. Hilangnya Gibran dari lingkar pemerintahan justru berpotensi mengubah arah kritik publik yang selama ini banyak tertuju pada polemik Wakil Presiden.
Ia menyebut Gibran selama ini menjadi salah satu titik konsentrasi kritik terhadap pemerintahan Prabowo. Ketika isu tersebut tidak lagi melekat pada struktur kekuasaan, tekanan politik bisa lebih langsung diarahkan kepada presiden.
“Secara politik, Gibran ini bisa disebut sebagai samsak politik yang mahal bagi pemerintahan Prabowo. Banyak energi kritik dari masyarakat sipil maupun kelompok politik seperti PDIP, PKS, dan Demokrat terserap pada persoalan Gibran. Ketika Gibran tidak lagi berada di pemerintahan, bukan tidak mungkin tekanan politik justru akan lebih langsung diarahkan kepada Prabowo,” katanya.
Gibran dan Kalkulasi Partai Menuju 2029
Dimensi lain yang menjadi perhatian Arifki adalah posisi Gibran dalam persaingan politik jangka panjang. Dengan usia relatif muda, tingkat popularitas, serta keterkaitan politik dengan Jokowi, Gibran dinilai berpotensi menjadi salah satu figur yang diperhitungkan dalam kontestasi nasional mendatang.
Karena itu, partai-partai politik di parlemen disebut memiliki kepentingan untuk mencermati perkembangan polemik tersebut. Mereka tidak hanya mempertimbangkan persoalan hukum, tetapi juga dampak politik yang mungkin muncul apabila posisi wakil presiden mengalami perubahan.
“Partai-partai tentu memiliki perhitungan politik terhadap posisi Gibran. Mereka tidak ingin Gibran justru mendapatkan keuntungan politik dari sebuah krisis. Apalagi jika situasi tersebut membuat popularitas dan ruang manuver politiknya semakin besar menjelang 2029. Karena itu, persoalan Gibran tidak bisa hanya dibaca sebagai persoalan hukum, tetapi juga sebagai bagian dari persaingan memperebutkan masa depan kekuasaan,” jelasnya.
Arifki juga menyoroti sikap kritis sejumlah partai, termasuk PDIP dan Partai Demokrat, terhadap polemik persyaratan pendidikan Gibran. Menurut dia, dorongan agar persoalan tersebut dibahas melalui mekanisme DPR dapat memiliki implikasi politik yang lebih luas.
Pembahasan di parlemen, dalam analisisnya, berpotensi membuka ruang perdebatan mengenai konsekuensi ketatanegaraan sekaligus konfigurasi kekuasaan apabila terjadi perubahan pada posisi wakil presiden.
“Kalau sampai terjadi perubahan posisi wakil presiden, tentu akan muncul ruang kontestasi baru. Partai-partai politik memiliki kepentingan untuk ikut menentukan arah dan figur dalam konfigurasi kekuasaan berikutnya. Dalam politik, tidak ada ruang kekuasaan yang benar-benar kosong tanpa diperebutkan,” kata Arifki.
Potensi Oposisi Baru dan Dinamika Prabowo-Jokowi
Lebih jauh, Arifki menilai perubahan hubungan politik antara Prabowo dan Jokowi juga dapat membawa konsekuensi terhadap kehidupan demokrasi, khususnya dalam pembentukan kekuatan penyeimbang pemerintah.
Menurutnya, dinamika politik setelah pemilu belum sepenuhnya melahirkan oposisi yang konsisten. Hubungan sejumlah partai dengan pemerintah masih diwarnai kompromi dan akomodasi politik, sehingga fungsi pengawasan terhadap kekuasaan dinilai belum berjalan maksimal.
Dalam konteks tersebut, apabila hubungan Prabowo dan Jokowi mengalami keretakan terbuka, situasi itu berpotensi menciptakan ruang baru bagi kekuatan politik di luar pemerintahan untuk membangun poros penyeimbang.
“Bagi masyarakat sipil, pecahnya koalisi Prabowo-Jokowi justru bisa menjadi berkah karena membuka peluang lahirnya oposisi baru. Selama ini, fungsi oposisi belum maksimal dikelola oleh PDIP maupun kelompok politik lainnya yang terkadang masih menunjukkan sikap setengah hati terhadap pemerintah,” pungkasnya.
Meski demikian, wacana pemakzulan Gibran tetap harus ditempatkan dalam koridor hukum dan konstitusi. Perubahan jabatan wakil presiden tidak dapat terjadi hanya karena tekanan politik atau keputusan sepihak partai, melainkan harus mengikuti ketentuan UUD 1945 dan prosedur pemberhentian presiden atau wakil presiden.
Dengan demikian, polemik Gibran kini memperlihatkan dua dimensi yang saling berkelindan: pengujian terhadap mekanisme konstitusional dan pertarungan kepentingan politik menuju 2029. Apakah dinamika tersebut akan memperkuat posisi Prabowo atau justru meningkatkan tekanan terhadap pemerintahannya, masih bergantung pada perkembangan politik dan proses hukum yang berjalan.
Komentar