JurnalPatroliNews | JAKARTA – Penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia kembali mendapat perhatian. Dewan Pimpinan Nasional Badan Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (DPN BAKUMHAM-RI) meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak hanya mengungkap pelaksana di lapangan, tetapi juga menelusuri pihak yang diduga berada di balik perintah dan pengendalian aktivitas tersebut.
Desakan itu disampaikan Ketua Umum DPN BAKUMHAM-RI, B. Tantowi Saragi, S.H., M.Hum., CLA. Ia meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto beserta jajaran penyidik mengambil langkah hukum secara profesional, menyeluruh, dan transparan dalam menangani perkara yang menyangkut dugaan penyadapan terhadap kepala negara.
Menurut Tantowi, persoalan tersebut tidak dapat dipandang sebagai perkara akses informasi elektronik biasa. Apabila terbukti dilakukan tanpa kewenangan dan dasar hukum yang sah, tindakan penyadapan terhadap komunikasi pribadi seseorang berpotensi menimbulkan persoalan serius terkait perlindungan privasi, kepastian hukum, dan keamanan informasi negara.
Ia juga menilai pengungkapan perkara harus menjangkau seluruh rantai keterlibatan, mulai dari pihak yang melakukan tindakan teknis, pihak yang memberikan instruksi, hingga mereka yang diduga menerima dan memanfaatkan informasi hasil penyadapan.
Jangan Berhenti pada Penetapan Tersangka
BAKUMHAM-RI menilai salah satu aspek penting dalam penanganan perkara ini adalah keterbukaan mengenai konstruksi peristiwa dan penggunaan informasi yang diduga diperoleh melalui akses ilegal.
Tantowi meminta kepolisian menjelaskan perkembangan penyidikan kepada masyarakat secara proporsional agar tidak muncul ketidakjelasan maupun spekulasi mengenai siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana dugaan aktivitas tersebut dijalankan.
“Kami mendesak Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto agar proses hukum ini tidak berhenti pada penetapan tersangka awal saja, melainkan harus dibuka secara transparan kepada publik mengenai motif, tujuan, serta penggunaan data hasil penyadapan tersebut,” ujar B. Tantowi Saragi dalam keterangan persnya.
Ia menambahkan, kepemimpinan Kapolri yang baru diharapkan mampu memastikan proses penegakan hukum berjalan berdasarkan profesionalisme, independensi, dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
Bagi BAKUMHAM-RI, pengungkapan perkara tidak cukup hanya menjawab siapa yang melakukan tindakan, tetapi juga harus menjelaskan bagaimana dugaan pelanggaran tersebut dapat terjadi, siapa yang memiliki kewenangan mengakses informasi, serta untuk kepentingan apa data tersebut digunakan.
Perlindungan Saksi Menjadi Perhatian
Selain mendesak pengungkapan aktor intelektual, BAKUMHAM-RI menyoroti perlunya perlindungan terhadap saksi-saksi kunci yang dimintai keterangan dalam proses penyidikan.
Tantowi mengingatkan bahwa setiap saksi harus memperoleh jaminan keamanan dan kebebasan dalam memberikan keterangan. Tidak boleh ada tekanan, intimidasi, ataupun intervensi yang dapat memengaruhi proses pencarian fakta.
Menurutnya, keterangan saksi, pemeriksaan bukti elektronik, serta penelusuran alur akses dan pengelolaan data menjadi bagian penting untuk mengungkap secara utuh dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan informasi elektronik yang turut disorot dalam perkara tersebut.
Aspek pembuktian digital juga perlu mendapat perhatian serius. Penyidik dituntut memastikan setiap barang bukti elektronik diperiksa secara sah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam proses hukum.
BAKUMHAM-RI Nyatakan Siap Mengawal Perkara
Dalam keterangannya, DPN BAKUMHAM-RI menyebut Bareskrim Polri masih melakukan pendalaman penyidikan dan telah menetapkan sejumlah tersangka terkait dugaan penyadapan ilegal serta akses ilegal terhadap informasi elektronik.
Organisasi tersebut menyatakan akan terus memantau perkembangan penanganan perkara hingga memasuki proses persidangan.
Bagi BAKUMHAM-RI, perkara ini memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar penindakan terhadap individu. Penanganannya menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum, perlindungan hak konstitusional, serta kepastian bahwa kewenangan negara tidak digunakan di luar koridor hukum.
Pada akhirnya, ujian penegakan hukum dalam perkara ini terletak pada kemampuan penyidik mengungkap fakta secara menyeluruh, membuktikan setiap dugaan berdasarkan alat bukti yang sah, serta memastikan siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum.
Prinsip kesetaraan di hadapan hukum harus berlaku bagi semua pihak. Jabatan, pangkat, maupun kedudukan tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari proses hukum apabila ditemukan bukti keterlibatan.
Komentar