JurnalPatroliNews | Jakarta – Keterbukaan Informasi Publik Kemnaker tidak boleh berhenti pada pemenuhan kewajiban administratif. Transparansi harus memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, mudah diakses, serta dapat memanfaatkan berbagai program ketenagakerjaan yang disediakan pemerintah.
Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Cris Kuntadi, dalam Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
“Keterbukaan informasi bukan sekadar formalitas administratif atau pemenuhan daftar informasi publik. Bagian terpenting adalah akses informasi yang luas untuk masyarakat ikut berpartisipasi dan merasakan manfaat dari kebijakan ketenagakerjaan,” ujar Cris.
Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat di tengah perkembangan era digital. Hak publik untuk mengetahui program, layanan, serta kebijakan pelindungan tenaga kerja harus didukung informasi yang akurat, mudah dipahami, dan dapat dijangkau berbagai lapisan masyarakat.
Data Pelatihan Vokasi Catat 265 Ribu Pendaftar
Sebagai gambaran pemanfaatan program ketenagakerjaan, Cris memaparkan perkembangan Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) berdasarkan data per 30 Oktober 2026.
Program tersebut mencatat sebanyak 265.008 pendaftar. Dari jumlah itu, 157.458 peserta telah menyelesaikan pelatihan, termasuk 1.257 peserta penyandang disabilitas.
Sementara itu, tingkat penempatan kerja lulusan atau graduate placement rate tercatat mencapai 40,12 persen. Angka tersebut belum mencakup seluruh lulusan baru.
Data ini menjadi salah satu indikator untuk melihat perkembangan program pelatihan vokasi sekaligus pentingnya penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai akses pelatihan dan peluang kerja setelah mengikuti program.
Program Magang Nasional Libatkan Ribuan Penyelenggara
Selain pelatihan vokasi, Kemnaker juga menyampaikan perkembangan Program Pemagangan Nasional melalui MagangHub.
Berdasarkan data per 26 Oktober 2026, sebanyak 87.122 peserta telah ditetapkan mengikuti program tersebut. Dari jumlah itu, 81.530 peserta tercatat aktif.
Program MagangHub melibatkan 7.701 penyelenggara dan didukung 31.367 mentor.
Capaian tersebut menunjukkan besarnya keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaan program pemagangan. Karena itu, akses informasi mengenai persyaratan, proses seleksi, penyelenggara, hingga pelaksanaan program menjadi bagian penting agar masyarakat dapat mengikuti kesempatan yang tersedia secara tepat.
Pelayanan Informasi Diperkuat hingga Daerah
Cris menjelaskan, penguatan tata kelola informasi publik tidak hanya dilakukan di tingkat pusat, tetapi juga diperluas hingga Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemnaker di daerah.
Upaya tersebut dilaksanakan melalui pembinaan, bimbingan teknis, kunjungan langsung atau visitasi, serta monitoring dan evaluasi internal. Langkah ini ditujukan untuk memastikan standar pelayanan informasi publik diterapkan secara merata.
Kemnaker juga menindaklanjuti permohonan informasi dan pengaduan masyarakat sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas instansi.
Menurut Cris, pelayanan informasi yang baik harus mampu menjawab kebutuhan publik, bukan sekadar menyediakan dokumen atau memenuhi prosedur birokrasi.
“Kami ingin memastikan kehadiran pemerintah melalui berbagai program ketenagakerjaan dapat diketahui, dipahami, diakses, dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat luas,” pungkasnya.
Transparansi Harus Sejalan dengan Akuntabilitas Program
Penguatan keterbukaan informasi publik menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam sektor ketenagakerjaan, informasi mengenai pelatihan, pemagangan, penempatan kerja, dan pelindungan pekerja memiliki dampak langsung terhadap kesempatan masyarakat meningkatkan kompetensi dan memperoleh pekerjaan.
Karena itu, keterbukaan informasi perlu berjalan seiring dengan penyampaian data yang akurat, pembaruan informasi secara berkala, serta mekanisme pengaduan yang dapat diakses publik.
Dengan pendekatan tersebut, transparansi tidak hanya menjadi indikator kepatuhan institusi, tetapi juga instrumen untuk memastikan program ketenagakerjaan benar-benar diketahui dan dapat dimanfaatkan masyarakat.
Komentar