JurnalPatroliNews | Jakarta – Presiden Prabowo Subianto meminta penguatan kesiapsiagaan nasional menghadapi potensi bencana, khususnya banjir yang masih melanda sejumlah wilayah Indonesia. Salah satu perhatian utama Presiden adalah memastikan ketersediaan perlengkapan darurat agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat ketika kondisi memburuk.
Arahan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026), setelah menerima laporan perkembangan bencana dan kesiapan sarana penanggulangan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Kepala BNPB Kristomei Sianturi melaporkan, dalam periode 24 Oktober hingga 8 November 2026, banjir telah melanda 12 kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, tujuh wilayah dilaporkan telah surut, sedangkan lima kabupaten masih membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Kelima wilayah itu meliputi Kabupaten Pidie Jaya di Aceh; Langkat, Deli Serdang, dan Serdang Bedagai di Sumatra Utara; serta Lumajang di Jawa Timur.
“Kelima wilayah ini mencakup 22 kecamatan dan 11.404 kepala keluarga. Dampak terbesar itu terjadi di Kabupaten Pidie Jaya dengan 4.969 kepala keluarga yang terdampak, kemudian disusul dengan Kabupaten Langkat dengan 3.157 kepala keluarga,” ujar Kristomei.
Stok Tenda, Genset hingga Perahu Karet Diminta Ditambah
Menghadapi potensi bencana lanjutan, Prabowo meminta BNPB memperkuat persediaan peralatan dan perlengkapan pendukung penanganan keadaan darurat.
Sejumlah kebutuhan yang menjadi perhatian meliputi tempat tidur lipat atau velbed, tenda pengungsian, generator listrik (genset), perahu karet, selimut, hingga alat pemurni air (water purifier).
Perlengkapan tersebut dinilai penting untuk mendukung kebutuhan dasar masyarakat ketika bencana terjadi, terutama di wilayah yang akses transportasi dan layanan publiknya terganggu.
“Bapak Presiden memberikan arahan untuk memperbanyak seperti velbed, tenda dan genset dalam rangka mengantisipasi apabila terjadi bencana di wilayah Indonesia termasuk perahu karet, tenda, selimut, water purifier dan sebagainya,” kata Kepala BNPB.
Arahan tersebut menunjukkan bahwa kesiapan pemerintah tidak hanya diarahkan pada penanganan setelah bencana terjadi, tetapi juga pada penguatan logistik dan sarana pendukung sebelum keadaan darurat berlangsung.
Pemetaan Risiko di Enam Provinsi
Dalam rapat tersebut, BNPB juga menyampaikan hasil pemetaan potensi bencana hingga 11 November 2026. Hasil pemantauan menunjukkan terdapat tiga kecamatan berstatus awas dan 74 kecamatan berstatus siaga yang tersebar di enam provinsi.
Tiga wilayah dengan status awas berada di Kabupaten Aceh Barat, Aceh Barat Daya, dan Aceh Tengah.
Pemetaan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan personel maupun perlengkapan di daerah yang memiliki potensi risiko lebih tinggi.
Selain banjir, BNPB turut memantau sejumlah kejadian bencana lainnya, mulai dari gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, cuaca ekstrem di beberapa daerah, hingga tanah longsor di Kabupaten Badung, Bali.
Pemantauan aktivitas gunung api juga terus dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan kondisi di kawasan rawan bencana.
Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Hujan
Penguatan stok perlengkapan darurat dan pemantauan risiko menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah menghadapi meningkatnya potensi bencana hidrometeorologi selama periode musim hujan.
Ketersediaan tenda, tempat tidur lipat, genset, perahu karet, selimut, dan alat pemurni air diharapkan dapat mempercepat respons ketika masyarakat harus dievakuasi atau membutuhkan bantuan darurat.
Dengan arahan tersebut, BNPB dan instansi terkait diharapkan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah agar kebutuhan logistik, personel, serta sarana penanggulangan dapat tersedia sesuai tingkat risiko di masing-masing wilayah.
Langkah antisipasi ini menjadi penting agar penanganan bencana tidak hanya berfokus pada tanggap darurat, tetapi juga mampu mengurangi dampak terhadap keselamatan dan kehidupan masyarakat.
Komentar