JurnalPatroliNews | Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Rabu malam (11/11/2026). Namun, dalam agenda tersebut, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak terlihat mendampingi Presiden, di tengah menguatnya kabar pengunduran dirinya dari jabatan orang nomor dua di Indonesia.
Berdasarkan pantauan di lokasi, Prabowo tiba mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam dengan menumpangi kendaraan Maung putih. Kedatangan Presiden disambut langsung Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.
Keduanya kemudian berjalan bersama memasuki NasDem Tower. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad turut terlihat mengikuti kedatangan Presiden.
Ketidakhadiran Gibran dalam perayaan politik tersebut menjadi perhatian karena berlangsung hanya beberapa jam setelah muncul kabar bahwa Wakil Presiden telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Prabowo di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Budi Arie Benarkan Kabar Penyerahan Surat
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan informasi mengenai pengunduran diri Gibran. Saat dikonfirmasi mengenai kabar tersebut, Budi Arie memberikan jawaban singkat.
“Betul,” kata Budi Arie.
Ia juga membenarkan bahwa penyampaian surat tersebut dilakukan secara langsung kepada Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu (11/11/2026).
Informasi itu menambah perkembangan baru dalam dinamika politik nasional setelah sehari sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dalam pertemuan dengan Presiden.
Prabowo Beri Saran, Gibran Ingin Tempuh Jalur Hukum
Menurut Prasetyo Hadi, pertemuan Prabowo dan Gibran berlangsung sekitar dua setengah jam di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan niat mundur di tengah dinamika politik dan persoalan hukum yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Prasetyo menjelaskan bahwa Prabowo memberikan sejumlah saran kepada Gibran. Namun, ia menegaskan Presiden tidak menyampaikan penolakan terhadap niat pengunduran diri tersebut.
Gibran sendiri mengungkapkan bahwa salah satu masukan Presiden adalah agar dirinya tetap memperjuangkan persoalan keabsahan dokumen pendidikan melalui jalur hukum.
“Tadi pagi, saya bertemu Presiden Prabowo. Pak Presiden sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberi saran dan masukan, salah satunya adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD-S1 dan sudah berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” ujar Gibran.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan dokumen pendidikan masih menjadi bagian penting dari dinamika yang melatarbelakangi keputusan politik Gibran.
Yusril Nilai Upaya Hukum Tidak Lagi Bermanfaat
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memberikan pandangan berbeda mengenai rencana Gibran memperjuangkan persoalan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.
Yusril menilai upaya tersebut tidak lagi memberikan manfaat hukum karena Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan final dengan materi perkara yang sama.
“Nggak ada gunanya. Karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final. Karena materinya materi yang sama,” tegas Yusril.
Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan pandangan mengenai kemungkinan langkah hukum lanjutan yang hendak ditempuh Gibran. Namun, penilaian Yusril tersebut merupakan pandangan hukum yang disampaikannya dan perlu dibedakan dari keputusan resmi lembaga peradilan mengenai permohonan yang mungkin diajukan.
Proses Konstitusional Masih Menjadi Penentu
Di tengah kabar penyerahan surat kepada Presiden, aspek penting yang perlu diperhatikan adalah mekanisme konstitusional pemberhentian Wakil Presiden.
Penyerahan surat kepada Presiden tidak dengan sendirinya berarti jabatan Wakil Presiden telah resmi kosong. Proses pengunduran diri harus mengikuti ketentuan konstitusi dan mekanisme kelembagaan yang berlaku, termasuk proses di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Yusril sebelumnya menjelaskan bahwa apabila pengunduran diri Wakil Presiden diproses, MPR akan menerima surat resmi dan menjalankan tahapan konstitusional untuk menetapkan adanya kekosongan jabatan. Mekanisme selanjutnya mencakup pengajuan calon pengganti oleh Presiden dan pemilihan oleh MPR sesuai ketentuan UUD 1945.
Dengan demikian, ketidakhadiran Gibran dalam peringatan HUT ke-15 NasDem maupun kabar penyerahan surat pengunduran diri belum cukup untuk menyimpulkan bahwa jabatan Wakil Presiden telah resmi berakhir.
Kehadiran Prabowo bersama Surya Paloh dan Sufmi Dasco Ahmad di NasDem Tower justru berlangsung ketika publik menunggu kejelasan mengenai kelanjutan posisi Gibran dalam pemerintahan.
Perkembangan berikutnya akan ditentukan oleh kepastian dokumen pengunduran diri, sikap resmi Presiden, serta proses konstitusional yang harus ditempuh. Hingga tahapan tersebut jelas, status jabatan Wakil Presiden tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan pernyataan politik maupun absennya Gibran dalam sebuah agenda kenegaraan atau partai politik.
Komentar