Oleh: Brigjen TNI (Purn) Dr. Fredy Sitinjak, S.H., M.H.
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Kamis, 12 November 2026, menjadi peristiwa penting dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia. Namun, di balik perubahan politik tersebut, muncul pertanyaan yang tidak kalah mendasar: bagaimana kedudukan hukum seorang pejabat negara setelah meninggalkan jabatannya, terutama apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan proses pencalonannya?
Persoalan ini tidak cukup dijawab melalui pendekatan politik. Negara hukum menuntut pemisahan yang tegas antara berakhirnya jabatan publik dan kemungkinan pertanggungjawaban pidana seseorang.
Pengunduran diri merupakan peristiwa ketatanegaraan. Sementara itu, dugaan penggunaan dokumen tidak sah, apabila memang terjadi dan didukung bukti yang memadai, merupakan persoalan hukum tersendiri yang harus diperiksa berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Kedua persoalan tersebut tidak boleh dicampuradukkan.
Pengunduran Diri Tidak Menghapus Pertanggungjawaban Pidana
Dalam sistem hukum Indonesia, seseorang tidak otomatis terbebas dari pertanggungjawaban pidana hanya karena telah mengundurkan diri dari jabatan publik.
Prinsip tersebut berlaku bagi seluruh warga negara tanpa membedakan kedudukan politik, hubungan keluarga, maupun jabatan yang pernah disandang.
Namun, pengunduran diri juga tidak dapat dijadikan bukti bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana.
Dalam konteks Gibran Rakabuming Raka, persoalan mengenai keabsahan dokumen persyaratan pencalonan harus ditempatkan sebagai isu hukum yang memerlukan pembuktian, bukan kesimpulan yang dibangun dari polemik politik.
Apabila terdapat dugaan bahwa surat keterangan atau dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonan mengandung keterangan tidak benar, aparat penegak hukum perlu terlebih dahulu memastikan keaslian dokumen, kewenangan penerbit, prosedur penerbitan, dan tujuan penggunaannya.
Pemeriksaan juga harus membedakan antara kesalahan administratif, sengketa mengenai kesetaraan pendidikan, dan tindak pidana pemalsuan surat.
Tidak setiap dokumen yang dipersoalkan secara administratif otomatis merupakan dokumen palsu dalam pengertian hukum pidana.
Dugaan Dokumen Tidak Sah Harus Diuji Melalui Pembuktian
Persoalan dokumen pendidikan dalam proses pencalonan pejabat negara menyangkut kredibilitas sistem verifikasi persyaratan jabatan publik.
Apabila muncul keberatan terhadap dokumen yang digunakan seorang calon, pemeriksaan semestinya tidak hanya diarahkan kepada pengguna dokumen, tetapi juga kepada instansi yang menerbitkan serta lembaga yang melakukan verifikasi.
Dalam hal ini, terdapat beberapa persoalan yang perlu dijawab.
Pertama, apakah dokumen tersebut diterbitkan oleh pejabat atau instansi yang memiliki kewenangan?
Kedua, apakah isi dokumen sesuai dengan data pendidikan dan ketentuan administratif yang berlaku ketika dokumen diterbitkan?
Ketiga, apakah terdapat bukti bahwa dokumen sengaja dibuat tidak benar atau dipalsukan?
Keempat, apabila ditemukan ketidaksesuaian, apakah pihak yang menggunakan dokumen mengetahui keadaan tersebut?
Kelima, apakah unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terpenuhi?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena hukum pidana tidak dapat dijalankan hanya berdasarkan dugaan atau tekanan opini publik.
Penegakan hukum membutuhkan alat bukti yang sah, pemeriksaan objektif, dan penghormatan terhadap hak pihak yang dilaporkan.
Ketentuan Pemalsuan Surat dalam KUHP
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tindak pidana pemalsuan surat, antara lain melalui Pasal 391 dan Pasal 392.
Pasal 391 pada pokoknya mengatur perbuatan membuat surat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan, pembebasan utang, atau digunakan sebagai alat bukti suatu keadaan.
Ketentuan tersebut juga menjangkau penggunaan surat yang isinya tidak benar atau dipalsukan seolah-olah merupakan dokumen yang sah, sepanjang unsur tindak pidananya terpenuhi.
Ancaman pidana berdasarkan Pasal 391 dapat mencapai enam tahun penjara atau pidana denda sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Pasal 392 mengatur pemalsuan terhadap kategori dokumen tertentu, antara lain akta autentik, surat utang, surat berharga, serta dokumen lain yang secara khusus disebutkan dalam ketentuan tersebut.
Ancaman pidana untuk perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 392 dapat mencapai delapan tahun penjara.
Namun, penerapan kedua pasal tersebut tidak boleh dilakukan secara serampangan.
Surat keterangan pendidikan tidak dengan sendirinya termasuk kategori dokumen khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 392. Kualifikasi hukumnya harus ditentukan berdasarkan sifat dokumen dan unsur tindak pidana yang dapat dibuktikan.
Selain itu, apabila dugaan perbuatan terjadi sebelum berlakunya KUHP baru pada 2 Januari 2026, aparat penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hukum pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan serta aturan peralihan yang relevan.
Dengan demikian, penyebutan ancaman pidana tidak boleh dipahami sebagai kesimpulan bahwa seseorang telah memenuhi unsur pemalsuan surat.
Jangan Sampai Jabatan Menjadi Pelindung dari Pemeriksaan Hukum
Salah satu persoalan mendasar dalam kehidupan bernegara adalah konsistensi penerapan hukum terhadap seluruh warga negara.
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan prinsip persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan.
Prinsip tersebut mengandung konsekuensi bahwa setiap orang berhak memperoleh perlakuan hukum yang sama, baik ketika menjabat maupun setelah meninggalkan jabatan publik.
Karena itu, apabila suatu dugaan tindak pidana didukung bukti permulaan yang cukup, aparat penegak hukum tidak semestinya menghentikan pemeriksaan hanya karena seseorang telah mengundurkan diri.
Sebaliknya, proses hukum juga tidak boleh digunakan sebagai instrumen pembalasan politik.
Penegakan hukum yang kredibel harus mampu menjaga dua kepentingan sekaligus, yakni memastikan tidak ada kekebalan hukum bagi pemegang kekuasaan dan melindungi setiap orang dari tuduhan yang tidak terbukti.
Pernyataan Politik dan Dugaan Kudeta Harus Dipisahkan dari Fakta Hukum
Di tengah dinamika politik setelah pengunduran diri Gibran, berkembang pula berbagai pernyataan dan tuduhan mengenai hubungan politik di lingkaran kekuasaan.
Salah satu isu yang disebut dalam perdebatan tersebut berkaitan dengan dugaan pernyataan Kaesang Pangarep mengenai kemungkinan kudeta terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Persoalan ini harus ditempatkan secara hati-hati.
Pernyataan yang dikaitkan dengan seorang tokoh politik perlu diverifikasi melalui rekaman lengkap, konteks pembicaraan, waktu penyampaian, serta konfirmasi langsung dari pihak yang bersangkutan.
Pernyataan politik, candaan, atau potongan percakapan tidak otomatis membuktikan adanya rencana tindak pidana terhadap pemerintahan yang sah.
Apabila terdapat informasi konkret mengenai dugaan tindak pidana, aparat berwenang dapat menilainya berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Namun, tidak tepat mengaitkan seseorang dengan rencana kudeta hanya berdasarkan hubungan keluarga, kedekatan politik, atau spekulasi mengenai sumber informasi.
Negara Hukum Harus Berdiri di Atas Bukti, Bukan Tekanan Politik
Pengunduran diri Gibran merupakan momentum untuk kembali menguji konsistensi prinsip negara hukum dalam kehidupan demokrasi Indonesia.
Perubahan jabatan politik tidak boleh menghilangkan kewajiban negara untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum yang memenuhi syarat pemeriksaan.
Akan tetapi, kewajiban tersebut juga harus diimbangi dengan perlindungan terhadap asas praduga tak bersalah.
Dalam perkara dokumen pencalonan, pembuktian harus dimulai dari dokumen asli, proses penerbitan, ketentuan administratif yang berlaku, hingga kemungkinan adanya unsur kesengajaan.
Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan tidak terdapat tindak pidana, negara wajib memberikan kepastian hukum kepada pihak yang diperiksa.
Sebaliknya, apabila ditemukan bukti yang memenuhi unsur tindak pidana, proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan tanpa mempertimbangkan kedudukan politik seseorang.
Keadilan tidak boleh diukur dari siapa yang sedang berkuasa, siapa yang telah kehilangan jabatan, atau siapa yang memiliki pengaruh politik terbesar.
Keadilan harus ditentukan melalui fakta, alat bukti, dan putusan berdasarkan hukum.
Kesimpulan: Mundur dari Jabatan Bukan Putusan Pengadilan
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden tidak dengan sendirinya membuktikan ataupun menghapus kemungkinan pertanggungjawaban pidana.
Kedudukan hukumnya tetap harus ditentukan berdasarkan ada atau tidaknya perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana.
Apabila dugaan penggunaan dokumen tidak sah memiliki dasar bukti yang memadai, pemeriksaan dapat dilakukan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Namun, apabila tuduhan tersebut tidak terbukti, penghormatan terhadap hak dan nama baik pihak yang bersangkutan juga menjadi bagian dari kewajiban negara hukum.
Di sinilah kualitas penegakan hukum Indonesia diuji.
Negara tidak boleh membiarkan jabatan menjadi perisai dari pertanggungjawaban hukum. Namun, negara juga tidak boleh menjadikan kehilangan jabatan sebagai alasan untuk menganggap seseorang bersalah.
Hukum harus tetap tegak, baik ketika seseorang berada di puncak kekuasaan maupun setelah meninggalkan kekuasaan.
Komentar