Oleh: Budi Mulyawan
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Komunitas Banteng Asli Nusantara (DPN KOMBATAN)
MOMENTUM MUNDURNYA GIBRAN
Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden merupakan momentum penting dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia. Terlepas dari berbagai pro dan kontra yang menyertainya, peristiwa ini tidak semestinya hanya menjadi bahan pertengkaran politik. Momentum tersebut perlu dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk berbenah, menata kembali hubungan Presiden dan Wakil Presiden, mengevaluasi kinerja kabinet, serta menghadirkan sosok Wakil Presiden yang benar-benar dibutuhkan bangsa.
Karena itu, pertanyaan utama bukan semata-mata siapa yang akan menggantikan Gibran, melainkan sosok seperti apa yang dibutuhkan Presiden Prabowo Subianto dan Indonesia pada saat ini. Pengisian jabatan tersebut harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan nasional, bukan sekadar pembagian posisi atau kompromi antarkekuatan politik.
POSISI WAKIL PRESIDEN DALAM TATANEGARA
Dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945, Wakil Presiden bukan sekadar pendamping atau pelengkap Presiden. Wakil Presiden merupakan pejabat yang secara konstitusional dapat menggantikan Presiden apabila terjadi keadaan sebagaimana diatur dalam konstitusi. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden mengusulkan dua calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk dipilih.
Ketentuan tersebut menempatkan Presiden sebagai pihak yang mengajukan calon, sementara pemilihannya dilakukan oleh MPR.
MEMBERSIHKAN BENALU DI KABINET
Salah satu persoalan yang perlu menjadi perhatian pemerintahan adalah keberadaan pejabat yang tidak bekerja untuk kepentingan rakyat, melainkan mengutamakan kepentingan pribadi, keluarga, partai, atau kelompoknya. Dalam opini ini, mereka disebut sebagai benalu di kabinet.
Jika praktik semacam itu dibiarkan, program pemerintah berisiko tidak terlaksana dengan baik. Anggaran dapat tidak mencapai sasaran, pelayanan publik terganggu, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melemah. Karena itu, Presiden bersama Wakil Presiden perlu memastikan evaluasi kabinet dilakukan berdasarkan data, kinerja, dan audit, bukan gosip ataupun dendam politik. Pejabat yang terbukti tidak memenuhi tanggung jawab harus dievaluasi melalui mekanisme yang objektif.
WAKIL PRESIDEN YANG DIBUTUHKAN PRABOWO
Presiden Prabowo memiliki latar belakang militer serta perhatian kuat terhadap strategi, pertahanan, dan kepentingan nasional. Wakil Presiden yang mendampinginya tidak harus memiliki karakter yang sama, tetapi perlu menghadirkan kemampuan yang saling melengkapi.
Pertama, Wakil Presiden harus loyal kepada Presiden dan konstitusi, bukan membangun persaingan kekuasaan atau matahari kembar di Istana. Loyalitas itu tidak berarti selalu membenarkan keputusan Presiden. Dalam ruang kerja, Wakil Presiden justru perlu berani menyampaikan kritik yang jujur dan masukan berdasarkan kepentingan negara.
Kedua, Wakil Presiden harus mampu memastikan kebijakan diterjemahkan menjadi hasil nyata. Program Makan Bergizi Gratis, misalnya, perlu diawasi agar benar-benar menjangkau anak-anak di Papua, Nusa Tenggara Timur, dan seluruh wilayah Indonesia. Begitu pula distribusi pupuk kepada petani dan penggunaan anggaran negara harus dipastikan tepat sasaran.
Ketiga, Wakil Presiden harus menjaga integritas serta menghindari konflik kepentingan bisnis, dinasti, dan jaringan keluarga. Jabatan publik harus dijalankan untuk kepentingan masyarakat. Rekam jejak yang bersih akan memperkuat kepercayaan kepada pemerintahan dan mendorong pejabat lain menjaga standar integritas.
DITERIMA KEKUATAN POLITIK DAN ELEMEN BANGSA
Pengisian jabatan Wakil Presiden melalui mekanisme konstitusional melibatkan MPR. Karena itu, calon yang diajukan Presiden perlu memiliki kapasitas sekaligus dapat diterima oleh berbagai unsur politik dan masyarakat. Dukungan partai koalisi penting bagi stabilitas pemerintahan. Komunikasi dengan partai di luar koalisi, DPR, DPD, pemerintah daerah, TNI dan Polri, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, serta masyarakat juga diperlukan agar proses pengisian jabatan tidak menimbulkan kegaduhan baru.
Wakil Presiden tidak boleh menjadi sumber friksi. Ia harus mampu membangun komunikasi, merawat kerja sama, dan menghormati perbedaan.
JANGAN MENJADI BEBAN, MELAINKAN NILAI TAMBAH
Wakil Presiden semestinya membantu Presiden menjalankan pemerintahan, bukan menambah persoalan. Wakil Presiden yang menjadi beban adalah sosok yang kerap memunculkan kontroversi, tidak memahami tugas, mencari panggung sendiri, membawa kepentingan bisnis keluarga, atau tidak mampu bekerja sama dengan unsur pemerintahan.
Peran itu mencakup dua dimensi sekaligus: mitra kerja dan mitra politik. Sebagai mitra kerja, Wakil Presiden membantu mengawasi pelaksanaan program, mengoordinasikan kementerian, dan memastikan kebijakan dirasakan masyarakat. Sebagai mitra politik, ia menjaga komunikasi dengan partai, DPR, pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat.
HAK PRESIDEN HARUS DISERTAI KETERBUKAAN MENDENGAR
Presiden memiliki kewenangan konstitusional untuk mengusulkan calon Wakil Presiden kepada MPR. Kewenangan tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab. Presiden tidak boleh didikte oleh satu partai atau kelompok, tetapi juga tidak seharusnya menutup diri dari masukan. Presiden yang bijak mendengarkan berbagai pandangan, kemudian mengambil keputusan sesuai pertimbangan konstitusional dan kepentingan bangsa.
Mendengar bukan berarti tunduk. Mendengar merupakan bentuk penghormatan terhadap kemajemukan, sedangkan keputusan tetap harus diambil melalui kewenangan yang diberikan konstitusi.
DINAMISATOR DI DALAM NEGERI DAN DI PANGGUNG GLOBAL
Wakil Presiden tidak cukup hanya menunggu instruksi atau menghadiri kegiatan seremonial. Ia perlu menjadi penggerak pemerintahan. Di dalam negeri, peran itu dapat diwujudkan melalui penguatan koordinasi pusat dan daerah, komunikasi dengan DPR dan partai politik, serta penyelesaian persoalan sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
Di tingkat internasional, Wakil Presiden dapat menjadi representasi Indonesia ketika Presiden berhalangan menghadiri forum seperti ASEAN, G20, atau Organisasi Kerja Sama Islam. Ia perlu memahami diplomasi, prinsip politik luar negeri bebas aktif, serta kepentingan Indonesia terkait kedaulatan, Palestina, dan ekonomi.
PRESIDEN DARI TNI, WAKIL PRESIDEN DARI SIPIL
Menurut pandangan penulis, latar belakang Presiden Prabowo yang berasal dari militer perlu dilengkapi Wakil Presiden dari kalangan sipil. Gagasan ini bukan penilaian bahwa satu latar belakang lebih baik daripada yang lain, melainkan pertimbangan mengenai keseimbangan dalam demokrasi. Sejak Reformasi 1998, Indonesia menegaskan supremasi sipil dalam kehidupan bernegara.
Presiden dengan pengalaman militer dapat membawa perspektif pertahanan, keamanan, dan geopolitik. Wakil Presiden dari kalangan sipil diharapkan memperkuat perhatian terhadap ekonomi, birokrasi, kesejahteraan, dan dialog. Sosok sipil yang dibutuhkan bukan pribadi yang lemah, melainkan figur tegas yang mengutamakan dialog, memahami birokrasi, dan memiliki jaringan komunikasi luas.
INDONESIA NEGARA BESAR MEMERLUKAN KEPEMIMPINAN BESAR
Indonesia memiliki wilayah kepulauan luas, penduduk besar, sumber daya alam strategis, serta posisi penting dalam perdagangan dan hubungan internasional. Potensi tersebut menuntut kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan. Pemimpin tidak cukup hanya memikirkan jabatan, proyek, atau kontestasi politik berikutnya. Pemimpin harus memikirkan masa depan bangsa, kesejahteraan rakyat, dan martabat Indonesia di dunia.
Presiden dan Wakil Presiden perlu memiliki semangat tersebut agar kekuatan pemerintahan tidak berhenti pada simbol, melainkan menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
EVALUASI KABINET HARUS BERDASARKAN DATA
Presiden dan Wakil Presiden perlu menjadikan evaluasi kabinet sebagai agenda penting. Penilaian dapat mencakup kompetensi, integritas, dan loyalitas terhadap tugas negara. Menteri yang tidak memahami bidangnya, gagal menjalankan program, atau tidak mampu menjelaskan hasil kerja perlu dievaluasi. Demikian pula dugaan konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, atau persoalan hukum harus diperiksa melalui mekanisme yang sah, bukan dianggap terbukti hanya karena kabar atau tuduhan.
Evaluasi harus menggunakan indikator kinerja, audit, dan klarifikasi yang adil. Proses itu harus terbuka, terukur, dan akuntabel bagi publik. Jika seorang menteri tidak memenuhi standar, Presiden dapat mengambil keputusan sesuai kewenangannya. Membersihkan kabinet bukan tindakan balas dendam, melainkan upaya memastikan pemerintahan bekerja secara profesional dan bertanggung jawab.
SAATNYA MENGURANGI FRIKSI POLITIK
Indonesia perlu mengurangi energi yang habis untuk pertentangan politik dan mengalihkannya kepada pembangunan. Perkembangan dunia bergerak cepat dalam teknologi, industri, dan persaingan investasi. Indonesia tidak boleh tertinggal karena terlalu sibuk dengan konflik internal.
Partai koalisi maupun oposisi perlu menempatkan kepentingan bangsa di atas ego kelompok. Apabila Presiden mengusulkan kader dari partai koalisi atau partai di luar koalisi, pertimbangannya haruslah kompetensi, integritas, dan kemampuan mengabdi kepada seluruh rakyat. Wakil Presiden bukan milik satu partai, melainkan pejabat negara yang mengemban amanat bagi seluruh bangsa.
Tidak semestinya ada partai yang menolak kemajuan Indonesia hanya karena calon yang diajukan berasal dari kelompok lain. Dukungan terhadap sosok yang memenuhi persyaratan dan mampu bekerja untuk kepentingan nasional merupakan bentuk kedewasaan politik. Yang harus diutamakan bukan kemenangan partai, melainkan kemajuan Indonesia.
PENUTUP
Pasca-mundurnya Gibran, Indonesia tidak semestinya hanya mencari pengganti untuk mengisi jabatan Wakil Presiden. Bangsa ini membutuhkan sosok yang mampu memperkuat Presiden, melengkapi kapasitas pemerintahan, menjaga komunikasi politik, serta memastikan program negara berjalan untuk rakyat. Wakil Presiden harus memiliki integritas, kompetensi, kedewasaan, dan kesiapan menjalankan tanggung jawab konstitusional.
Mari mengurangi friksi dan memperbanyak solusi, mengurangi dendam dan memperkuat kerja, serta menempatkan kepentingan bangsa di atas ego partai. Siapa pun yang kelak mengemban jabatan tersebut harus bekerja bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan akhirnya bukan membesarkan kelompok tertentu, melainkan memajukan bangsa dan negara Republik Indonesia.
Merdeka!
Jakarta, 13 November 2026
Dewan Pimpinan Nasional Komunitas Banteng Asli Nusantara (DPN KOMBATAN)
Budi Mulyawan
Ketua Umum DPN KOMBATAN
Komentar