JurnalPatroliNews | Jakarta – Jaksa Intelligence Ecosystem mulai dirumuskan sebagai langkah strategis Kejaksaan Republik Indonesia dalam membangun tata kelola pemanfaatan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) di bidang intelijen. Pengembangan teknologi ini diarahkan untuk memperkuat analisis informasi, mempercepat pekerjaan administrasi, dan mendukung pengambilan keputusan tanpa menghilangkan tanggung jawab manusia dalam proses penegakan hukum.
Gagasan tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Jaksa Intelligence Ecosystem: Membangun Tata Kelola Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial pada Kejaksaan Republik Indonesia” yang diselenggarakan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM Intel) di Hotel Grandika Iskandarsyah, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid tersebut merupakan bagian dari implementasi Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXIX Lembaga Administrasi Negara Tahun 2026. Inisiatif ini diprakarsai Dr. Bima Suprayoga, S.H., M.Hum., Direktur V pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.
Dalam sambutan yang dibacakan Pelaksana Tugas Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Sarjono Turin, S.H., M.H., Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani menyampaikan apresiasi terhadap gagasan tersebut.
Menurut Reda, pemanfaatan kecerdasan artifisial telah menjadi bagian penting dalam transformasi tata kelola pemerintahan. Teknologi tersebut dapat membantu institusi negara bekerja lebih adaptif, efisien, dan berbasis data.
“Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial telah menjadi pilar utama Revolusi Industri 4.0 menuju tata kelola pemerintahan yang cerdas, adaptif, dan berbasis data,” demikian pernyataan Jamintel dalam sambutan yang dibacakan Sarjono.
AI untuk Memperkuat Kinerja Intelijen Kejaksaan
Pengembangan Jaksa Intelligence Ecosystem dipandang sebagai kebutuhan strategis untuk mendukung modernisasi organisasi Kejaksaan. Inisiatif ini juga dikaitkan dengan Asta Cita ke-7 Presiden, khususnya agenda penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi.
Dalam penerapannya, kecerdasan artifisial dapat dimanfaatkan untuk membantu otomatisasi administrasi, pengolahan data berskala besar atau big data analytics, serta sistem pendukung keputusan.
Sejumlah pekerjaan yang berpotensi memperoleh dukungan teknologi tersebut antara lain penyusunan dokumen penyidikan, penuntutan, analisis hukum, dan pelaporan intelijen.
Pemanfaatan teknologi diharapkan dapat mempercepat proses pengolahan informasi serta membantu personel mengidentifikasi pola dan keterkaitan data yang membutuhkan perhatian lebih lanjut.
Namun, penggunaan AI dalam institusi penegakan hukum memiliki karakteristik dan konsekuensi berbeda dibandingkan pemanfaatannya pada sektor bisnis atau pelayanan umum. Informasi yang dikelola dapat berkaitan dengan kepentingan hukum, kerahasiaan dokumen, hak warga negara, hingga perlindungan hak asasi manusia.
Karena itu, pengembangan ekosistem digital Kejaksaan tidak cukup hanya berorientasi pada kecepatan dan efisiensi. Sistem yang dibangun juga harus memiliki standar keamanan, mekanisme pengawasan, serta batasan penggunaan yang jelas.
Jamintel Ingatkan Risiko Bias Algoritma dan Kebocoran Data
Reda mengingatkan bahwa pemanfaatan kecerdasan artifisial di sektor penegakan hukum mengandung risiko yang harus diantisipasi sejak tahap perencanaan.
Risiko tersebut antara lain manipulasi informasi, kesalahan analisis, bias algoritma, serta kebocoran data rahasia. Apabila tidak dikelola dengan baik, kesalahan sistem dapat memengaruhi kualitas informasi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan.
Menurut Jamintel, belum adanya rekam jejak penyalahgunaan AI di lingkungan Kejaksaan seharusnya menjadi momentum untuk membangun sistem pencegahan sebelum persoalan muncul.
“Ketiadaan kasus saat ini adalah waktu terbaik bagi kita untuk membangun benteng preventif yang kokoh melalui perumusan Pedoman Jaksa Agung RI tentang Tata Kelola Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial Intelijen Kejaksaan dalam rangka Penguatan Akuntabilitas dan Mitigasi Risiko,” demikian penegasan Reda.
Pedoman tersebut diharapkan menjadi landasan bagi personel dalam menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Pengaturan diperlukan agar pemanfaatan AI tidak berkembang tanpa batas, terutama ketika berkaitan dengan data sensitif dan kepentingan penegakan hukum.
Keputusan Hukum Tetap Menjadi Tanggung Jawab Manusia
Salah satu prinsip utama yang ditekankan dalam FGD adalah bahwa kecerdasan artifisial tidak boleh menggantikan tanggung jawab personel Kejaksaan.
AI hanya ditempatkan sebagai instrumen pendukung keputusan atau decision support system. Setiap hasil analisis yang dihasilkan teknologi tetap harus diperiksa, diverifikasi, dan dinilai oleh manusia yang memiliki kewenangan serta kompetensi sesuai bidang tugasnya.
Prinsip tersebut menjadi penting karena hasil pengolahan AI tidak selalu bebas dari kesalahan. Informasi yang tidak lengkap, data yang tidak akurat, atau bias dalam algoritma dapat menghasilkan kesimpulan yang keliru.
Dalam konteks penegakan hukum, kesalahan semacam itu berpotensi menimbulkan konsekuensi serius terhadap hak seseorang dan proses penanganan perkara.
Jamintel juga menegaskan bahwa personel yang menyalahgunakan AI untuk memanipulasi bukti atau laporan, maupun lalai melakukan verifikasi hingga menimbulkan kerugian hukum, tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Pertanggungjawaban tersebut dapat mencakup aspek administratif, etik, perdata, dan/atau pidana sesuai bentuk pelanggaran serta ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan demikian, penggunaan teknologi tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari tanggung jawab atas tindakan maupun keputusan yang diambil oleh personel.
Libatkan Komdigi, BSSN, dan Organisasi Profesi
Untuk memperkuat penyusunan pedoman, Jamintel meminta peserta FGD memberikan masukan strategis, terutama terkait tata kelola pemanfaatan AI, mitigasi risiko, keamanan informasi, serta pengembangan kurikulum literasi digital bagi personel Kejaksaan.
Penyusunan kebijakan tersebut juga diharapkan melibatkan kolaborasi lintas lembaga, antara lain Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta organisasi profesi seperti IAIS.
Keterlibatan berbagai pihak dinilai penting agar pedoman yang dirumuskan tidak hanya sesuai dengan kebutuhan internal Kejaksaan, tetapi juga memperhatikan standar keamanan teknologi, perlindungan informasi, dan perkembangan tata kelola kecerdasan artifisial.
FGD tersebut turut menghadirkan Direktur Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru pada Direktorat Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Said Mirza Pahlevi, serta akademisi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Dr. Ir. Lukas, MAI, CISA, IPU.
Hadir pula Direktur I hingga Direktur V pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, serta jajaran koordinator, kepala subdirektorat, kepala bagian, dan kepala seksi di lingkungan JAM Intel.
Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta dan para Kepala Kejaksaan Negeri se-Jabodetabek mengikuti kegiatan secara langsung. Sementara itu, Asisten Intelijen lainnya, Kasi V, kepala kejaksaan negeri, kepala seksi intelijen, dan kepala cabang kejaksaan negeri dari berbagai wilayah Indonesia mengikuti kegiatan secara daring.
Menuju Penegakan Hukum Modern dan Terpercaya
Melalui pembangunan Jaksa Intelligence Ecosystem, Kejaksaan berharap pemanfaatan kecerdasan artifisial dapat berlangsung secara bijak, terukur, aman, dan akuntabel.
Inisiatif tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun institusi penegak hukum yang mampu mengikuti perkembangan teknologi tanpa mengesampingkan prinsip supremasi hukum, perlindungan HAM, serta integritas aparat.
Tantangan berikutnya adalah menerjemahkan gagasan dalam FGD menjadi pedoman operasional yang jelas, mulai dari standar penggunaan AI, pengelolaan data, mekanisme verifikasi, pengawasan internal, hingga pertanggungjawaban apabila terjadi penyalahgunaan.
Dengan tata kelola yang tepat, teknologi diharapkan dapat menjadi instrumen pendukung peningkatan kualitas kerja intelijen Kejaksaan. Namun, keberhasilan transformasi digital tetap ditentukan oleh integritas personel, ketepatan pengambilan keputusan, dan komitmen terhadap hukum.
Langkah tersebut diharapkan menjadi fondasi pengembangan Kejaksaan yang lebih modern dan terpercaya dalam mendukung agenda Indonesia Emas 2045.
Komentar