JurnalPatroliNews | Tangerang Selatan – Pedoman Pemanfaatan Barang Rampasan Negara tengah dimatangkan Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Republik Indonesia melalui forum Focus Group Discussion (FGD) di Trembesi Hotel BSD, Tangerang Selatan, 12–14 November 2026.
Langkah ini diarahkan untuk memperkuat tata kelola aset hasil rampasan agar tetap terjaga nilai ekonomisnya, sekaligus memberikan manfaat optimal bagi negara tanpa mengabaikan kepastian hukum.
FGD bertema “Tata Kelola Pemanfaatan Barang Rampasan Negara” tersebut dibuka oleh Sekretaris Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI, Dr. Supardi, S.H., M.H. Kegiatan ini menghadirkan lima narasumber dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia guna memberikan masukan terkait aspek hukum, administrasi, keuangan, dan mekanisme pemanfaatan aset negara.
Forum tersebut menjadi bagian dari upaya BPA menyusun pedoman internal yang dapat menjadi acuan bagi seluruh satuan kerja Kejaksaan dalam mengelola pemanfaatan sementara Barang Rampasan Negara secara tertib, transparan, dan akuntabel.
Dalam arahannya, Supardi menyoroti persoalan yang kerap muncul dalam penyelesaian Barang Rampasan Negara. Tidak seluruh aset dapat segera diselesaikan melalui mekanisme lelang. Sebagian masih membutuhkan persiapan, sementara pelaksanaan lelang sebelumnya juga dapat belum menghasilkan penjualan.
Kondisi tersebut membuat aset tetap harus diamankan dan dipelihara selama menunggu proses penyelesaian. Tanpa pengelolaan yang tepat, aset berpotensi mengalami kerusakan, penurunan kualitas, bahkan kehilangan nilai ekonomis.
Karena itu, pemanfaatan sementara dinilai dapat menjadi salah satu alternatif untuk menjaga kondisi aset sekaligus membuka peluang kontribusi terhadap penerimaan negara.
Namun, Supardi mengingatkan bahwa pemanfaatan tidak boleh menghambat penyelesaian akhir Barang Rampasan Negara. Setiap kebijakan harus tetap mengacu pada putusan pengadilan, memperhatikan perlindungan hak korban maupun pihak lain yang berhak, serta menjamin kepastian proses pengembalian atau penyelesaian aset.
Pedoman Pemanfaatan Barang Rampasan Negara juga harus memastikan bahwa keputusan yang diambil bukan sekadar berorientasi pada potensi pendapatan, melainkan mempertimbangkan aspek hukum, administrasi, dan risiko pengelolaan.
Menurut Supardi, setiap usulan pemanfaatan perlu melalui kajian menyeluruh. Pertimbangannya meliputi kondisi fisik aset, status hukum, penguasaan, kebutuhan pemeliharaan, kemampuan calon mitra, hingga kesiapan aset untuk diselesaikan melalui lelang.
“Keputusan pemanfaatan harus dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan. Karena itu, setiap rencana harus didukung pertimbangan yang jelas, baik dari aspek hukum, administrasi, maupun manfaat ekonomisnya,” demikian penekanan dalam arahan Sekretaris BPA.
Tiga aspek utama penyusunan pedoman
Dalam proses perumusan, Supardi meminta Tim Perumus memberikan perhatian khusus terhadap tiga aspek utama.
Pertama, penetapan kelayakan aset. Setiap satuan kerja harus melakukan penelitian sebelum mengajukan pemanfaatan, termasuk memeriksa status hukum, kondisi fisik, penguasaan, serta rencana penyelesaian aset.
Perhitungan potensi penerimaan juga harus dilakukan secara cermat dengan memperhitungkan biaya pemeliharaan dan risiko apabila aset harus diserahkan kembali sebelum masa pemanfaatan berakhir.
Kedua, pembagian kewenangan dan tanggung jawab. Pedoman perlu mengatur secara jelas peran Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, dan Badan Pemulihan Aset dalam tahapan pengusulan, penelitian kelayakan, persetujuan, hingga pengawasan pelaksanaan perjanjian.
Koordinasi dengan Pengelola Barang juga menjadi bagian penting agar setiap proses berjalan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Ketiga, pengakhiran pemanfaatan dan penyerahan kembali aset. Sejak awal perjanjian, harus terdapat ketentuan yang jelas mengenai masa pemanfaatan, mekanisme pengakhiran, pemeriksaan kondisi aset, kewajiban pemeliharaan, serta tata cara pembayaran, penyetoran, dan pelaporan hasil pemanfaatan.
Supardi turut menekankan perlunya pembatasan penggunaan aset oleh mitra. Ketentuan tersebut mencakup peruntukan barang, tanggung jawab apabila terjadi kerusakan, serta konsekuensi apabila mitra tidak memenuhi kewajibannya.
Dokumentasi kondisi aset pada awal dan akhir masa pemanfaatan juga harus dilakukan secara memadai. Langkah ini diperlukan untuk memastikan pengawasan berjalan dan tanggung jawab para pihak dapat ditelusuri.
Skema sewa dan KSPO perlu dikaji secara cermat
Selain tiga aspek tersebut, pembahasan FGD turut diarahkan pada penelaahan skema sewa dan usulan Kerja Sama Pemanfaatan Operasional (KSPO).
Supardi meminta Tim Perumus mencermati dasar hukum serta batas kewenangan masing-masing skema. Masukan Kementerian Keuangan dibutuhkan untuk memperjelas ruang lingkup pengaturan internal Kejaksaan dan aspek yang memerlukan persetujuan atau pengaturan lebih lanjut.
Ia juga meminta peserta menyampaikan persoalan konkret yang selama ini dihadapi satuan kerja. Dengan demikian, pedoman yang disusun tidak berhenti sebagai dokumen normatif, tetapi dapat diterapkan dalam pelaksanaan pengelolaan aset di lapangan.
“Pengalaman dan permasalahan yang dihadapi satuan kerja perlu menjadi bahan untuk menguji rancangan prosedur, sehingga pedoman yang dihasilkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif,” menjadi salah satu penekanan dalam arahannya.
Sementara itu, Kepala Pusat Penyelesaian Aset pada BPA Kejaksaan RI, Tiyas Widiarto, S.H., M.H., menjelaskan bahwa FGD tersebut diselenggarakan untuk menghimpun masukan sebagai bahan penyusunan Pedoman Pemanfaatan Barang Rampasan Negara di lingkungan Kejaksaan.
Menurut Tiyas, pembahasan secara khusus diarahkan untuk mendalami dasar hukum dan tata cara sewa, mengkaji kedudukan usulan KSPO, serta merumuskan prosedur seragam guna menjaga nilai aset dan mengoptimalkan potensi penerimaan negara.
Forum tersebut juga ditujukan untuk memperjelas pembagian kewenangan, koordinasi, dan pengawasan antarsatuan kerja.
Tiga hari pembahasan dan target hasil konkret
Tiyas menjelaskan, kegiatan berlangsung selama tiga hari dengan agenda yang disusun secara bertahap.
Pada hari pertama, lima narasumber dari Kementerian Keuangan menyampaikan materi mengenai harmonisasi kebijakan, tata cara pemanfaatan, mitigasi risiko keuangan, penilaian aset, serta penyelarasan pemanfaatan sementara dengan proses lelang. Agenda kemudian dilanjutkan melalui diskusi panel dan pendalaman materi oleh Tim Perumus.
Hari kedua difokuskan pada pembahasan internal untuk merumuskan ruang lingkup pedoman, pembagian kewenangan, prosedur pemanfaatan, dan kelengkapan administrasi.
Sementara itu, hari ketiga diarahkan pada evaluasi dan penelaahan hasil perumusan, termasuk penyusunan rencana tindak lanjut, penetapan penanggung jawab, serta target penyelesaian.
Melalui kegiatan tersebut, BPA menargetkan tersusunnya rancangan pedoman yang memuat tata cara sewa dan rumusan usulan KSPO berdasarkan hasil pembahasan aspek hukumnya.
Selain itu, diharapkan terbentuk standar prosedur dan format administrasi yang mencakup pengusulan, penelitian kelayakan, persetujuan, hingga penyusunan perjanjian. Kejelasan alur koordinasi antara Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, dan Badan Pemulihan Aset juga menjadi salah satu hasil yang ingin dicapai.
Rancangan pedoman tersebut turut diharapkan mengatur mekanisme pencatatan dan penyetoran hasil pemanfaatan, pengawasan, evaluasi, pelaporan, serta pengakhiran pemanfaatan dan penyerahan kembali aset.
Pada akhir kegiatan, Tim Perumus diharapkan menghasilkan rancangan pedoman, alur kerja, dan format administrasi yang dapat diterapkan secara seragam oleh seluruh satuan kerja Kejaksaan.
Penguatan tata kelola Barang Rampasan Negara menjadi penting karena aset yang telah dirampas untuk negara tetap membutuhkan pengelolaan yang terukur hingga proses penyelesaian akhirnya tuntas.
Melalui pedoman yang jelas, BPA diharapkan dapat memastikan pemanfaatan aset berlangsung secara profesional dan akuntabel, menjaga nilai ekonomis barang, serta mengoptimalkan kontribusinya bagi negara. Pada saat yang sama, kepastian hukum, pelaksanaan putusan pengadilan, dan perlindungan hak pihak-pihak yang berkepentingan harus tetap menjadi prinsip utama.
Komentar