JurnalPatroliNews | Jakarta – Pengamat Politik Propetik, Samuel F. Silaen, mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar lebih cermat dan penuh pertimbangan dalam mengambil setiap keputusan strategis, khususnya terkait penataan kepemimpinan serta penentuan figur yang akan mendampinginya dalam menjalankan pemerintahan.
Menurut Silaen, memilih sosok pendamping bukan semata-mata persoalan pembagian peran politik maupun keseimbangan kekuasaan. Lebih dari itu, keputusan tersebut berkaitan erat dengan soliditas kepemimpinan, konsistensi kebijakan, serta stabilitas pemerintahan dalam menghadapi berbagai dinamika politik nasional.
Ia menilai, kesalahan dalam menentukan figur yang berada di lingkaran inti kekuasaan berpotensi menimbulkan persoalan serius apabila tidak diantisipasi sejak awal.
“Dalam pandangan mata batin saya, jika Prabowo Subianto salah memilih calon wakil presidennya, tidak menutup kemungkinan dirinya akan digoyang hingga berpotensi lengser dari kursi kekuasaan. Karena itu, keputusan tersebut harus didasarkan pada hikmat, kecermatan, dan pertimbangan yang benar-benar matang,” ujar Silaen dalam pandangan politiknya, kepada JurnalPatroli, Minggu (15/11/2026).
Silaen menambahkan, pengalaman politik Indonesia pada masa sebelumnya semestinya menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintahan saat ini. Menurutnya, berbagai dinamika yang pernah terjadi, baik dalam proses pergantian maupun tekanan terhadap kepemimpinan nasional, dapat menjadi pelajaran berharga mengenai pentingnya menjaga soliditas internal pemerintahan.
Ia juga mengingatkan bahwa tantangan terhadap stabilitas pemerintahan tidak selalu datang dari kelompok oposisi yang secara terbuka berseberangan dengan pemerintah. Persoalan justru dapat muncul dari lingkungan internal kekuasaan sendiri, terutama akibat perbedaan kepentingan, persaingan pengaruh, ketidakkonsistenan loyalitas, hingga perbedaan arah dalam pengambilan kebijakan.
KOMUNIKASI PRESIDEN DAN RISIKO KETIDAKKONSISTENAN KEBIJAKAN
Selain menyoroti persoalan komposisi kepemimpinan, Silaen turut memberikan perhatian terhadap komunikasi politik Presiden Prabowo Subianto yang selama ini kerap menjadi sorotan publik.
Ia menilai, setiap pernyataan seorang presiden memiliki konsekuensi yang jauh lebih luas dibandingkan komunikasi politik pada umumnya. Ucapan kepala negara bukan sekadar pernyataan personal, melainkan juga membawa pesan kenegaraan yang dapat membentuk ekspektasi masyarakat, memengaruhi persepsi publik, serta menjadi rujukan bagi jajaran pemerintahan dalam menjalankan kebijakan.
Dalam konteks tersebut, Silaen menggunakan istilah “omon-omon Presiden” untuk mengkritisi potensi kesenjangan antara pernyataan politik dan realisasi kebijakan pemerintah.
Menurutnya, komunikasi publik seorang presiden harus memiliki arah, ukuran, serta tujuan yang jelas dan diikuti langkah konkret. Tanpa konsistensi antara pernyataan dan pelaksanaan, komunikasi politik justru berpotensi menimbulkan ekspektasi berlebihan yang pada akhirnya dapat memicu kekecewaan masyarakat.
“Presiden harus menyadari bahwa setiap pernyataan memiliki konsekuensi. Jangan sampai komunikasi politik justru menciptakan ekspektasi yang tidak terpenuhi dan akhirnya menjadi sumber kekecewaan maupun tekanan politik,” demikian pandangan yang disampaikan Silaen.
Ia berpandangan, konsistensi antara pernyataan, keputusan, dan pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, setiap pesan yang disampaikan kepala negara harus memiliki kesinambungan dengan tindakan nyata seluruh jajaran pemerintahan.
SILENT OPERATION: PEMBENAHAN PEMERINTAHAN TANPA KEGADUHAN
Lebih jauh, Silaen menyarankan agar Presiden Prabowo menjalankan strategi pembenahan pemerintahan secara lebih terukur, sistematis, dan tidak selalu mengedepankan kegaduhan di ruang publik.
Ia menggunakan istilah silent operation untuk menggambarkan langkah-langkah strategis yang dilakukan secara senyap dan terencana, tetapi tetap tegas dalam menangani berbagai persoalan yang berpotensi merugikan kepentingan negara.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan bahwa setiap individu yang memiliki rekam jejak merugikan negara ditangani berdasarkan fakta, bukti, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Kedekatan personal, hubungan politik, maupun kepentingan kelompok tertentu, kata dia, tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan persoalan yang menyangkut kepentingan publik dan keberlangsungan tata kelola pemerintahan.
Silaen menilai, ketidakkonsistenan pemerintah dalam mengambil tindakan dapat melahirkan dualisme kebijakan yang berbahaya. Di satu sisi, pemerintah menyampaikan komitmen untuk membela dan melindungi kepentingan negara. Namun, di sisi lain, pemerintah dinilai harus menunjukkan ketegasan terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan tindakan yang merugikan negara.
“Jangan sampai orang-orang yang menjadi musuh negara justru dibiarkan karena dianggap sebagai kawan. Ini bisa menjadi musuh dalam selimut yang setiap saat berpotensi menggunting bahkan menumbangkan kekuasaan dari dalam,” tegasnya.
Meski demikian, Silaen menekankan bahwa ketegasan pemerintah harus tetap berada dalam koridor hukum. Penegakan hukum wajib dilaksanakan secara profesional, transparan, objektif, dan tidak tebang pilih. Bukan melalui tindakan sewenang-wenang, apalagi didorong oleh kepentingan politik pribadi maupun kelompok tertentu.
Dengan demikian, strategi pembenahan pemerintahan yang dimaksud bukan sekadar menunjukkan ketegasan, melainkan memastikan bahwa setiap tindakan negara memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, serta berpihak pada kepentingan nasional.
EARLY WARNING SIGNS BAGI PEMERINTAHAN PRABOWO
Silaen memandang berbagai dinamika tersebut sebagai early warning signs atau tanda-tanda peringatan dini bagi Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, seorang kepala negara harus memiliki kepekaan dalam membaca perkembangan politik, mengidentifikasi berbagai potensi persoalan, serta memastikan bahwa seluruh unsur pemerintahan bekerja berdasarkan kepentingan nasional.
Ia mengingatkan pentingnya membangun keseimbangan antara loyalitas politik, integritas pejabat, profesionalisme birokrasi, serta konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan. Sebab, tanpa keseimbangan tersebut, soliditas pemerintahan berpotensi menghadapi tantangan dari berbagai kepentingan yang berkembang di dalam lingkaran kekuasaan.
“Karena Prabowo sudah memulai perjalanan pemerintahannya, maka harus ekstra hati-hati dalam menjalankan roda kekuasaan selama tiga tahun ke depan. Jangan sampai kesalahan membaca situasi, salah memilih orang, atau membiarkan dualisme kebijakan justru menjadi pintu masuk bagi instabilitas pemerintahan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Silaen menegaskan bahwa keberlangsungan pemerintahan tidak cukup hanya ditopang oleh dukungan politik dan kekuatan koalisi. Dibutuhkan pula kecermatan dalam mengambil keputusan, keberanian melakukan pembenahan, konsistensi menjalankan agenda pemerintahan, serta kemampuan menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Baginya, loyalitas kepada negara harus menjadi prinsip utama bagi setiap individu yang berada dalam lingkaran kekuasaan. Setiap pejabat dan unsur pemerintahan dituntut menunjukkan integritas, profesionalisme, serta tanggung jawab dalam menjalankan amanah publik.
Peringatan politik yang disampaikan Silaen tersebut menempatkan soliditas internal pemerintahan, ketepatan dalam menentukan figur kepemimpinan, serta konsistensi kebijakan sebagai sejumlah aspek penting yang perlu menjadi perhatian Presiden Prabowo.
Sebab, dalam perspektif politik yang disampaikannya, tantangan pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan tekanan dari luar kekuasaan. Persoalan juga terletak pada kemampuan pemimpin memastikan seluruh unsur yang berada di dalam lingkaran pemerintahan tetap berjalan searah, menjaga loyalitas terhadap negara, dan menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama.
Komentar